Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berencana melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K pada 2017 sebagai pengganti tenaga harian lepas atau honorer.
Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, saat ditemui di Penajam, Kamis, menjelaskan sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh honorer di lingkungan pemerintahan secara bertahap diganti P3K.
"Pemkab Penajam Paser Utara akan melakukan uji coba perekrutan P3K mulai tahun depan," kata Tohar.
Menurut Tohar, kebutuhan P3K akan dihitung berdasarkan analisa beban kerja yang disusun Bagian Organisasi dan Tatalaksana bersama Badan Kepegawaian Daerah.
"Perekrutan harus sesuai analisa beban kerja di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," jelas Tohar.
"Pola pengangkatan P3K itu dilakukan layaknya ujian calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan sistem komputerisasi," tambah Tohar tanpa menjelaskan lebih rinci mekanisme dan tata cara pengangkatan P3K itu.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga akan memberlakukan penghitungan ulang kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di setiap SKPD sesuai analisa beban kerja.
"Penghitungan ulang kebutuhan P3K di masing-masing SKPD itu harus berdasarkan hasil analisa beban kerja," tegas Tohar.
Penghitungan ulang P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut sebagai upaya mengurangi beban kas daerah, seiring membengkaknya jumlah honorer yang kini mencapai lebih kurang 4.000 pegawai.
Untuk pembayaran honor tenaga harian lepas tersebut, Pemkab Penajam Paser Utara setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp70 miliar.
Beban itu dianggap terlalu berat, apalagi pada 2017 kekuatan APBD Penajam Paser Utara juga mengalami penurunan cukup tajam sekitar Rp400 miliar atau menjadi lebih kurang Rp1,03 triliun.
"Jadi, pengangkatan pegawai pemerintah sangat bergantung pada kapasitas keuangan daerah," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, saat ditemui di Penajam, Kamis, menjelaskan sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh honorer di lingkungan pemerintahan secara bertahap diganti P3K.
"Pemkab Penajam Paser Utara akan melakukan uji coba perekrutan P3K mulai tahun depan," kata Tohar.
Menurut Tohar, kebutuhan P3K akan dihitung berdasarkan analisa beban kerja yang disusun Bagian Organisasi dan Tatalaksana bersama Badan Kepegawaian Daerah.
"Perekrutan harus sesuai analisa beban kerja di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," jelas Tohar.
"Pola pengangkatan P3K itu dilakukan layaknya ujian calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan sistem komputerisasi," tambah Tohar tanpa menjelaskan lebih rinci mekanisme dan tata cara pengangkatan P3K itu.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga akan memberlakukan penghitungan ulang kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di setiap SKPD sesuai analisa beban kerja.
"Penghitungan ulang kebutuhan P3K di masing-masing SKPD itu harus berdasarkan hasil analisa beban kerja," tegas Tohar.
Penghitungan ulang P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut sebagai upaya mengurangi beban kas daerah, seiring membengkaknya jumlah honorer yang kini mencapai lebih kurang 4.000 pegawai.
Untuk pembayaran honor tenaga harian lepas tersebut, Pemkab Penajam Paser Utara setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp70 miliar.
Beban itu dianggap terlalu berat, apalagi pada 2017 kekuatan APBD Penajam Paser Utara juga mengalami penurunan cukup tajam sekitar Rp400 miliar atau menjadi lebih kurang Rp1,03 triliun.
"Jadi, pengangkatan pegawai pemerintah sangat bergantung pada kapasitas keuangan daerah," tambahnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016