Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara serius akan melakukan pengawasan pelaksanaan proyek-proyek di daerah mendapat apresiasi tinggi Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak. Komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan cek dan ricek terhadap pelaksanaan proyek-proyek di Kaltim pasti akan sangat membantu.
“Saya dan kita semua di daerah akan sangat terbantu atas keinginan Presiden untuk melakukan pengecekan pelaksanaan proyek di Kaltim setiap tiga atau empat bulan,†kata Awang Faroek Ishak usai menerima kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di VVIP Room Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, beberapa waktu lalu..
Seringnya Presiden melakukan blusukan ke daerah menurut gubernur, terutama terkait pengawasan pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah, tentu akan membuat semakin jelas permasalahan yang seharusnya diketahui pemerintah pusat dan semakin mudah dicarikan solusinya.
Sebab lanjut Awang, daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota dari segi komitmen dan keinginan percepatan pembangunan sudah dimiliki. Namun, ketika dihadapkan pada kebijakan pemerintah pusat utamanya kewenangan suatu kawasan maka terjadi kendala.
Awang mengungkapkan, tidak sedikit permasalahan yang terjadi selama ini selalu berkaitan dengan kebijakan pusat. Satu diantaranya, permasalahan pembebasan lahan. Banyak kawasan yang kewenangannya ada di pusat (kementerian).
Satu contoh disebutkan Gubernur, proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang terkendala pelaksanaannya hanya karena melewati kawasan hutan lindung Manggar atau hutan konservasi Bukit Soeharto dan kewenangannya harus melalui ijin Menteri Kehutanan.
“Kita bersyukur atas komitmen Pak Jokowi sehingga kawasan itu bisa dilewati dan ijin Menhut bisa diterbitkan. Ini lagi ketinggian jembatan tol Teluk Balikpapan minimal 50 meter oleh Wapres Jusuf Kalla itu tidak menjadi masalah dan bisa dilanjutkan,†jelas Awang.
Pada dasarnya menurut Awang, keinginan Presiden Jokowi untuk mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah yang telah digroundbreaking merupakan hal yang sangat membantu pemerintah daerah.
Mengingat beberapa proyek yang digroundbreaking oleh Presiden Jokowi di Kawasan Industri Buluminung Penajam Paser Utara (PPU) pekan lalu memiliki nilai investasi sangat besar tidak kurang dari Rp71,7 triliun.
Proyek-proyek strategis itu dilaksanakan investor dari Negara Rusia dan Republik Tatarstan serta Belarusia. Diantaranya, pembangunan rel kereta api dari Kutai Barat hingga Kawasan Industri Buluminung dan Kawasan Industri Karingau Balikpapan bahkan tembus Kawasan Industri Maloy di Kutai Timur.
Termasuk sepuluh proyek di kawasan technopark Buluminung serta penbangunan
Pelabuhan Banuo Taka Penajam serta bentang panjang Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan jalur Trans Kalimantan dari Kalimantan Selatan ke kawasan di Kaltim.
“Jadi betul maksud Pak Jokowi untuk mengawasi setiap pelaksanaan proyek di daerah. Selain memudahkan menyelesaikan permasalahan di lapangan, pihak investor juga tidak akan berani main-main mengerjakan proyek,†ujar Gubernur, menegaskan. (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Saya dan kita semua di daerah akan sangat terbantu atas keinginan Presiden untuk melakukan pengecekan pelaksanaan proyek di Kaltim setiap tiga atau empat bulan,†kata Awang Faroek Ishak usai menerima kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di VVIP Room Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, beberapa waktu lalu..
Seringnya Presiden melakukan blusukan ke daerah menurut gubernur, terutama terkait pengawasan pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah, tentu akan membuat semakin jelas permasalahan yang seharusnya diketahui pemerintah pusat dan semakin mudah dicarikan solusinya.
Sebab lanjut Awang, daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota dari segi komitmen dan keinginan percepatan pembangunan sudah dimiliki. Namun, ketika dihadapkan pada kebijakan pemerintah pusat utamanya kewenangan suatu kawasan maka terjadi kendala.
Awang mengungkapkan, tidak sedikit permasalahan yang terjadi selama ini selalu berkaitan dengan kebijakan pusat. Satu diantaranya, permasalahan pembebasan lahan. Banyak kawasan yang kewenangannya ada di pusat (kementerian).
Satu contoh disebutkan Gubernur, proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang terkendala pelaksanaannya hanya karena melewati kawasan hutan lindung Manggar atau hutan konservasi Bukit Soeharto dan kewenangannya harus melalui ijin Menteri Kehutanan.
“Kita bersyukur atas komitmen Pak Jokowi sehingga kawasan itu bisa dilewati dan ijin Menhut bisa diterbitkan. Ini lagi ketinggian jembatan tol Teluk Balikpapan minimal 50 meter oleh Wapres Jusuf Kalla itu tidak menjadi masalah dan bisa dilanjutkan,†jelas Awang.
Pada dasarnya menurut Awang, keinginan Presiden Jokowi untuk mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah yang telah digroundbreaking merupakan hal yang sangat membantu pemerintah daerah.
Mengingat beberapa proyek yang digroundbreaking oleh Presiden Jokowi di Kawasan Industri Buluminung Penajam Paser Utara (PPU) pekan lalu memiliki nilai investasi sangat besar tidak kurang dari Rp71,7 triliun.
Proyek-proyek strategis itu dilaksanakan investor dari Negara Rusia dan Republik Tatarstan serta Belarusia. Diantaranya, pembangunan rel kereta api dari Kutai Barat hingga Kawasan Industri Buluminung dan Kawasan Industri Karingau Balikpapan bahkan tembus Kawasan Industri Maloy di Kutai Timur.
Termasuk sepuluh proyek di kawasan technopark Buluminung serta penbangunan
Pelabuhan Banuo Taka Penajam serta bentang panjang Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan jalur Trans Kalimantan dari Kalimantan Selatan ke kawasan di Kaltim.
“Jadi betul maksud Pak Jokowi untuk mengawasi setiap pelaksanaan proyek di daerah. Selain memudahkan menyelesaikan permasalahan di lapangan, pihak investor juga tidak akan berani main-main mengerjakan proyek,†ujar Gubernur, menegaskan. (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015