Samarinda (ANTARA Kaltim) - Politisi Golkar Dahri Yasin menilai, berkali-kali pembangunan infrastruktur di Samarinda lemah dalam koordinasi maupun perencanaan. Akibatnya banyak pembangunan dinilai tidak sesuai dengan pemerataan kebutuhan pembangunan jalan.
Seperti yang terlihat di Jalan Aminah Syukur.
Saat ini jalan tersebut dalam proses semenisasi, padahal kondisi jalan dalam keadaan baik dan tidak mendesak untuk disemenisasi.
"Fungsi koordinasi pembangunan pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik. Sangat jelas terlihat. Indikator pembangunan hanya demi memenuhi target pembelanjaan daerah. Pelaksanaannya tidak tepat sasaran," kata Ketua Komisi III .
Meski tidak mengetahui secara pasti pengerjaan jalan tersebut masuk klasifikasi jalan kota ataupun provinsi namun Dahri melihat ada indikasi penyalahgunaan anggaran di dalamnya, sehingga perlu diperiksa.
Pada prinsipnya yang menjadi masalah adalah apakah pengerjaan tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Sementara di jalan-jalan lain masih banyak yang membutuhkan pembangunan dan perbaikan.
"Kalau jalan yang mulus lalu disemenisasi menurut saya itu perlu diperiksa karena ada indikator korupsi di dalamnya. Kenapa dikatakan terdapat indikator korupsi? Sebab pembangunan seharusnya tepat sasaran," katanya.
Ia tegas menyarankan proses semenisasi itu dihentikan dulu dan dilakukan pengkajian kembali dan pemeriksaan lebih dulu oleh pemerintah daerah melalui SKPD Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan program kerja tersebut.
Menurutnya, Samarinda rata-rata memang banjir, malah jalan yang rusak parah, berlubang dan juga belum di aspal maupun disemeniasi bertahun lamanya, justru dibiarkan. Tanpa koordinasi, jelas pembangunan itu menurutnya tidak berjalan dengan baik.
"Perlu mendapat perhatian apalagi akibat banjir banyak sekolah yang akhirnya memutuskan meliburkan siswanya," sebutnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Seperti yang terlihat di Jalan Aminah Syukur.
Saat ini jalan tersebut dalam proses semenisasi, padahal kondisi jalan dalam keadaan baik dan tidak mendesak untuk disemenisasi.
"Fungsi koordinasi pembangunan pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik. Sangat jelas terlihat. Indikator pembangunan hanya demi memenuhi target pembelanjaan daerah. Pelaksanaannya tidak tepat sasaran," kata Ketua Komisi III .
Meski tidak mengetahui secara pasti pengerjaan jalan tersebut masuk klasifikasi jalan kota ataupun provinsi namun Dahri melihat ada indikasi penyalahgunaan anggaran di dalamnya, sehingga perlu diperiksa.
Pada prinsipnya yang menjadi masalah adalah apakah pengerjaan tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Sementara di jalan-jalan lain masih banyak yang membutuhkan pembangunan dan perbaikan.
"Kalau jalan yang mulus lalu disemenisasi menurut saya itu perlu diperiksa karena ada indikator korupsi di dalamnya. Kenapa dikatakan terdapat indikator korupsi? Sebab pembangunan seharusnya tepat sasaran," katanya.
Ia tegas menyarankan proses semenisasi itu dihentikan dulu dan dilakukan pengkajian kembali dan pemeriksaan lebih dulu oleh pemerintah daerah melalui SKPD Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan program kerja tersebut.
Menurutnya, Samarinda rata-rata memang banjir, malah jalan yang rusak parah, berlubang dan juga belum di aspal maupun disemeniasi bertahun lamanya, justru dibiarkan. Tanpa koordinasi, jelas pembangunan itu menurutnya tidak berjalan dengan baik.
"Perlu mendapat perhatian apalagi akibat banjir banyak sekolah yang akhirnya memutuskan meliburkan siswanya," sebutnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015