Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Selasa, menggelar "Focus Group Discussion" atau FGD untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015.
Evaluasi pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015 tersebut, dihadiri sejumlah instansi terkait diantaranya, Disdukcapil dan Dinas pendidikan, akademisi dari Universitas Mulawarman, seluruh komisioner KPU serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah itu.
Pada evaluasi tersebut, akademisi dari Universitas Mulawarman Anwar Alaydrus menilai, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015 akibat sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap pasangan calon.
"Menurut pandangan saya, salah satu indikator rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda pada 2015 akibat sikap skeptis dan apatis pasangan calon yang sudah bisa membaca siapa yang akan menjadi pemenang pada pesta demokrasi tersebut," ujar Anwar Alaydrus.
Ia juga menyebut, penggunaan teknologi informasi yang kurang maksimal, menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi warga pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015 tersebut.
Selain itu tambahnya, jika mahasiswa yang merupakan warga atau kelompok masyarakat yang cerdas ikut mensosialisasi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut maka tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat.
Staf pengajar Fisipol Universitas Mulawarman itu juga menilai, sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang masuh sembrawut juga menjadi salah satu penyebab rendahnya persisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tersebut.
"Di Indonesia saja yang satu warga bisa memiliki banyak kartu identitas. Jika sistem administrasi kependudukan sudah tertata baik, saya yakin pelaksanaan pesta demokrasi juga akan berjalan baik dan sangat kecil kemungkinan terjadinya pemilih ganda," kata Anwar Alaydrus.
Sementara, Ketua Pengawas Pemilu Samarinda Galeh Akbar Tanjung menilai, pelaksanaan pesta demokrasi di daerah itu berjalan sukses dan lancar.
"Tentu, kita harus mengapresiasi bahwa pelaksanaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015 berjalan lancar tanpa ada gejolak yang berarti," tutur Galeh Akbar Tanjung.
Namun, ia tetap menggarisbawahi beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kota Samarinda tersebut, salah satunya terkait pemutakhiran data pemilih dan koordinasi antarpetugas di lapangan.
"Kami juga memberi beberapa catatan khususnya terkait masih banyaknya pemilih ganda yang ditemukan, serta koordinasi antarpetugas yang kurang singkron. Semoga, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan, bisa dibenahi," kata Galeh Akbar Tanjung.
Ketua KPU Samarinda Ramaon Dearnov Saragih mengatakan, evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah secara lembaga wajib dilaksanakan.
Sosialisasi tersebu lanjut dia, sebagai salah satu bentuk mengukur dan menilai kesesuaian kinerja penyelenggara dalam mentaati kerangka hukum pemilu.
"KPU sangat terbuka terhadap masukan dan kritikan yang bisa menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu ke depan. Masukan dalam proses evaluasi ini bisa menjadi rujukan," tutur Ramaon. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Evaluasi pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015 tersebut, dihadiri sejumlah instansi terkait diantaranya, Disdukcapil dan Dinas pendidikan, akademisi dari Universitas Mulawarman, seluruh komisioner KPU serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah itu.
Pada evaluasi tersebut, akademisi dari Universitas Mulawarman Anwar Alaydrus menilai, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015 akibat sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap pasangan calon.
"Menurut pandangan saya, salah satu indikator rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda pada 2015 akibat sikap skeptis dan apatis pasangan calon yang sudah bisa membaca siapa yang akan menjadi pemenang pada pesta demokrasi tersebut," ujar Anwar Alaydrus.
Ia juga menyebut, penggunaan teknologi informasi yang kurang maksimal, menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi warga pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015 tersebut.
Selain itu tambahnya, jika mahasiswa yang merupakan warga atau kelompok masyarakat yang cerdas ikut mensosialisasi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut maka tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat.
Staf pengajar Fisipol Universitas Mulawarman itu juga menilai, sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang masuh sembrawut juga menjadi salah satu penyebab rendahnya persisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tersebut.
"Di Indonesia saja yang satu warga bisa memiliki banyak kartu identitas. Jika sistem administrasi kependudukan sudah tertata baik, saya yakin pelaksanaan pesta demokrasi juga akan berjalan baik dan sangat kecil kemungkinan terjadinya pemilih ganda," kata Anwar Alaydrus.
Sementara, Ketua Pengawas Pemilu Samarinda Galeh Akbar Tanjung menilai, pelaksanaan pesta demokrasi di daerah itu berjalan sukses dan lancar.
"Tentu, kita harus mengapresiasi bahwa pelaksanaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015 berjalan lancar tanpa ada gejolak yang berarti," tutur Galeh Akbar Tanjung.
Namun, ia tetap menggarisbawahi beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kota Samarinda tersebut, salah satunya terkait pemutakhiran data pemilih dan koordinasi antarpetugas di lapangan.
"Kami juga memberi beberapa catatan khususnya terkait masih banyaknya pemilih ganda yang ditemukan, serta koordinasi antarpetugas yang kurang singkron. Semoga, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan, bisa dibenahi," kata Galeh Akbar Tanjung.
Ketua KPU Samarinda Ramaon Dearnov Saragih mengatakan, evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah secara lembaga wajib dilaksanakan.
Sosialisasi tersebu lanjut dia, sebagai salah satu bentuk mengukur dan menilai kesesuaian kinerja penyelenggara dalam mentaati kerangka hukum pemilu.
"KPU sangat terbuka terhadap masukan dan kritikan yang bisa menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu ke depan. Masukan dalam proses evaluasi ini bisa menjadi rujukan," tutur Ramaon. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016