Samarinda (ANTARA Kaltim)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan pertemuan regional pengelola data dan informasi yang dipusatkan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan timur, yang dihadiri sebanyak 19 Provinsi se Indonesia dengan jumah peserta 268 orang.
“Tujuan dari pertemuan ini untuk menyamakan persepsi bagaimana data kependudukan diolah dan dipresentasikan serta membahas proses proses pengumpulan data,†kata Kepala BKKBN , Surya Chandra Surapaty pada Pembukaan Temu Kerja Regional Pengelola Dan Informasi SKPD KB Kabupaten/kota di Balikpapan, Rabu malam (3/11).
Namun yang jelas katanya pengelolaan data yang dibuat oleh BKKBN tidak sama dengan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ada beberapa pendataan yang dilakukan BKKBN di antaranya sensus penduduk, pendataan keluarga, survey, serta pemutahiran data setiap tahunnya.
Surya Chandara menjelaskan BKKBN memiliki program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dalam hal kependudukan itu ada empat hal, yaitu kuantitas yang harus dikendalikan,kualitas yang harus ditingkatkan , mobilitas yang harus diarahkan dan data kependudukan akurat menurut nama dan alamat harus dimantapkan.
"Pendataan yang dilakukan ditulis 'by name by adress' Ini memudahkan dalam memetakan keluarga. Kita berharap data ini bisa dipergunakan untuk pelaksanaan program keluarga berencana dengan tepat sasaran,†katanya.
Menurutnya data BKKBN itulah nantinya menjadi sumber data yang valid, akurat yang bisa digunakan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Pada kesempatan itu Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di wakili Asisten III bidang kesejahteraan mengatakan program KB akan berhasil jika dilakukan terintegrasi , sistim informasi yang uptudate , didukung fasilitas dan kerjasama antara pusat dan daerah serta didukung para mitra kerja.
Bere Ali menjelaskan laju pertumbuhan penduduk Kaltim cukup tinggi dengan jumlah penduduk saat ini sebelum terpisahnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berjumlah sekitar empat juta jiwa, namun setelah terpisah diperkirakan sekitar 3,5 juta jiwa yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
Ia mengatakan berdasarkan data, laju pertumbuhan penduduk di Kaltim cukup tinggi yakni sebesar 3,8 persen pertahun. Namun laju pertumbuhan penduduk tersebut dari 3,8 persen , 2,2 persen adalah migrasi daerah daerah lain yang masuk ke Kaltim.
Jadi pertumbuhan penduduk secara alami hanya 1,6 persen, jadi bisa dikatakan program KB di Kaltim cukup berhasil.
“Besarnya migrasi tersebut tentunya Kaltim memiliki daya tarik , banyak industri-industri, sumber daya alam yang melimpah sehingga mendorong orang untuk datang mengadu nasib mencari kerja. Tapi kebanyakan mereka yang datang tidak memiliki kualitas SDM atau keterampilan sehingga menambah beban pemerintah dalam membangun,†kata Bere Ali.
Sementara itu pertemuan regional pengolahan data dan informasi di hadiri 19 Provinsi se- Indonesia dengan jumah peserta sebanyak 268 peserta di antaranya dari Bali, Jogja,Sulawesi, Maluku, Papua,NTB, NTT, kalbar,Kalsel, Kalteng dan Kaltim sebagai tuan rumah.
Pertemuan serupa juga akan dilaksanakan di Provinsi Aceh pada 16-19 Nopember 2015 yang diikuti 14 Provinsi yang belum mengikuti pertemuan di Kaltim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Tujuan dari pertemuan ini untuk menyamakan persepsi bagaimana data kependudukan diolah dan dipresentasikan serta membahas proses proses pengumpulan data,†kata Kepala BKKBN , Surya Chandra Surapaty pada Pembukaan Temu Kerja Regional Pengelola Dan Informasi SKPD KB Kabupaten/kota di Balikpapan, Rabu malam (3/11).
Namun yang jelas katanya pengelolaan data yang dibuat oleh BKKBN tidak sama dengan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ada beberapa pendataan yang dilakukan BKKBN di antaranya sensus penduduk, pendataan keluarga, survey, serta pemutahiran data setiap tahunnya.
Surya Chandara menjelaskan BKKBN memiliki program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dalam hal kependudukan itu ada empat hal, yaitu kuantitas yang harus dikendalikan,kualitas yang harus ditingkatkan , mobilitas yang harus diarahkan dan data kependudukan akurat menurut nama dan alamat harus dimantapkan.
"Pendataan yang dilakukan ditulis 'by name by adress' Ini memudahkan dalam memetakan keluarga. Kita berharap data ini bisa dipergunakan untuk pelaksanaan program keluarga berencana dengan tepat sasaran,†katanya.
Menurutnya data BKKBN itulah nantinya menjadi sumber data yang valid, akurat yang bisa digunakan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Pada kesempatan itu Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di wakili Asisten III bidang kesejahteraan mengatakan program KB akan berhasil jika dilakukan terintegrasi , sistim informasi yang uptudate , didukung fasilitas dan kerjasama antara pusat dan daerah serta didukung para mitra kerja.
Bere Ali menjelaskan laju pertumbuhan penduduk Kaltim cukup tinggi dengan jumlah penduduk saat ini sebelum terpisahnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berjumlah sekitar empat juta jiwa, namun setelah terpisah diperkirakan sekitar 3,5 juta jiwa yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
Ia mengatakan berdasarkan data, laju pertumbuhan penduduk di Kaltim cukup tinggi yakni sebesar 3,8 persen pertahun. Namun laju pertumbuhan penduduk tersebut dari 3,8 persen , 2,2 persen adalah migrasi daerah daerah lain yang masuk ke Kaltim.
Jadi pertumbuhan penduduk secara alami hanya 1,6 persen, jadi bisa dikatakan program KB di Kaltim cukup berhasil.
“Besarnya migrasi tersebut tentunya Kaltim memiliki daya tarik , banyak industri-industri, sumber daya alam yang melimpah sehingga mendorong orang untuk datang mengadu nasib mencari kerja. Tapi kebanyakan mereka yang datang tidak memiliki kualitas SDM atau keterampilan sehingga menambah beban pemerintah dalam membangun,†kata Bere Ali.
Sementara itu pertemuan regional pengolahan data dan informasi di hadiri 19 Provinsi se- Indonesia dengan jumah peserta sebanyak 268 peserta di antaranya dari Bali, Jogja,Sulawesi, Maluku, Papua,NTB, NTT, kalbar,Kalsel, Kalteng dan Kaltim sebagai tuan rumah.
Pertemuan serupa juga akan dilaksanakan di Provinsi Aceh pada 16-19 Nopember 2015 yang diikuti 14 Provinsi yang belum mengikuti pertemuan di Kaltim. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015