Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyatakan tidak akan memberikan izin kepada PT Pertamina (Persero) yang akan menggusur lahan seluas 80 hektare untuk rencana perluasan kilang pengolahan minyak di Balikpapan.
"Tentu saya tidak akan memberikan izin untuk itu, apalagi belum ada koordinasi dengan Pemprov Kaltim. Kecuali, rencana penggusuran itu sudah masuk dan disetujui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balipapan," ujar Awang Faroek di Samarinda, Rabu.
Ia mengakui lahan yang akan digusur itu memang milik Pertamina, tetapi di lahan tersebut sudah tertata perumahan Pertamina dan terdapat sejumlah fasilitas yang dibutuhkan warga Balikpapan dan sekitarnya.
Kawasan yang akan digusur itu, antara lain ratusan rumah karyawan Pertamina, Masjid Istiqlal di puncak bukit, Stadion Persiba, Lapangan Pesora yang terdiri dari dua lapangan basket, satu lapangan tenis, dua lapangan voli, dan lapangan sepak raga.
Selain itu, gedung SMA Patra Dharma yang bersambung dengan lapangan sepak raga, dan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Maranatha.
Awang Faroek sangat menyayangkan jika sejumlah fasilitas itu harus digusur.
Menurut Gubernur, terkait rencana kerja sama pengelolaan Blok Mahakam, salah satunya mensyaratkan bahwa semua aset Pertamina yang bukan berkaitan dengan bisnis minyak dan gas akan diambil alih oleh pemerintah daerah.
"Ini berarti masjid, gereja, lapangan bola, dan berbagai fasilitas kota yang akan digusur untuk kepentingan perluasan kilang minyak harap dipertahankan, karena aset tersebut tidak terkait dengan bidang migas," ujarnya.
Memang, dalam rencana perluasan kilang minyak, Awang Faroek setuju dan memberikan dukungan, namun ketika hal itu bersentuhan dengan penggusuran terhadap sejumlah fasilitas penting, tentu tidak akan mengizinkan.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Efendi saat menghadap Gubernur Kaltim juga mengeluhkan rencana penggusuran oleh Pertamina tersebut, sehingga meminta dukungan Gubernur Kaltim dalam upaya penyelesaiannya.
Di sisi lain, Rizal juga mengakui dampak positif dari rencana perluasan kilang minyak itu karena akan menyerap tenaga kerja baru dengan jumlah lumayan banyak, yakni sekitar 20.000 hingga 25.000 orang, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan juga bisa lebih cepat.
"Namun, kami masih berupaya agar sejumlah fasilitas penting itu tidak digusur. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina, tetapi belum ditemukan solusi, makanya kami meminta dukungan kepada Pak Gubernur," kata Rizal. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Tentu saya tidak akan memberikan izin untuk itu, apalagi belum ada koordinasi dengan Pemprov Kaltim. Kecuali, rencana penggusuran itu sudah masuk dan disetujui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balipapan," ujar Awang Faroek di Samarinda, Rabu.
Ia mengakui lahan yang akan digusur itu memang milik Pertamina, tetapi di lahan tersebut sudah tertata perumahan Pertamina dan terdapat sejumlah fasilitas yang dibutuhkan warga Balikpapan dan sekitarnya.
Kawasan yang akan digusur itu, antara lain ratusan rumah karyawan Pertamina, Masjid Istiqlal di puncak bukit, Stadion Persiba, Lapangan Pesora yang terdiri dari dua lapangan basket, satu lapangan tenis, dua lapangan voli, dan lapangan sepak raga.
Selain itu, gedung SMA Patra Dharma yang bersambung dengan lapangan sepak raga, dan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Maranatha.
Awang Faroek sangat menyayangkan jika sejumlah fasilitas itu harus digusur.
Menurut Gubernur, terkait rencana kerja sama pengelolaan Blok Mahakam, salah satunya mensyaratkan bahwa semua aset Pertamina yang bukan berkaitan dengan bisnis minyak dan gas akan diambil alih oleh pemerintah daerah.
"Ini berarti masjid, gereja, lapangan bola, dan berbagai fasilitas kota yang akan digusur untuk kepentingan perluasan kilang minyak harap dipertahankan, karena aset tersebut tidak terkait dengan bidang migas," ujarnya.
Memang, dalam rencana perluasan kilang minyak, Awang Faroek setuju dan memberikan dukungan, namun ketika hal itu bersentuhan dengan penggusuran terhadap sejumlah fasilitas penting, tentu tidak akan mengizinkan.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Efendi saat menghadap Gubernur Kaltim juga mengeluhkan rencana penggusuran oleh Pertamina tersebut, sehingga meminta dukungan Gubernur Kaltim dalam upaya penyelesaiannya.
Di sisi lain, Rizal juga mengakui dampak positif dari rencana perluasan kilang minyak itu karena akan menyerap tenaga kerja baru dengan jumlah lumayan banyak, yakni sekitar 20.000 hingga 25.000 orang, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan juga bisa lebih cepat.
"Namun, kami masih berupaya agar sejumlah fasilitas penting itu tidak digusur. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina, tetapi belum ditemukan solusi, makanya kami meminta dukungan kepada Pak Gubernur," kata Rizal. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016