Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana membentuk Forum "Corporate Social Responsibility" atau CSR untuk memantau penyaluran dana tanggung jawab sosial di masing-masing perusahaan yang beroperasi di daerah itu.
Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar di Penajam, Sabtu, mengatakan potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan di daerahnya cukup besar untuk dimanfaatkan pada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Terdapat 130 perusahaan yang beroperasi di wilayah Penajam Paser Utara dan tentunya itu menjadi potensi cukup besar untuk mengumpulkan dana CSR dari masing-masing perusahaan tersebut," ujar Yusran Aspar.
Selama ini, kata Yusran, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyerahkan sepenuhnya penyaluran dana tanggung jawab sosial tersebut kepada masing-masing perusahaan.
"Penyaluran dana CSR dari perusahaan perlu ditertibkan dan ditingkatkan agar manfaatnya bisa optimal dirasakan masyarakat," katanya.
"Tahun ini, pemerintah daerah akan membentuk Forum CSR sebagai lembaga pengawas kegiatan penyaluran dana tanggung jawab sosial di masing-masing perusahaan," tambah bupati.
Selama ini, menurut Yusran, penyaluran dana CSR dari perusahaan terkesan bersifat seremonial, sehingga perlu dialihkan menjadi program yang lebih menyentuh langsung masyarakat secara luas.
"Pemberian perahu bagi nelayan, pembangunan atau perbaikan fasilitas gedung sekolah, kesehatan atau bedah rumah layak huni, itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Yusran Aspar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar di Penajam, Sabtu, mengatakan potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan di daerahnya cukup besar untuk dimanfaatkan pada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Terdapat 130 perusahaan yang beroperasi di wilayah Penajam Paser Utara dan tentunya itu menjadi potensi cukup besar untuk mengumpulkan dana CSR dari masing-masing perusahaan tersebut," ujar Yusran Aspar.
Selama ini, kata Yusran, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyerahkan sepenuhnya penyaluran dana tanggung jawab sosial tersebut kepada masing-masing perusahaan.
"Penyaluran dana CSR dari perusahaan perlu ditertibkan dan ditingkatkan agar manfaatnya bisa optimal dirasakan masyarakat," katanya.
"Tahun ini, pemerintah daerah akan membentuk Forum CSR sebagai lembaga pengawas kegiatan penyaluran dana tanggung jawab sosial di masing-masing perusahaan," tambah bupati.
Selama ini, menurut Yusran, penyaluran dana CSR dari perusahaan terkesan bersifat seremonial, sehingga perlu dialihkan menjadi program yang lebih menyentuh langsung masyarakat secara luas.
"Pemberian perahu bagi nelayan, pembangunan atau perbaikan fasilitas gedung sekolah, kesehatan atau bedah rumah layak huni, itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Yusran Aspar. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016