BPD Balikpapan Diminta Lirik Perikanan Tangkap

Balikpapan (ANTARA Kaltim) -Sebagai salah satu elemen penggerak roda ekonomi di Balikpapan, BPD Kaltim Cabang Balikpapan diminta melirik sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Hal ini seiring instruksi presiden yang melarang investasi asing masuk ke sektor hilirisasi perikanan. 

"Yang bisa dibiayai BPD misalnya docking (bengkel) kapal. Sebab di Kaltim belum ada industri semacam ini," kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan saat berdiskusi dengan Pemimpin BPD Kaltim Cabang Balikpapan Hidayat di Gedung BPD Kaltim Cabang Balikpapan, Senin (13/6). 

Edy memimpin rombongan Komisi II dalam kunjungan kerja yang dimaksudkan mencari peluang dan menggenjot potensi peningkatan pendapatan asli daerah. Terutama saat dana bagi hasil dari pemerintah pusat cenderung menurun beberapa tahun terakhir.

Menurut Edy, dari sejumah sektor sumber daya alam yang bisa dieksploitasi, yakni minerba, gas, kehutanan, pertanian dan perikanan, sektor  terakhir telah ditekankan pemerintahan Presiden Jokowi tak boleh dimasuki asing. "Ini peluang yang harus ditangkap BPD Kaltim," kata Edy.

Ia menekankan, industry docking kapal sangat prospektif untuk mendukung perikanan tangkap, mengingat intensitas operasi kapal nelayan, dan kapal-kapal lainnya di perairan sekitar Kaltim cukup tinggi. Ditambah lagi alur perairan Kaltim yang kini masuk alur tol laut, dan belum adanya docking kapal di Balikpapan. Selama ini untuk keperluan docking harus ke Surabaya. 

Kredit BPD Kaltim, kata Edy juga bisa membantu membangun pabrik es untuk mendukung sektor perikanan tangkap. 

Edy menggarisbawahi, selama ini sektor perikanan kurang dilirik oleh perbankan,  karena tergolong risiko tinggi. Di BPD Kaltim Cabang Balikpapan misalnya, pada 2016 kredit yang dikucurkan untuk sektor ini sekitar Rp 600 juta. Ini jelas kalah jauh dari sektor infrastruktur yang mengucur puluhan bahkan bisa ratusan miliar.

Namun begitu, tak ada alasan bank tak mengucurkan kredit pada sektor ini. Karena sektor-sektor lainnya, semisal infrastruktur, tambang batu bara, hutan dan perkebuna kelapan sawit yang selama ini jadi idola justru sedang tiarap.

Hidayat yang menerima rombongan Komisi II DPRD Kaltim menyatakan, jika bicara bisnis, sektor perikanan belum bisa jadi primadona. Namun BPD tetap melirik sektor ini.

Soal usulan pembiayaan industri docking kapal, menurutnya, hal itu telah dikaji di BPD Kaltim Cabang Balikpapan. Hasilnya perairan di Balikpapan tak mendukung industri itu. Yang paling pas, katanya, di PPU. 

Secara garis besar pada 2016 BPD Kaltim Cabang Balikpapan kini tengah menjajaki kerja sama di PT Kaltim Kariangau Terminal, baik untuk pembiayaan peralatan operasi maupun pembangunan dermaga peti kemas, dan fasilitas pendukung lainnya. 

Yang lainnya adalah menjajaki kerjasama dengan Pertamina terkait rencana pembangunan kilang minyak baru di Balikpapan.

"Sektor infrastruktur, termasuk proyek-proyek pemerintah," kata mantan Pemimpin BPD Kaltim Cabang Jakarta ini. (Humas DPRD Kaltim/adv).