Bontang (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Bontang di bawah kepemimpinan Adi Darma dan Isro Umarghani mengklaim angka kemiskinan di daerah setempat terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Wakil Wali Kota Bontang Isro Umarghani belum lama ini mengemukakan berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan terhadap rumah tangga sasaran, jumlah rumah tangga miskin sebanyak 1.308 kepala keluarga.
Sebelum dilakukan verifikasi, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) mencapai 6.097 KK. Verifikasi yang melibatkan ketua RT dilakukan untuk pemutakhiran data RTS yang sebelumnya disinyalir kurang valid.
"Data dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan dengan melibatkan RT, kelurahan hingga kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi awal, ternyata ada sekitar 2.000 lebih KK yang dianggap sudah tidak laik tercantum sebagai RTS," kata Isro.
Pada tahap selanjutnya, dilakukan pleno di tingkat kelurahan. Pada titik inilah dilakukan musyawarah untuk menyortir kembali KK yang benar-benar berhak termasuk dalam RTS.
"Setelah pleno di kelurahan, tahap lain adalah pleno tingkat kota. Nanti disampaikan ke kelurahan untuk dikroscek ulang. Setelah itu, data dilaporkan ke TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) tingkat kota. Tahapan terakhir diteruskan ke pusat," jelas Isro.
Menurut ia, penurunan angka kemiskinan ini mulai terjadi di masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Adi Darma, setelah Pemkot Bontang mengalokasikan dana senilai Rp50 juta per RT atau dikenal dengan nama "Prolita".
Jumlah uang yang diterima masing-masing kelurahan berbeda-beda, tergantung berapa banyak RT, sehingga dana yang dikucurkan Pemkot Bontang untuk setiap kelurahan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar lebih pertahun.
Menurut Isro, dana sebesar Rp50 juta per RT tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan warga.
Sedangkan pekerjaan fisik dan nonfisik yang dilakukan di lingkungan RT merupakan usulan dan kesepakatan warga setempat, sehingga jumlah anggaran yang diluncurkan oleh Pemkot Bontang dipastikan tepat sasaran.
Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan antara lain untuk peningkatan usaha ekonomi warga, seperti pelatihan, pembangunan fisik sebagai penunjang ekonomi, dan pemberdayaan warga.
Dari pola ini, tambah wawali, banyak masyarakat yang melakukan partisipasi karena mereka menyadari bahwa apa yang akan dibangun di daerahnya, merupakan kebutuhan warga, bukan merupakan proyek pemerintah yang sebelumnya warga setempat tidak mengetahui.
"Salah satu partisipasi masyarakat adalah ketika dilakukan pembangunan jembatan untuk menghubungkan usaha ekonomi masyarakat dengan anggaran Rp50 juta, tetapi oleh warga setempat jembatannya diperpanjang sehingga total biayanya naik menjadi Rp75 juta," katanya.
Kenaikan anggaran itu merupakan hasil musyawarah warga bersama Ketua RT setempat, sehingga melalui partisipasi warga diperoleh tambahan melalui iuran yang totalnya mencapai Rp25 juta. (Adv/Hms/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wakil Wali Kota Bontang Isro Umarghani belum lama ini mengemukakan berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan terhadap rumah tangga sasaran, jumlah rumah tangga miskin sebanyak 1.308 kepala keluarga.
Sebelum dilakukan verifikasi, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) mencapai 6.097 KK. Verifikasi yang melibatkan ketua RT dilakukan untuk pemutakhiran data RTS yang sebelumnya disinyalir kurang valid.
"Data dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan dengan melibatkan RT, kelurahan hingga kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi awal, ternyata ada sekitar 2.000 lebih KK yang dianggap sudah tidak laik tercantum sebagai RTS," kata Isro.
Pada tahap selanjutnya, dilakukan pleno di tingkat kelurahan. Pada titik inilah dilakukan musyawarah untuk menyortir kembali KK yang benar-benar berhak termasuk dalam RTS.
"Setelah pleno di kelurahan, tahap lain adalah pleno tingkat kota. Nanti disampaikan ke kelurahan untuk dikroscek ulang. Setelah itu, data dilaporkan ke TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) tingkat kota. Tahapan terakhir diteruskan ke pusat," jelas Isro.
Menurut ia, penurunan angka kemiskinan ini mulai terjadi di masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Adi Darma, setelah Pemkot Bontang mengalokasikan dana senilai Rp50 juta per RT atau dikenal dengan nama "Prolita".
Jumlah uang yang diterima masing-masing kelurahan berbeda-beda, tergantung berapa banyak RT, sehingga dana yang dikucurkan Pemkot Bontang untuk setiap kelurahan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar lebih pertahun.
Menurut Isro, dana sebesar Rp50 juta per RT tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan warga.
Sedangkan pekerjaan fisik dan nonfisik yang dilakukan di lingkungan RT merupakan usulan dan kesepakatan warga setempat, sehingga jumlah anggaran yang diluncurkan oleh Pemkot Bontang dipastikan tepat sasaran.
Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan antara lain untuk peningkatan usaha ekonomi warga, seperti pelatihan, pembangunan fisik sebagai penunjang ekonomi, dan pemberdayaan warga.
Dari pola ini, tambah wawali, banyak masyarakat yang melakukan partisipasi karena mereka menyadari bahwa apa yang akan dibangun di daerahnya, merupakan kebutuhan warga, bukan merupakan proyek pemerintah yang sebelumnya warga setempat tidak mengetahui.
"Salah satu partisipasi masyarakat adalah ketika dilakukan pembangunan jembatan untuk menghubungkan usaha ekonomi masyarakat dengan anggaran Rp50 juta, tetapi oleh warga setempat jembatannya diperpanjang sehingga total biayanya naik menjadi Rp75 juta," katanya.
Kenaikan anggaran itu merupakan hasil musyawarah warga bersama Ketua RT setempat, sehingga melalui partisipasi warga diperoleh tambahan melalui iuran yang totalnya mencapai Rp25 juta. (Adv/Hms/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015