Pusat dan Daerah Harus Kerja Sama Tanggulangi HIV/AIDS

Jakarta (ANTARA Kaltim) -  Tingginya angka penderita HIV/AIDS di Kaltim yang mencapai 3.156 jiwa, mengundang keprihatinan Komisi IV DPRD Kaltim. Terkait itu Komisi IV pun berkonsultasi kepada Kementerian Sosial. 

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman mengatakan masalah HIV/AIDS merupakan persoalan penting terutama daerah-daerah maju dan berkembang. Jika melihat grafiknya maka sudah mencapai tahapan kekhawatiran. 

"Sikap Pemprov Kaltim dengan menutup tempat lokalisasi dengan bekerja sama dengan Kementerian Sosial patut menjadi contoh, karena secara tidak langsung mengurangi penyebaran penyakit menular," ucap Zain pada rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, Sekretaris Rita Artati Barito, dan anggota Mursidi Muslim, Gunawarman, Ahmad Rosyidi, Hermanto Kewot, Muhammad Adam, Selamet Ari Wibowo, Shokip, dan Ferza Agustia.

Ditambahkannya, terkait dengan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana penyandang HIV/AIDS dan Narkoba menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka dinilai penting untuk meminta arahan kepada Kementerian Sosial. 

Khususnya bagaimana mekanisme yang harus ditempuh daerah untuk penderita yang memerlukan penanganan khusus, seperti harus ditempatkan di suatu rumah singgah karena mereka mengalami keterpencilan di keluarga. 

Selain itu, di Kaltim jumlah sukalerawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai pendamping penderita HIV/AIDS masih terbatas. "Bagaimana program-program Kemensos RI mendukung masalah ini, kami perlu tahu," kata Zain. 

Menanggapi hal itu Plt. Sekretaris Jendral Kemensos RI Emmy Widayanti menyebutkan pemerintah sangat fokus memerangi masalah sosial seperti anak jalanan, pekerja seks komersial, dan lebih spesifiknya penyebaran HIV/AIDS. 

Dalam rangka memaksimalkan berbagai program pengentasan masalah sosial dan HIV/AIDS maka pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah agar hasilnya mampu maksimal. 

"Program kerja sama kami galakkan, baik berupa anggaran maupun berupa sarana dan prasarana. Termasuk bagaimana pembinaan peningkatan sumber daya manusia LSM dalam penanganan HIV/AIDS," (Humas DPRD kaltim/adv)