Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memastikan pemerintah akan mengangkat para bidan dan dokter pegawai tidak tetap menjadi calon pegawai negeri sipil meskipun pengangkatannya tidak secara otomatis.
"Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS," kata Yuddy dalam rilis pers yang diterima Antara, Rabu.
Ia mengatakan bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni tes untuk menjadi CPNS sesuai amanat UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun tes utk bidan PTT dan dokter bukan untuk menggugurkan kepesertaannya mengingat jasa-jasa pengabdian dan pengorbanannya.
"Tes dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS " ujar Yuddy.
Ditambahkan, apabila pada anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya.
"Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas," katanya.
Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia.
Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan bahwa para bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh Pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. "Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS Pemda," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS," kata Yuddy dalam rilis pers yang diterima Antara, Rabu.
Ia mengatakan bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni tes untuk menjadi CPNS sesuai amanat UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun tes utk bidan PTT dan dokter bukan untuk menggugurkan kepesertaannya mengingat jasa-jasa pengabdian dan pengorbanannya.
"Tes dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS " ujar Yuddy.
Ditambahkan, apabila pada anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya.
"Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas," katanya.
Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia.
Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan bahwa para bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh Pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. "Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS Pemda," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016