Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dampak menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim beberapa tahun terakhir memaksa daerah terus melakukan penghematan. Apalagi anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota juga ikut terkena imbasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy mengatakan hendaknya pemerintah bijak dalam menyusun program pembangunan, terutama pembangunan yang merata di setiap kabupaten/kota yang ada di Kaltim.
"Jangan karena permasalahan keuangan daerah yang sedang devisit maka program pembangunan tidak stabil dan terganggu. Pemerintah harus benar-benar bijak menjadikan pembangunan yang adil dan merata di setiap daerah. Apapun alasannya itu tentu akan merugikan masyarakat, terutama daerah yang tidak tersentuh pembangunan," katanya.
Ia juga meminta pembangunan di pedalaman, perbatasan dan daerah yang belum lama mekar agar tetap mendapat bagian prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat setempat.
Agus pun mencontohkan seperti pembangunan fisik jalan penghubung antar kecamatan, sarana pendidikan, hingga jembatan merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dipenuhi secara bertahap. Mengingat infrastruktur merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat.
"Jembatan misalnya, dengan kondisi keuangan daerah yang menurun seperti saat ini, pemerintah melalui dinas terkait tidak perlu membangun jembatan permanen. Lebih baik jembatan semi permanen namun, tidak mengurangi fungsi dan ketahanannya," ucapnya.
Politikus asal Partai Gerindra tersebut menyebutkan intinya bagaimana masyarakat merasakan bahwa pembangunan itu memang ada. Terlebih harus diakui bahwa laju pertumbuhan baik ekonomi maupun infrastruktur di Kaltim paling besar dan berkembang pesat.
Demikian halnya dengan daerah yang baru empat tahun terbentuk yakni Kabupaten Mahakam Ulu yang masih memerlukan perhatian pemerintah provinsi, terlebih kondisi jalannya banyak yang masih memprihatinkan. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy mengatakan hendaknya pemerintah bijak dalam menyusun program pembangunan, terutama pembangunan yang merata di setiap kabupaten/kota yang ada di Kaltim.
"Jangan karena permasalahan keuangan daerah yang sedang devisit maka program pembangunan tidak stabil dan terganggu. Pemerintah harus benar-benar bijak menjadikan pembangunan yang adil dan merata di setiap daerah. Apapun alasannya itu tentu akan merugikan masyarakat, terutama daerah yang tidak tersentuh pembangunan," katanya.
Ia juga meminta pembangunan di pedalaman, perbatasan dan daerah yang belum lama mekar agar tetap mendapat bagian prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat setempat.
Agus pun mencontohkan seperti pembangunan fisik jalan penghubung antar kecamatan, sarana pendidikan, hingga jembatan merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dipenuhi secara bertahap. Mengingat infrastruktur merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat.
"Jembatan misalnya, dengan kondisi keuangan daerah yang menurun seperti saat ini, pemerintah melalui dinas terkait tidak perlu membangun jembatan permanen. Lebih baik jembatan semi permanen namun, tidak mengurangi fungsi dan ketahanannya," ucapnya.
Politikus asal Partai Gerindra tersebut menyebutkan intinya bagaimana masyarakat merasakan bahwa pembangunan itu memang ada. Terlebih harus diakui bahwa laju pertumbuhan baik ekonomi maupun infrastruktur di Kaltim paling besar dan berkembang pesat.
Demikian halnya dengan daerah yang baru empat tahun terbentuk yakni Kabupaten Mahakam Ulu yang masih memerlukan perhatian pemerintah provinsi, terlebih kondisi jalannya banyak yang masih memprihatinkan. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016