Penajam (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso menegaskan, pihaknya akan melakukan rasionalisasi atau pengurangan tenaga honorer di lingkungan pemerintah setempat karena jumlahnya sudah berlebih.
"Pemerintah daerah akan tetap melakukan rasionalisasi honorer di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD karena jumlahnya dinilai sudah terlalu banyak," ujar Surodal Santoso, saat dihubungi di Penajam, Rabu.
Selain sudah terlalu banyak, pengurangan pegawai honorer di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Surodal Santoso, juga dilakukan seiring penurunan anggaran pendapatan daerah pada tahun ini (2016).
"Rasionalisasi tenaga harian lepas atau honorer itu harus dilakukan, karena untuk efesiensi belanja honorer di masing-masing SKPD," kata Surodal Santoso.
Namun BKD Penajam lanjut Surodal Santoso, masih menunggu hasil anjab pegawai yang telah dilakukan pemerintah setempat untuk mengetahui beban kerja di masing-masing SKPD sehingga mempermudah upaya rasionalisasi pegawai honorer.
"Pengurangan honorer itu berdasarkan hasil anjab, sesuai aturan dan hasil evaluasi beban kerja di masing-masing SKPD," tutur Surodal Santoso.
"Rasionalisasi pegawai honorer itu salah satu alternatif agar beban anggaran di setiap SKPD tidak berlebihan," katanya.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kata Surodal Santoso, menyerahkan kewenangan rasionalisasi atau pengurangan tenaga honorer tersebut kepada masing-masing pimpinan SKPD sesuai SK (surat keputusan) karena instansi tersebut yang merekrutnya.
"Kewenangannya ada pada SKPD masing-masing karena isntansi tersebut yang merekrutnya," ujar Surodal Santoso. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Pemerintah daerah akan tetap melakukan rasionalisasi honorer di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD karena jumlahnya dinilai sudah terlalu banyak," ujar Surodal Santoso, saat dihubungi di Penajam, Rabu.
Selain sudah terlalu banyak, pengurangan pegawai honorer di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Surodal Santoso, juga dilakukan seiring penurunan anggaran pendapatan daerah pada tahun ini (2016).
"Rasionalisasi tenaga harian lepas atau honorer itu harus dilakukan, karena untuk efesiensi belanja honorer di masing-masing SKPD," kata Surodal Santoso.
Namun BKD Penajam lanjut Surodal Santoso, masih menunggu hasil anjab pegawai yang telah dilakukan pemerintah setempat untuk mengetahui beban kerja di masing-masing SKPD sehingga mempermudah upaya rasionalisasi pegawai honorer.
"Pengurangan honorer itu berdasarkan hasil anjab, sesuai aturan dan hasil evaluasi beban kerja di masing-masing SKPD," tutur Surodal Santoso.
"Rasionalisasi pegawai honorer itu salah satu alternatif agar beban anggaran di setiap SKPD tidak berlebihan," katanya.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kata Surodal Santoso, menyerahkan kewenangan rasionalisasi atau pengurangan tenaga honorer tersebut kepada masing-masing pimpinan SKPD sesuai SK (surat keputusan) karena instansi tersebut yang merekrutnya.
"Kewenangannya ada pada SKPD masing-masing karena isntansi tersebut yang merekrutnya," ujar Surodal Santoso. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016