Balikpapan (ANTARA Kaltim) – Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengatakan untuk mengatasi kekurangan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), maka BKKBN akan melakukan pengrekrutan atau penerimaan pegawai pada Januari 2017.
“Jumlah tenaga PKB/ PLKB secara Nasional dibutuhkan ada sekitar 85.000 , tetapi yang yang ada sekarang berkisar antara 15.000 – 20.000 , jadi masih kurang sekitar 60.000 an,†katanya pada acara Temu Kerja Regional Pengelola Dan Informasi SKPD KB Kabupaten/kota di Balikpapan.
Oleh karena itu katanya perlu ada penambahan tenaga PKB/PLKB yang direkrut langsung oleh pemerintah, sistim penggajiannya dan pengelolaanya oleh pemerintah pusat tetapi pendayagunannya ada dimasing-masing daerah.
Dia mengatakan sebelum dijadikan pegawai pusat maka tenaga PKB/PLKB yang berada di daerah diberikan tawaran, apakah mereka bersedia menjadi pegawai pusat , tentunya ada saja yang tidak bersedia dan hal ini akan dilakukan inventarisasi.
Menurutnya, inventarisasi tenaga PKB/PLKB dilakukan oleh BKKBN di daerah masing-masing, kemudian diserahkan kepada ke BKKBN pusat.
Setelah memastikan berapa tenaga yang bersedia menjadi pegawai pusat , untuk memenuhi target yang dibutuhkan yakni satu PLKB/PKB dua desa, maka akan dilakukan rekrutmen mulai bulan Januari 2017, sehingga semua tenaga PKB/PLKB sudah menjadi pegawai pusat.
Surya Chandra menjelaskan seiring otonomi daerah, jumlah PKB/PLKB mengalami penurunan tajam karena mereka diangkat menjadi PNS daerah pekerjaannya tidak berkait dengan program KB.
“Ini pulalah yang diduga memicu program KB stagnan alias jalan di tempat atau mengalami kegagalan dalam pengendalian penduduk pascaotonomi daerah,â€katanya.
Seperti diketahui bahwa tenaga PKB/PLKB sebagai ujung tombak dilapangan dalam penyampaikan program-program KB dan mengajak kepada pasangan usia subur untuk ber KB.
Surya Chandra menambahkan bahwa Presiden Jokowi sudah setuju akan didirikan kampung KB, di tiap-tiap kampung , tiap- tiap desa diaplikasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), jadi telah tersedia data-data kependudukan, data-data soal KB dan pembangunan keluarga.
“Saya berharap nantinya Provinsi Kaltim menjadi pelopor sebagai contoh pembangunan program KKBPK di Indonsia,†katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Jumlah tenaga PKB/ PLKB secara Nasional dibutuhkan ada sekitar 85.000 , tetapi yang yang ada sekarang berkisar antara 15.000 – 20.000 , jadi masih kurang sekitar 60.000 an,†katanya pada acara Temu Kerja Regional Pengelola Dan Informasi SKPD KB Kabupaten/kota di Balikpapan.
Oleh karena itu katanya perlu ada penambahan tenaga PKB/PLKB yang direkrut langsung oleh pemerintah, sistim penggajiannya dan pengelolaanya oleh pemerintah pusat tetapi pendayagunannya ada dimasing-masing daerah.
Dia mengatakan sebelum dijadikan pegawai pusat maka tenaga PKB/PLKB yang berada di daerah diberikan tawaran, apakah mereka bersedia menjadi pegawai pusat , tentunya ada saja yang tidak bersedia dan hal ini akan dilakukan inventarisasi.
Menurutnya, inventarisasi tenaga PKB/PLKB dilakukan oleh BKKBN di daerah masing-masing, kemudian diserahkan kepada ke BKKBN pusat.
Setelah memastikan berapa tenaga yang bersedia menjadi pegawai pusat , untuk memenuhi target yang dibutuhkan yakni satu PLKB/PKB dua desa, maka akan dilakukan rekrutmen mulai bulan Januari 2017, sehingga semua tenaga PKB/PLKB sudah menjadi pegawai pusat.
Surya Chandra menjelaskan seiring otonomi daerah, jumlah PKB/PLKB mengalami penurunan tajam karena mereka diangkat menjadi PNS daerah pekerjaannya tidak berkait dengan program KB.
“Ini pulalah yang diduga memicu program KB stagnan alias jalan di tempat atau mengalami kegagalan dalam pengendalian penduduk pascaotonomi daerah,â€katanya.
Seperti diketahui bahwa tenaga PKB/PLKB sebagai ujung tombak dilapangan dalam penyampaikan program-program KB dan mengajak kepada pasangan usia subur untuk ber KB.
Surya Chandra menambahkan bahwa Presiden Jokowi sudah setuju akan didirikan kampung KB, di tiap-tiap kampung , tiap- tiap desa diaplikasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), jadi telah tersedia data-data kependudukan, data-data soal KB dan pembangunan keluarga.
“Saya berharap nantinya Provinsi Kaltim menjadi pelopor sebagai contoh pembangunan program KKBPK di Indonsia,†katanya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015