Bontang (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, belum bisa mencairkan dana beasiswa pendidikan untuk mahasiswa pada 2015, karena terbentur regulasi baru tentang pemberian dana hibah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Dasuki ketika dihubungi di Bontang, Sabtu, mengemukakan sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim, pemberian dana hibah harus menggunakan nota penyerahan hibah daerah (NPHD) dan dilengkapi laporan pertanggungjawaban.
Selama ini, menurut Dasuki, program beasiswa yang diberikan Pemkot Bontang dialokasikan dalam pos dana hibah, sehingga harus dilakukan perhitungan kembali untuk mencari formula yang tepat agar tidak menyalahi aturan.
"Kami masih merumuskan formula untuk pengurusan beasiswa dan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim serta BPK Perwakilan Kaltim di Samarinda," katanya.
Menurut Dasuki, sumber dana beasiswa harus diubah atau dialihkan dari pos dana hibah, sehingga tidak menyulitkan mahasiswa penerima saat mengurus administrasi.
"Tidak mungkin mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim harus pulang dulu hanya untuk mengurus administrasi, karena sudah pasti bisa pengurusan lebih mahal dibanding jumlah beasiswanya," tambahnya.
Dasuki menambahkan kuota penerima beasiswa dari Pemkot Bontang pada tahun ini tidak berbeda dengan 2014 yakni sebanyak 1.358 orang dan nominal yang diberikan sebesar Rp2,5 juta per orang.
Selain dari Pemkot Bontang, ada juga 145 orang mahasiswa lainnya yang memperoleh program Beasiswa Kaltim Cemerlang dari pemerintah provinsi.
Ismail Usman, salah satu mahasiswa asal Bontang yang kuliah dari Universitas Mulawarman, Samarinda, mengatakan kebijakan BPK soal penyaluran beasiswa itu akan menyulitkan mahasiswa dalam pengurusan administrasi, termasuk pelaporan penggunaannya.
"Sejak masuk kuliah tahun 2012, saya sudah menerima beasiswa itu. Kemudian pada 2013 dan 2014 mengajukan lagi dan kembali dapat. Dengan kebijakan yang baru itu, masak untuk belanja keperluan sehari-hari harus dilaporkan," ujarnya.
Ia berharap segera ada kejelasan soal penyaluran beasiswa tersebut dengan pengurusan administrasi yang tidak menyulitkan, karena dana beasiswa itu dibutuhkan juga untuk memenuhi kegiatan mahasiswa pada program kerja kuliah nyata (KKN).
"Mudah-mudahan tahun ini beasiswa bisa segera turun," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Dasuki ketika dihubungi di Bontang, Sabtu, mengemukakan sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim, pemberian dana hibah harus menggunakan nota penyerahan hibah daerah (NPHD) dan dilengkapi laporan pertanggungjawaban.
Selama ini, menurut Dasuki, program beasiswa yang diberikan Pemkot Bontang dialokasikan dalam pos dana hibah, sehingga harus dilakukan perhitungan kembali untuk mencari formula yang tepat agar tidak menyalahi aturan.
"Kami masih merumuskan formula untuk pengurusan beasiswa dan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim serta BPK Perwakilan Kaltim di Samarinda," katanya.
Menurut Dasuki, sumber dana beasiswa harus diubah atau dialihkan dari pos dana hibah, sehingga tidak menyulitkan mahasiswa penerima saat mengurus administrasi.
"Tidak mungkin mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim harus pulang dulu hanya untuk mengurus administrasi, karena sudah pasti bisa pengurusan lebih mahal dibanding jumlah beasiswanya," tambahnya.
Dasuki menambahkan kuota penerima beasiswa dari Pemkot Bontang pada tahun ini tidak berbeda dengan 2014 yakni sebanyak 1.358 orang dan nominal yang diberikan sebesar Rp2,5 juta per orang.
Selain dari Pemkot Bontang, ada juga 145 orang mahasiswa lainnya yang memperoleh program Beasiswa Kaltim Cemerlang dari pemerintah provinsi.
Ismail Usman, salah satu mahasiswa asal Bontang yang kuliah dari Universitas Mulawarman, Samarinda, mengatakan kebijakan BPK soal penyaluran beasiswa itu akan menyulitkan mahasiswa dalam pengurusan administrasi, termasuk pelaporan penggunaannya.
"Sejak masuk kuliah tahun 2012, saya sudah menerima beasiswa itu. Kemudian pada 2013 dan 2014 mengajukan lagi dan kembali dapat. Dengan kebijakan yang baru itu, masak untuk belanja keperluan sehari-hari harus dilaporkan," ujarnya.
Ia berharap segera ada kejelasan soal penyaluran beasiswa tersebut dengan pengurusan administrasi yang tidak menyulitkan, karena dana beasiswa itu dibutuhkan juga untuk memenuhi kegiatan mahasiswa pada program kerja kuliah nyata (KKN).
"Mudah-mudahan tahun ini beasiswa bisa segera turun," tambahnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015