Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penghematan anggaran, seiring tertundanya pencairan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.
"DBH Balikpapan periode kuartal empat tahun 2015 sebesar Rp283 miliar. Adapun penghematan anggaran pada tiap-tiap SKPD paling sedikit 15 persen dan ini berlaku untuk seluruh SKPD," kata Rizal di Balikpapan, Kamis.
Rizal Effendijuga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SKPD mengenai penghematan anggaran tersebut.
"Penghematan itu sebagai antisipasi tidak tersalurnya BDH, baik dari pusat maupun Provinsi Kalimantan Timur. Penghematan anggaran di antaranya pengeluaran rutin dengan mengurangi perjalanan dinas secara selektif," katanya.
Selain itu, menghemat penggunaan kertas dan alat tulis kantor, penggunaan listrik, serta penundaan kegiatan seremonial.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pencairan DBH, menyebutkan dana tersebut tidak lagi langsung dikirim ke kas daerah, tetapi pemerintah daerah akan diberikan Surat Berharga Negara (SBN).
Dari SBN tersebut, pemerintah daerah bisa mendatangi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) untuk membahas pencairan dana itu bersamaan dengan program yang telah disusun pada mata anggaran berjalan.
Selain itu, lanjut Rizal, tertundanya DBH tersebut mengganggu arus kas di Pemerintah Kota Balikpapan, karena kini Pemkot Balikpapan hanya menyisakan anggaran sekitar Rp194 miliar.
Padahal, kebutuhan pembiayaan proyek tahun jamak pada triwulan pertama tahun 2016 mencapai Rp150 miliar, ditambah pembayaran gaji pegawai sebesar Rp36 miliar per bulan.
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemkot Balikpapan Sutadi menyatakan siap melaksanakan instruksi penghematan anggaran di instansinya.
"Penghematan di Humas dan Protokol, antara lain penundaan pembelian sejumlah kamera dan komputer, penundaan kegiatan temu media yang sedianya dilaksanakan pada triwulan kedua," kata Sutadi.
Beberapa kegiatan yang tetap dipertahankan Humas dan Protokol seperti kerja sama iklan pemberitaan di sejumlah media massa yang tidak mengalami pemangkasan.
"Mengingat anggaran untuk media cetak dan elektronik sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami juga melakukan penghematan perjalanan dinas yang biasanya diikuti beberapa orang, kini akan dikurangi juga," kata Sutadi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"DBH Balikpapan periode kuartal empat tahun 2015 sebesar Rp283 miliar. Adapun penghematan anggaran pada tiap-tiap SKPD paling sedikit 15 persen dan ini berlaku untuk seluruh SKPD," kata Rizal di Balikpapan, Kamis.
Rizal Effendijuga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SKPD mengenai penghematan anggaran tersebut.
"Penghematan itu sebagai antisipasi tidak tersalurnya BDH, baik dari pusat maupun Provinsi Kalimantan Timur. Penghematan anggaran di antaranya pengeluaran rutin dengan mengurangi perjalanan dinas secara selektif," katanya.
Selain itu, menghemat penggunaan kertas dan alat tulis kantor, penggunaan listrik, serta penundaan kegiatan seremonial.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pencairan DBH, menyebutkan dana tersebut tidak lagi langsung dikirim ke kas daerah, tetapi pemerintah daerah akan diberikan Surat Berharga Negara (SBN).
Dari SBN tersebut, pemerintah daerah bisa mendatangi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) untuk membahas pencairan dana itu bersamaan dengan program yang telah disusun pada mata anggaran berjalan.
Selain itu, lanjut Rizal, tertundanya DBH tersebut mengganggu arus kas di Pemerintah Kota Balikpapan, karena kini Pemkot Balikpapan hanya menyisakan anggaran sekitar Rp194 miliar.
Padahal, kebutuhan pembiayaan proyek tahun jamak pada triwulan pertama tahun 2016 mencapai Rp150 miliar, ditambah pembayaran gaji pegawai sebesar Rp36 miliar per bulan.
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemkot Balikpapan Sutadi menyatakan siap melaksanakan instruksi penghematan anggaran di instansinya.
"Penghematan di Humas dan Protokol, antara lain penundaan pembelian sejumlah kamera dan komputer, penundaan kegiatan temu media yang sedianya dilaksanakan pada triwulan kedua," kata Sutadi.
Beberapa kegiatan yang tetap dipertahankan Humas dan Protokol seperti kerja sama iklan pemberitaan di sejumlah media massa yang tidak mengalami pemangkasan.
"Mengingat anggaran untuk media cetak dan elektronik sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami juga melakukan penghematan perjalanan dinas yang biasanya diikuti beberapa orang, kini akan dikurangi juga," kata Sutadi. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016