Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Siti Qomariah mengemukakan pendidikan hukum dan politik seharusnya dimulai sejak sedini mungkin, karena sejalan dengan makin pesatnya perkembangan demokrasi di Indonesia.
Siti Qomariah yang ditemui di Samarinda, Rabu, mengatakan pendidikan hukum dan politik sejak dini bukan hal yang tabu, karena ketika beranjak dewasa, calon-calon penerus bangsa tidak gamang menghadapi dunia demokrasi yang erat kaitannya dengan politik.
"Kaltim di masa mendatang harus memiliki calon-calon pemilih cerdas, yang memiliki pengetahuan luas tentang makna hukum dan politik dalam berbangsa dan bernegara," katanya menanggapi perkembangan politik di Tanah Air beberapa tahun terakhir.
Ia melanjutkan bahwa pembelajaran dan pendidikan pemilih harus terus dipupuk sejak awal, sehingga proses demokrasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh sebab itu, peran seluruh jajaran aparatur pemerintah bersama pihak sekolah serta orang tua siswa menjadi andil penting dalam menyiapkan calon penerus bangsa yang cerdas dan mandiri.
"Banyak persoalan yang wajib dibahas dalam pendidikan hukum dan politik ini, terutama soal pemilihan umum, mulai proses dan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban setiap pemilih," katanya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, sajian politik, demokrasi, sampai pada memilih dengan cara yang cerdas dan benar, dan bagaimana memilih pemimpin yang benar juga harus disosialisasikan kepada semua masyarakat.
Hal ini dilakukan, selain turut melaksanakan program pencerdasan bangsa juga bertujuan agar masyarakat pemilih muda tidak asal memilih calon pemimpin mereka di masa mendatang.
"Dengan pola diharapkan mampu membentuk kader-kader muda penerus pemimpin bangsa yang berprestasi serta menentukan pemimpin terbaik indonesia dimasa mendatang datang," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Siti Qomariah yang ditemui di Samarinda, Rabu, mengatakan pendidikan hukum dan politik sejak dini bukan hal yang tabu, karena ketika beranjak dewasa, calon-calon penerus bangsa tidak gamang menghadapi dunia demokrasi yang erat kaitannya dengan politik.
"Kaltim di masa mendatang harus memiliki calon-calon pemilih cerdas, yang memiliki pengetahuan luas tentang makna hukum dan politik dalam berbangsa dan bernegara," katanya menanggapi perkembangan politik di Tanah Air beberapa tahun terakhir.
Ia melanjutkan bahwa pembelajaran dan pendidikan pemilih harus terus dipupuk sejak awal, sehingga proses demokrasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh sebab itu, peran seluruh jajaran aparatur pemerintah bersama pihak sekolah serta orang tua siswa menjadi andil penting dalam menyiapkan calon penerus bangsa yang cerdas dan mandiri.
"Banyak persoalan yang wajib dibahas dalam pendidikan hukum dan politik ini, terutama soal pemilihan umum, mulai proses dan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban setiap pemilih," katanya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, sajian politik, demokrasi, sampai pada memilih dengan cara yang cerdas dan benar, dan bagaimana memilih pemimpin yang benar juga harus disosialisasikan kepada semua masyarakat.
Hal ini dilakukan, selain turut melaksanakan program pencerdasan bangsa juga bertujuan agar masyarakat pemilih muda tidak asal memilih calon pemimpin mereka di masa mendatang.
"Dengan pola diharapkan mampu membentuk kader-kader muda penerus pemimpin bangsa yang berprestasi serta menentukan pemimpin terbaik indonesia dimasa mendatang datang," ujarnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015