Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kaltim Syahrun HS berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mengoptimalkan realisasi belanja anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) 2015 sebagaimana telah ditetapkan.
Hal itu demi percepatan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Sebab menurutnya, waktu efektif untuk merealisasikan seluruh program yang dibiayai APBD-P 2015 relatif pendek, yakni hanya sekitar empat bulan. Sehingga memerlukan kerja efektif dan efesien dari seluruh jajaran Pemprov Kaltim.
“Harapannya agar Pemprov Kaltim dapat memanfaatkan alokasi anggaran tersebut sebaik-baiknya. Sehingga tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tertib administrasi, tertib hukum dan transparan,†kata Syahrun.
Politikus Partai Golkar ini menyampaikan optimalisasi belanja pemerintah diharapkan pada dua hal. Pertama, belanja pemerintah yang akan berguna dalam memicu pergerakan ekonomi masyarakat dan regional Kaltim. Sekaligus sebagai instrument yang memastikan politik anggaran yang telah disepakati dijalankan dengan baik. Kedua, optimalisasi realisasi belanja dapat memperkecil sisa anggaran pada struktur APBD Kaltim 2015 .
“Besarnya sisa anggaran yang tidak terserap pada beberapa tahun terakhir telah mengurangi kesempatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Di sisi lain dapat menghambat percepatan tujuan program-program yang telah direncanakan,†ungkapnya.
Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran belanja tersebut, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat ini mengimbau kepada seluruh anggota DPRD Kaltim bersama-sama dengan Pemprov Kaltim untuk terus meningkatkan kualitas politik anggaran. Terutama terhadap pilihan pembiayaan-pembiayaan yang bersinggungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan secara kolektif.
Namun harus tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan tetap menghindari pemborosan keuangan daerah. Pengukuran kualitas pengeluaran anggaran sudah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, agar tidak terbatas pada tingkat capaian realisasi anggaran saja. Tetapi sudah harus sampai pada tingkat pengaruh dari tujuan anggaran yang ditetapkan
“Untuk itu, realisasi anggaran terhadap infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kerakyatan, termasuk program-program yang memunculkan multiplier effect bagi pencapaian kesejahteraan kolektif harus menjadi prioritas utama kita,†imbaunya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal itu demi percepatan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Sebab menurutnya, waktu efektif untuk merealisasikan seluruh program yang dibiayai APBD-P 2015 relatif pendek, yakni hanya sekitar empat bulan. Sehingga memerlukan kerja efektif dan efesien dari seluruh jajaran Pemprov Kaltim.
“Harapannya agar Pemprov Kaltim dapat memanfaatkan alokasi anggaran tersebut sebaik-baiknya. Sehingga tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tertib administrasi, tertib hukum dan transparan,†kata Syahrun.
Politikus Partai Golkar ini menyampaikan optimalisasi belanja pemerintah diharapkan pada dua hal. Pertama, belanja pemerintah yang akan berguna dalam memicu pergerakan ekonomi masyarakat dan regional Kaltim. Sekaligus sebagai instrument yang memastikan politik anggaran yang telah disepakati dijalankan dengan baik. Kedua, optimalisasi realisasi belanja dapat memperkecil sisa anggaran pada struktur APBD Kaltim 2015 .
“Besarnya sisa anggaran yang tidak terserap pada beberapa tahun terakhir telah mengurangi kesempatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Di sisi lain dapat menghambat percepatan tujuan program-program yang telah direncanakan,†ungkapnya.
Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran belanja tersebut, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat ini mengimbau kepada seluruh anggota DPRD Kaltim bersama-sama dengan Pemprov Kaltim untuk terus meningkatkan kualitas politik anggaran. Terutama terhadap pilihan pembiayaan-pembiayaan yang bersinggungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan secara kolektif.
Namun harus tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan tetap menghindari pemborosan keuangan daerah. Pengukuran kualitas pengeluaran anggaran sudah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, agar tidak terbatas pada tingkat capaian realisasi anggaran saja. Tetapi sudah harus sampai pada tingkat pengaruh dari tujuan anggaran yang ditetapkan
“Untuk itu, realisasi anggaran terhadap infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kerakyatan, termasuk program-program yang memunculkan multiplier effect bagi pencapaian kesejahteraan kolektif harus menjadi prioritas utama kita,†imbaunya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015