Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu yang berbatasan dengan Malaysia adalah tantangan berat bagi seluruh SKPD terkait di daerah. Daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Karena itu, dukungan pusat tentu masih sangat diharapkan.
"Perlu perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah pusat agar percepatan pembangunan perbatasan bisa dilakukan dengan baik," kata Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid.
Perlakukan khusus yang dimaksud, agar pembangunan di perbatasan tidak disamakan dengan pembangunan di wilayah perkotaan atau lokasi yang mobilisasinya terjangkau dan infrastrukturnya sudah memadai.
"Pembangunan perbatasan itu sangat berbeda. Jadi perlu kebijakan khusus yang mengatur pembangunan di sana," jelas Frederic.
Sejumlah infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan diantaranya yakni jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, jaringan komunikasi, air bersih dan listrik serta sejumlah infrastruktur lainnya.
"Perlu ada perlakuan khusus terkait pelaksanaan pembangunan di perbatasan misalnya terkait waktu pelaksanaannya. Jangan sampai terhenti meskipun telah melebihi tahun anggaran. Untuk masalah waktu ini harus dibuat hingga pelaksanaan pembangunannya selesai," katanya.
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, BPPD Kaltim tetap berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan sukses pembangunan perbatasan.
"Sewaktu pemekaran Kabupaten Kutai Barat, masyarakat setempat sudah bisa merasakan pembangunan maksimal 10 tahun. Namun, kami dari BPPD Kaltim terus berupaya agar masyarakat di perbatasan tidak terlalu lama menunggu untuk dapat merasakan hasil-hasil pembangunan," tambah Frederic Bid. (Humas Prov Kaltim/rus)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Perlu perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah pusat agar percepatan pembangunan perbatasan bisa dilakukan dengan baik," kata Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid.
Perlakukan khusus yang dimaksud, agar pembangunan di perbatasan tidak disamakan dengan pembangunan di wilayah perkotaan atau lokasi yang mobilisasinya terjangkau dan infrastrukturnya sudah memadai.
"Pembangunan perbatasan itu sangat berbeda. Jadi perlu kebijakan khusus yang mengatur pembangunan di sana," jelas Frederic.
Sejumlah infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan diantaranya yakni jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, jaringan komunikasi, air bersih dan listrik serta sejumlah infrastruktur lainnya.
"Perlu ada perlakuan khusus terkait pelaksanaan pembangunan di perbatasan misalnya terkait waktu pelaksanaannya. Jangan sampai terhenti meskipun telah melebihi tahun anggaran. Untuk masalah waktu ini harus dibuat hingga pelaksanaan pembangunannya selesai," katanya.
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, BPPD Kaltim tetap berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan sukses pembangunan perbatasan.
"Sewaktu pemekaran Kabupaten Kutai Barat, masyarakat setempat sudah bisa merasakan pembangunan maksimal 10 tahun. Namun, kami dari BPPD Kaltim terus berupaya agar masyarakat di perbatasan tidak terlalu lama menunggu untuk dapat merasakan hasil-hasil pembangunan," tambah Frederic Bid. (Humas Prov Kaltim/rus)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016