Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kompetensi guru di sekolah inklusif sebagai upaya memastikan setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak layanan pendidikan yang berkualitas.
"Sesuai arahan dari kementerian bahwa seluruh sekolah negeri wajib memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan dilarang keras menolak siswa tersebut, sehingga kami harus bergerak merumuskan berbagai solusi pembinaan," tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim Armin di Samarinda, Minggu.
Disdikbud Kaltim mencatat saat ini telah beroperasi sebanyak 82 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdiri dari 55 SMA dan 27 SMK, disamping 11 Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri yang posisinya masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota.
Armin menyampaikan tantangan di lapangan saat ini adalah para guru di sekolah umum seringkali merasa kewalahan karena harus membagi fokus antara mengajar puluhan siswa normal, sekaligus memberikan pendampingan kepada anak inklusi di dalam ruang kelas yang sama.
"Situasi ini butuh upaya serius karena belum ada satu pun universitas di wilayah Kalimantan Timur yang membuka program studi S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) untuk menyuplai ketersediaan guru dengan berkebutuhan khusus tersebut," ucapnya.
Baca juga: Kaltim genjot pemakaian teknologi digital
Menyikapi kekosongan pasokan guru luar biasa, Disdikbud Kaltim secara rutin menyelenggarakan program pelatihan terpadu untuk membekali para guru sekolah umum dengan kemampuan dasar, seperti bahasa isyarat dan pemahaman psikologis anak.
"Upaya memutus rantai kekurangan sumber daya manusia ini juga diwujudkan melalui pemberian beasiswa dan penandatanganan kerja sama strategis dengan Universitas Negeri Surabaya guna mencetak generasi baru pengajar PLB," kata Armin.
Pihaknya mengupayakan model pendampingan terpadu dimana guru ahli dari SLB diterjunkan langsung menjadi mitra kerja bagi guru sekolah inklusif, sebagai cara kolaborasi untuk meringankan beban di lapangan.
Lanjut Armin, rencana pengembangan infrastruktur pendidikan juga telah disusun matang oleh pemerintah melalui skema perluasan pembangunan SLB hingga ke pelosok kecamatan dengan konsep menyatukan lahan operasionalnya bersama sekolah menengah negeri.
"Keterbukaan dari pihak keluarga dari anak berkebutuhan khusus menjadi kunci agar pemerintah dapat segera hadir memberikan intervensi pendidikan gratis yang memadai demi menjamin anak-anak tersebut mampu hidup mandiri pada masa depan," ucapnnya.
Baca juga: Hetifah: Delineasi IKN harus jadi wajah pendidikan Indonesia
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2026