Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur memaksimalkan industri kratom untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD), di tengah menurunnya produksi mineral dan batubara (minerba) akibat situasi global yang berimbas ke daerah.
"Pemkab Kukar terus melakukan pengawasan agar pengelolaan kratom tetap bertanggung jawab dan transparan, target utamanya adalah menjaga kadar mitragynine zat aktif dalam kratom tetap tinggi dan stabil," kata Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Ahad.
Dalam hal ini, Pemkab Kukar selalu mendorong sekaligus menjamin kepastian hukum serta kesejahteraan produsen lokal, sehingga produksinya meningkat, berkualitas, menyejahterakan, sekaligus menambah PAD.
PAD Kukar pada 2025 ditarget sebesar Rp953 miliar, namun terealisasi Rp710 miliar atau 74,74 persen. Sementara target PAD 2026 sebesar Rp1,97 triliun, sehingga melalui berbagai kreativitas, termasuk pengembangan industri kratom, diharapkan target tersebut tercapai.
Selama ini Kukar mengekspor daun kratom sekira 200 ton per bulan dengan negara tujuan antara lain Amerika Serikat, India, Thailand, hingga Republik Ceko, sehingga produksinya akan terus ditingkatkan untuk menjangkau pasar lebih luas.
Terkait dengan itu, maka bupati bersama tim pada lima hari lalu pun mengunjungi PT DJB Botanicals Indonesia di Kecamatan Tenggarong Seberang, untuk memastikan tata kelola kratom di Kukar sebagai implementasi Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera dengan Membangun Pola Hubungan Industri Hulu dan Hilirisasi Berkelanjutan.
Bupati meninjau langsung ruang pengolahan hingga proses ekstraksi daun kratom sebelum diekspor. Ia pun menegaskan bahwa Pemkab Kukar berkomitmen memaksimalkan nilai ekonomi kratom guna mendukung PAD di tengah penurunan produksi sektor minerba.
"Untuk membangun industri pengolahan yang lebih canggih, diperlukan kolaborasi antara pelaku bisnis, tim riset, dan pemerintah daerah. Melalui komitmen transformasi menuju industri ekstraksi, maka diperlukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak," ujar Aulia.
Ia menyebut bahwa pendekatan kolaboratif sangat penting agar kratom bisa dikelola secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tetap menjadi pembudidaya yang sesuai kaidah dan sesuai prosedur, sehingga kadar mitragynine dari masing masing kratom itu bisa tetap terjaga.
"Pemda harus mempertahankan masyarakat tetap menjadi pembudidaya yang sesuai dengan prosedur dan standar kualitas. Budi daya kratom di Kukar hingga kini tersebar di sejumlah kecamatan dan yang paling banyak di kawasan hulu sungai seperti Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, hingga Kecamatan Kembang Janggut," katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2026