Paser (ANTARA Kaltim) - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, akan melakukan pemetaan kemiskinan untuk menangani masalah tersebut dengan tepat.
"Ada yang perlu dievaluasi dari metode penurunan angka kemiskinan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga pemetaan sangat diperlukan," kata Staf Ahli Bupati Paser Bidang Pemerintahan I G. Putu Suantara saat dihubungi di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kamis.
Menurut Putu Suantara, pemerintah daerah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengentaskan masyrakat dari kemiskinan, tetapi sampai saat ini angka kemiskinan masih tetap tinggi, yakni berada di atas 20.000-an jiwa.
"Ini berarti harus ada yang kita tinjau lagi karena ada yang tidak tepat sasaran dalam program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tersebut," ujar Putu Suantara.
Ia mencontohkan bantuan yang tidak tepat sasaran, di antaranya penerima bantuan rumah layak huni (RLH), justru mengontrakkan rumah itu.
"Ada juga yang menerima rastra (beras untuk masyarakat sejahtera)--sebelumnya menggunakan akronim raskin (beras untuk masyarakat miskin)--, kemudian mereka jual," katanya.
Contoh lainnya, kata Putu Suantara, penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang datang dengan menggunakan sepeda motor mahal dan memakai perhiasan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Paser Muksin mengatakan bahwa TKPKD akan memakai data terpadu dari BPS sebagai data awal kemiskinan, kemudian penanganan kemiskinan menggunakan sistem satu pintu.
"Perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala serta mengadakan focus group discussion (FGD) dalam waktu dekat untuk melakukan sinkronisasi data," kata Muksin.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Ada yang perlu dievaluasi dari metode penurunan angka kemiskinan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga pemetaan sangat diperlukan," kata Staf Ahli Bupati Paser Bidang Pemerintahan I G. Putu Suantara saat dihubungi di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kamis.
Menurut Putu Suantara, pemerintah daerah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengentaskan masyrakat dari kemiskinan, tetapi sampai saat ini angka kemiskinan masih tetap tinggi, yakni berada di atas 20.000-an jiwa.
"Ini berarti harus ada yang kita tinjau lagi karena ada yang tidak tepat sasaran dalam program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tersebut," ujar Putu Suantara.
Ia mencontohkan bantuan yang tidak tepat sasaran, di antaranya penerima bantuan rumah layak huni (RLH), justru mengontrakkan rumah itu.
"Ada juga yang menerima rastra (beras untuk masyarakat sejahtera)--sebelumnya menggunakan akronim raskin (beras untuk masyarakat miskin)--, kemudian mereka jual," katanya.
Contoh lainnya, kata Putu Suantara, penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang datang dengan menggunakan sepeda motor mahal dan memakai perhiasan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Paser Muksin mengatakan bahwa TKPKD akan memakai data terpadu dari BPS sebagai data awal kemiskinan, kemudian penanganan kemiskinan menggunakan sistem satu pintu.
"Perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala serta mengadakan focus group discussion (FGD) dalam waktu dekat untuk melakukan sinkronisasi data," kata Muksin.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016