Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur menyejahterakan masyarakat melalui komitmen pemanfaatan hutan karbon, yakni konsep pengelolaan hutan yang menggabungkan fungsi ekologi sebagai penyerap karbon dan fungsi ekonomi lewat pemanfaatan hutan.
"Dalam hal ini, salah satu yang menjadi fokus adalah percepatan pemanfaatan perhutanan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan," ujar Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Tanjung Redeb, Rabu.
Sektor kehutanan menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan daerah, terutama melalui program karbon hutan, karena saat ini sebanyak 77 kampung di Berau telah menerima manfaat dana karbon dari Bank Dunia dengan nilai Rp349 juta per tahun per kampung.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk menjaga dan memelihara hutan, sekaligus meningkatkan nilai sumber daya alam tanpa merusak ekosistemnya saat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
Ia juga mengatakan bahwa perhutanan sosial tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, sehingga edukasi dan pendampingan ke masyarakat menjadi kunci agar mereka mampu mengelola hutan secara berkelanjutan.
Sehari sebelumnya, saat menghadiri pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial 2026, ia juga mengatakan bahwa perhutanan sosial berdampak positif tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga secara nasional hingga global.
Ini karena hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, yakni melalui fotosintesis, pohon mengambil karbon dioksida dari atmosfer, kemudian mengubah menjadi kayu. Proses ini dikenal sebagai penangkapan karbon.
Sementara itu, pertemuan dengan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial tersebut membahas langkah strategis pengembangan perhutanan sosial ke depan, termasuk penyusunan dokumen perencanaan terpadu, dan penguatan peran pemangku kepentingan periode 2026–2030.
Ia melanjutkan, sekitar 68 persen wilayah daratan Berau berstatus kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, yang sebagian pengelolaannya berada di tingkat provinsi, sehingga ia menekankan pentingnya sinergi antarpihak.
"Perkuat sinergi, identifikasi berbagai kendala, dan rumuskan solusi bersama. Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program ini akan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, maka ia mengajak semua pihak menjaga hutan, memberdayakan masyarakat, dan membangun masa depan Berau secara ramah lingkungan.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2026