Bontang (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Bontang Adi Darma menyatakan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2015 mengalami penurunan sekitar Rp116,2 miliar, yakni dari semula direncanakan Rp1,72 triliun menjadi Rp1,61 triliun.
Hal itu disampaikan Adi Darma pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, Jumat, yang dipimpin Ketua DPRD Kaharuddin Jafar didampingi Wakil Ketua Faisal, dan dihadiri Wakil Wali Kota Isro Umarghani serta beberapa kepala SKPD dan jajaran FKPD.
Dalam paparannya, wali kota mengatakan beberapa indikator penyebab turunnya pendapatan daerah, salah satunya dana perimbangan pusat, sehingga mempengaruhi fiskal di daerah.
Sedangkan dalam APBD-P 2015, Wali Kota menguraikan anggaran yang semula Rp1,94 triliun mengalami kenaikan menjadi Rp1,95 triliun.
"Pendapatan daerah diprediksi turun sekitar Rp116,2 miliar dari target semula sebesar Rp1,72 triliun, menjadi Rp1,61 triliun," katanya.
Sedangkan dari belanja daerah naik menjadi Rp9,2 miliar dari alokasi semula Rp1,94 triliun menjadi Rp1,95 triliun.
Dari sektor pembiayaan daerah, Wali Kota mengatakan pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran secara bersih naik sebesar Rp125 miliar, dari perkiraan semula Rp213 miliar menjadi Rp338,5 miliar.
"Melalui proses yang panjang ini, saya mengapresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyetujui Raperda Perubahan APBD 2015," ujarnya.
Wali Kota menilai argumentasi dan perbedaan pendapat dalam pembahasan Raperda APBD-P 2015 merupakan bukti kepedulian legislator terhadap komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
"Pemkot Bontang akan melakukan koreksi dan penyempurnaan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk mencapai visi dan misi Kota Bontang. Selanjutnya hasil kesepakatan hari ini akan disampaikan langsung ke Pemprov Kaltim untuk dilakukan evaluasi," ujar wali kota. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal itu disampaikan Adi Darma pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, Jumat, yang dipimpin Ketua DPRD Kaharuddin Jafar didampingi Wakil Ketua Faisal, dan dihadiri Wakil Wali Kota Isro Umarghani serta beberapa kepala SKPD dan jajaran FKPD.
Dalam paparannya, wali kota mengatakan beberapa indikator penyebab turunnya pendapatan daerah, salah satunya dana perimbangan pusat, sehingga mempengaruhi fiskal di daerah.
Sedangkan dalam APBD-P 2015, Wali Kota menguraikan anggaran yang semula Rp1,94 triliun mengalami kenaikan menjadi Rp1,95 triliun.
"Pendapatan daerah diprediksi turun sekitar Rp116,2 miliar dari target semula sebesar Rp1,72 triliun, menjadi Rp1,61 triliun," katanya.
Sedangkan dari belanja daerah naik menjadi Rp9,2 miliar dari alokasi semula Rp1,94 triliun menjadi Rp1,95 triliun.
Dari sektor pembiayaan daerah, Wali Kota mengatakan pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran secara bersih naik sebesar Rp125 miliar, dari perkiraan semula Rp213 miliar menjadi Rp338,5 miliar.
"Melalui proses yang panjang ini, saya mengapresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyetujui Raperda Perubahan APBD 2015," ujarnya.
Wali Kota menilai argumentasi dan perbedaan pendapat dalam pembahasan Raperda APBD-P 2015 merupakan bukti kepedulian legislator terhadap komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
"Pemkot Bontang akan melakukan koreksi dan penyempurnaan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk mencapai visi dan misi Kota Bontang. Selanjutnya hasil kesepakatan hari ini akan disampaikan langsung ke Pemprov Kaltim untuk dilakukan evaluasi," ujar wali kota. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015