Samarinda (ANTARA Kaltim) - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan inspeksi mendadak ke-32 titik lokasi terkait maraknya peredaran aneka jenis vaksin palsu di sejumlah daerah.
"Sejak Jumat, pekan lalu, hingga kemarin (Selasa, 28/6), kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan daerah sudah melakukan sidak ke-32 titik. Hasil sidak yang kami lakukan, tidak ditemukan adanya vaksin palsu," ujar Kepala Balai BPOM Provinsi Kaltim Fanani Mahmud di Samarinda, Rabu.
Sebanyak 32 titik yang disidak itu tersebar di dua kota, yakni Samarinda dan Balikappan. Titik-titik tersebut adalah beberapa pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit swasta, klinik, dan beberapa bidan praktik yang juga melakukan vaksinasi.
Saat ini, sidak masih berlangsung di Kabupaten Berau. Sedangkan selanjutnya, sidak terkait vaksin akan terus dilakukan ke semua kabupaten/kota yang tersebar di Kaltim.
Untuk rumah sakit pemerintah dan Puskesmas, lanjut Fanani, sidak tetap akan dilakukan, tetapi pelaksanaannya dilakukan paling akhir, yakni setelah semua titik pelayanan vaksin milik non-pemerintah tuntas dilakukan.
"Dalam agenda kami, rumah sakit milik pemerintah dan Puskesmas memang sidaknya dilakukan belakangan. Alasannya, karena vaksin yang diperoleh merupakan vaksin dari program pengadaannya secara resmi dan dibeli dari produsen yang resmi pula," katanya.
Sumber resmi vaksin yang dilakukan pengadaan oleh pemerintah itu adalah vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, Rajawali, dan Merapi Utama Farma.
Dalam melakukan sidak, tim BBPOM dan Dinkes yang bertugas langsung memeriksa botol vaksin yang disimpan dalam lemari pendingin, namun tidak membekukan.
Setelah itu, tim memeriksa administrasi dan transaksi jual beli mengenai dari mana vaksin tersebut diperoleh.
Tim bahkan memeriksa setiap bet dari masing-masing vaksin, sehingga semuanya harus diyakini aman atau tidak terindikasi dari sumber-sumber distributor maupun produsen vaksin yang tidak resmi.
"Kami bersyukur karena dari 32 titik yang didatangi, tidak ada satu pun yang terindikasi vaksin palsu. Namun demikian, inpeksi tetap kami gelar hingga bulan-bulan mendatang sampai pemerintah menyatakan aman. Jika dalam sidak ke depan ada yang terindikasi vaksin palsu, baru kami minta bantuan Polda," ujar Fanani lagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Sejak Jumat, pekan lalu, hingga kemarin (Selasa, 28/6), kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan daerah sudah melakukan sidak ke-32 titik. Hasil sidak yang kami lakukan, tidak ditemukan adanya vaksin palsu," ujar Kepala Balai BPOM Provinsi Kaltim Fanani Mahmud di Samarinda, Rabu.
Sebanyak 32 titik yang disidak itu tersebar di dua kota, yakni Samarinda dan Balikappan. Titik-titik tersebut adalah beberapa pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit swasta, klinik, dan beberapa bidan praktik yang juga melakukan vaksinasi.
Saat ini, sidak masih berlangsung di Kabupaten Berau. Sedangkan selanjutnya, sidak terkait vaksin akan terus dilakukan ke semua kabupaten/kota yang tersebar di Kaltim.
Untuk rumah sakit pemerintah dan Puskesmas, lanjut Fanani, sidak tetap akan dilakukan, tetapi pelaksanaannya dilakukan paling akhir, yakni setelah semua titik pelayanan vaksin milik non-pemerintah tuntas dilakukan.
"Dalam agenda kami, rumah sakit milik pemerintah dan Puskesmas memang sidaknya dilakukan belakangan. Alasannya, karena vaksin yang diperoleh merupakan vaksin dari program pengadaannya secara resmi dan dibeli dari produsen yang resmi pula," katanya.
Sumber resmi vaksin yang dilakukan pengadaan oleh pemerintah itu adalah vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, Rajawali, dan Merapi Utama Farma.
Dalam melakukan sidak, tim BBPOM dan Dinkes yang bertugas langsung memeriksa botol vaksin yang disimpan dalam lemari pendingin, namun tidak membekukan.
Setelah itu, tim memeriksa administrasi dan transaksi jual beli mengenai dari mana vaksin tersebut diperoleh.
Tim bahkan memeriksa setiap bet dari masing-masing vaksin, sehingga semuanya harus diyakini aman atau tidak terindikasi dari sumber-sumber distributor maupun produsen vaksin yang tidak resmi.
"Kami bersyukur karena dari 32 titik yang didatangi, tidak ada satu pun yang terindikasi vaksin palsu. Namun demikian, inpeksi tetap kami gelar hingga bulan-bulan mendatang sampai pemerintah menyatakan aman. Jika dalam sidak ke depan ada yang terindikasi vaksin palsu, baru kami minta bantuan Polda," ujar Fanani lagi. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016