Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi I DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, siap memfasilitasi keinginan warga kampung Sidrap untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo yang rencananya berkunjung ke Bontang meresmkan Pabrik Pupuk Kaltim V pada Agustus mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris saat ditemui di Bontang, Kamis, mengemukakan warga ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah status wilayah Kampung Sidrap yang hingga kini belum ada penyelesaian.
"Warga mengancam akan memblokade jalan menuju pabrik PKT, jika aspirasinya tidak diakomodasi. Penyampaian aspirasi bisa beragam cara, namun ada baiknya warga tetap menjaga situasi yang kondusif," katanya.
Agus Haris mengaku sudah melakukan komunikasi dengan aparat kepolisian dan keamanan setempat agar memberikan ruang atau tempat khusus kepada warga, sehingga tidak perlu turun ke jalan.
"Kami berharap warga dapat menyalurkan aspirasi dengan tertib dan kami siap memfasilitasi," tambahnya.
Menurut ia, masalah tapal batas kampung Sidrap sebenarnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi hingga kini pemprov terkesan pasif. Terbukti, surat keputusan bersama terkait pembangunan di Sidrap hingga kini belum ditandatangani.
"Harapan kami kunjungan Presiden Joko Widodo nanti bisa memberikan solusi terkait penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah Sidrap, sehingga warga merasa tenang," ujar Agus Haris. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris saat ditemui di Bontang, Kamis, mengemukakan warga ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah status wilayah Kampung Sidrap yang hingga kini belum ada penyelesaian.
"Warga mengancam akan memblokade jalan menuju pabrik PKT, jika aspirasinya tidak diakomodasi. Penyampaian aspirasi bisa beragam cara, namun ada baiknya warga tetap menjaga situasi yang kondusif," katanya.
Agus Haris mengaku sudah melakukan komunikasi dengan aparat kepolisian dan keamanan setempat agar memberikan ruang atau tempat khusus kepada warga, sehingga tidak perlu turun ke jalan.
"Kami berharap warga dapat menyalurkan aspirasi dengan tertib dan kami siap memfasilitasi," tambahnya.
Menurut ia, masalah tapal batas kampung Sidrap sebenarnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi hingga kini pemprov terkesan pasif. Terbukti, surat keputusan bersama terkait pembangunan di Sidrap hingga kini belum ditandatangani.
"Harapan kami kunjungan Presiden Joko Widodo nanti bisa memberikan solusi terkait penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah Sidrap, sehingga warga merasa tenang," ujar Agus Haris. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015