Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setelah berhasil membangun sejumlah menara telekomunikasi di kawasan perbatasan dan daerah tepencil tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Kalimantan Timur melalui instansi terkait kembali mengusulkan pembangunan menara di kawasan yang sama.
"Saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Kaltim kemarin, saya sudah mengusulkan pembangunan menara telekomunikasi di kawasan perbatasan maupun pulau terluar supaya bisa masuk pada tahun anggaran 2017," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Abdullah Sani, di Samarinda, Sabtu.
Ia berharap usulannya bisa disetujui oleh DPRD, karena lokasi yang diusulkan memang masih blank spot atau belum tersedia jaringan telekomunikasi. Jangankan jaringan 3G untuk mengakses data internet, jaringan 2G untuk memanfaatkan telepon genggam saja belum ada, katanya lagi.
Apabila usulan itu disetujui, ujar dia, maka segera dilakukan pembangunan menara di Pulau Sangalaki, Kabupaten Berau yang merupakan pulau terluar Kaltim. Pulau ini berbatasan air dengan Philipina.
Menurutnya, jaringan komunikasi di kawasan itu sangat penting dalam rangka menjaga keamanan masyarakat maupun wisatawan di sekitar daerah tujuan wisata, termasuk untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sedangkan untuk realisasi pembangunannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk minta fasilitasi dalam rangka melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.
"Pembangunan menara telekomunikasi di Sangalaki saya nilai suatu kebutuhan untuk kepentingan publik dan keamanan negara, jadi kami akan coba koordinasikan. Lagi pula lahan yang dibutuhkan tidak luas untuk berdiri sebuah menara," ujar Sani.
Ia melanjutkan, jika menara telekomunikasi sudah terbangun dan berfungsi, tentu akan dapat mengantisipasi perompakan maupun meminimalkan penyelundupan.
Berbagai tindak kejahatan akan bisa dicegah karena petugas konservasi dan petugas keamanan yang berjaga di sekitar Pulau Akan mudah berkoordinasi dengan aparat di Berau jika jaringan telekomunikasi tersedia.
Kondisi saat ini, lanjutnya, masyarakat sekitar Sangalaki maupun petugas yang berjaga di kawasan itu sulit menghubungi pihak luar, karena Sangalaki masih belum terhubung jaringan telekomunikasi. Perlu waktu beberapa jam untuk melaporkan jika terjadi kegiatan ilegal di Sangalaki dan sekitarnya.
"Selain itu, keberadaan jaringan telekomunikasi juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata di gugusan Pulau Derawan tersebut, mengingat wisata bahari di kawasan ini memang sangat menarik untuk dikunjungi," ujar Sani lagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Kaltim kemarin, saya sudah mengusulkan pembangunan menara telekomunikasi di kawasan perbatasan maupun pulau terluar supaya bisa masuk pada tahun anggaran 2017," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Abdullah Sani, di Samarinda, Sabtu.
Ia berharap usulannya bisa disetujui oleh DPRD, karena lokasi yang diusulkan memang masih blank spot atau belum tersedia jaringan telekomunikasi. Jangankan jaringan 3G untuk mengakses data internet, jaringan 2G untuk memanfaatkan telepon genggam saja belum ada, katanya lagi.
Apabila usulan itu disetujui, ujar dia, maka segera dilakukan pembangunan menara di Pulau Sangalaki, Kabupaten Berau yang merupakan pulau terluar Kaltim. Pulau ini berbatasan air dengan Philipina.
Menurutnya, jaringan komunikasi di kawasan itu sangat penting dalam rangka menjaga keamanan masyarakat maupun wisatawan di sekitar daerah tujuan wisata, termasuk untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sedangkan untuk realisasi pembangunannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk minta fasilitasi dalam rangka melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.
"Pembangunan menara telekomunikasi di Sangalaki saya nilai suatu kebutuhan untuk kepentingan publik dan keamanan negara, jadi kami akan coba koordinasikan. Lagi pula lahan yang dibutuhkan tidak luas untuk berdiri sebuah menara," ujar Sani.
Ia melanjutkan, jika menara telekomunikasi sudah terbangun dan berfungsi, tentu akan dapat mengantisipasi perompakan maupun meminimalkan penyelundupan.
Berbagai tindak kejahatan akan bisa dicegah karena petugas konservasi dan petugas keamanan yang berjaga di sekitar Pulau Akan mudah berkoordinasi dengan aparat di Berau jika jaringan telekomunikasi tersedia.
Kondisi saat ini, lanjutnya, masyarakat sekitar Sangalaki maupun petugas yang berjaga di kawasan itu sulit menghubungi pihak luar, karena Sangalaki masih belum terhubung jaringan telekomunikasi. Perlu waktu beberapa jam untuk melaporkan jika terjadi kegiatan ilegal di Sangalaki dan sekitarnya.
"Selain itu, keberadaan jaringan telekomunikasi juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata di gugusan Pulau Derawan tersebut, mengingat wisata bahari di kawasan ini memang sangat menarik untuk dikunjungi," ujar Sani lagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016