Kalimantan Timur harus segera melepaskan ketergantungan pada sektor minyak, gas, dan batu bara sebagai fondasi ekonomi utama, demikian disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Provinsi Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam, Kamis, Rudy Mas'ud mendorong peralihan menuju hilirisasi industri demi masa depan ekonomi daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Rudy memaparkan data krusial terkait pergeseran struktur ekonomi Kaltim. Ketergantungan pada sektor pertambangan mulai menunjukkan tren penurunan, yakni dari 43,19 persen pada tahun 2023 menjadi 34,18 persen pada tahun 2025.
"Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sumber daya minyak, gas, dan batu bara yang sangat rentan terhadap gejolak geopolitik serta pasar global. Kita harus bergerak lebih cepat untuk menciptakan sektor dengan nilai tambah tinggi melalui industri pengolahan," tegas Rudy.
Sebagai bukti keberhasilan masa transisi tersebut, sektor industri pengolahan Kaltim tercatat naik dari 17 persen pada 2023 menjadi 20,12 persen pada 2025. Di tengah transformasi ini, pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga positif di angka 4,53 persen.
Rudy menegaskan bahwa visi pembangunan ini selaras dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang berfokus pada produktivitas dan investasi.
Baca juga: Bappenas pacu pertumbuhan ekonomi Kaltim tumbuh 7,2 persen lewat hilirisasi
Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur Rudy mengharapkan dukungan penuh pemerintah pusat melalui APBN guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Beberapa prioritas infrastruktur yang diusulkan meliputi peningkatan jalan nasional ruas Kutai Kartanegara, Kutai Barat ,Mahakam Ulu, serta perbaikan jalur utama Samarinda – Bontang dan Kutai Timur – Berau.
Selain fokus pada industri besar, Gubernur juga instruksikan agar pembangunan ekonomi bersifat inklusiif. Sektor UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, serta kewirausahaan padat karya akan dipacu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui strategi baru yang lebih akseleratif.
"Tujuannya jelas, perencanaan yang harmonis antara pusat dan daerah akan meningkatkan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan di Kalimantan Timur," tambahnya.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting secara daring maupun luring. Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik, mengingatkan pentingnya sinkronisasi rencana pusat dan daerah.
Sementara itu, Direktur PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, menekankan pentingnya efisiensi melalui belanja daerah yang produktif.
Sedangkan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel.
Baca juga: Gubernur Kaltim alokasikan bantuan keuangan untuk sepuluh daerah
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2026