Jakarta (ANTARA News) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pembangunan ruas jalan tol Cikampek-Palimanan ternyata tidak menyelesaikan kemacetan pada saat mudik Lebaran 2016.
"Pembangunan jalan tol yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan parah saat mudik Lebaran ternyata hanya impian," kata Tulus melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu terbukti dengan jarak tempuh Jakarta-Brebes yang mencapai 24 jam pada Sabtu hingga Minggu (2-3/7). Bahkan, hingga Senin pagi kemacetan mengular masih terjadi.
Tulus mengatakan yang terjadi hanya memindahkan kemacetan saja dari sebelumnya di ruas Cikampek dan Palikanci menjadi di Brebes Timur. Menurut Tulus, pemerintah dan kepolisian telah gagal mengantisipasi kemacetan saat mudik Lebaran, khususnya di ruas tol Brebes Timur.
"Kepolisian kurang progesif dalam melakukan rekayasa manajemen lalu lintas terutama di pusat kemacetan seperti di pintu keluar Brebes Timur," tuturnya.
Seharusnya, pengelola tol dan kepolisian bisa memaksa pengguna jalan tol untuk tidak keluar di Brebes Timur saja, tetapi juga di pintu keluar yang lain.
Kemacetan di jalan tol, kata tol, sama saja dengan "kemacetan yang berbayar". "Sekarang kemacetan berpindah ke jalan tol dan harus membayar. Konsumen dirugikan dua kali dan pengelola tol yang akhirnya mendapatkan keuntungan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Pembangunan jalan tol yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan parah saat mudik Lebaran ternyata hanya impian," kata Tulus melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu terbukti dengan jarak tempuh Jakarta-Brebes yang mencapai 24 jam pada Sabtu hingga Minggu (2-3/7). Bahkan, hingga Senin pagi kemacetan mengular masih terjadi.
Tulus mengatakan yang terjadi hanya memindahkan kemacetan saja dari sebelumnya di ruas Cikampek dan Palikanci menjadi di Brebes Timur. Menurut Tulus, pemerintah dan kepolisian telah gagal mengantisipasi kemacetan saat mudik Lebaran, khususnya di ruas tol Brebes Timur.
"Kepolisian kurang progesif dalam melakukan rekayasa manajemen lalu lintas terutama di pusat kemacetan seperti di pintu keluar Brebes Timur," tuturnya.
Seharusnya, pengelola tol dan kepolisian bisa memaksa pengguna jalan tol untuk tidak keluar di Brebes Timur saja, tetapi juga di pintu keluar yang lain.
Kemacetan di jalan tol, kata tol, sama saja dengan "kemacetan yang berbayar". "Sekarang kemacetan berpindah ke jalan tol dan harus membayar. Konsumen dirugikan dua kali dan pengelola tol yang akhirnya mendapatkan keuntungan," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016