Bontang (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, terus mengupayakan pemenuhan pasokan listrik bagi masyarakat, sebagai salah satu dari enam program prioritas yang diluncurkan Wali Kota Adi Darma dan Wakilnya Isro Umarghani sejak memimpin pada 2011.
Wakil Wali Kota Bontang Isro Umarghani di Bontang, Selasa, mengatakan setidaknya ada tiga upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan listrik, satu di antaranya dengan menambah daya listrik untuk PLN Area Bontang.
Penambahan daya itu dilakukan secara bertahap dengan pembangunan pembangkit listrik yang mengandalkan tenaga gas bumi.
"Sekalipun pemkot belum mendapatkan gas dari pemerintah pusat melalui SKK Migas, namun kami telah berhasil menambahkan daya 3 MW untuk PLN pada April 2013. Gas yang kami gunakan untuk pembangkit itu sebenarnya kuota untuk PLN yang belum digunakan," ujarnya.
Isro menjelaskan, kuota gas yang diberikan kepada PLN Area Bontang sebesar 2,5 juta kaki kubik perhari (MMSCFD), namun yang terpakai masih sekitar 2,1 MMSCFD, sehingga ada sisa kuota 0,4 MMSCFD.
Pemkot Bontang melalui perusahaan daerah PT Bontang Migas dan Energi (BME), kemudian berhitung mengenai sisa gas tersebut untuk dapat dijadikan tenaga listrik.
"Kami sampaikan keinginan kami untuk memanfaatkan sisa gas tersebut agar bisa digunakan sebagai tenaga pembangkit, tapi kami tidak bisa begitu saja mendapatkan gas tersebut. PLN mengatakan PT BME harus tetap mengikuti lelang," jelas Isro.
Proses lelang untuk pemanfaatan sisa gas itu dilakukan PT BME dan berhasil memenangkannya. Setelah itu, pembangkit listrik mulai dibangun di wilayah Kanaan dengan memanfaatkan gas sebesar 0,4 MMSCFD untuk menghasilkan daya sebesar 3 MW. Daya sebesar itu mampu mengaliri pasokan listrik sebanyak 3.000 sambungan rumah tangga.
"Dengan tambahan itu, kapasitas daya PLN menjadi kisaran 26-27 MW dan mampu mencukupi kebutuhan listrik di Bontang dengan beban puncak saat ini 22 MW," tambah wawali.
Program penambahan daya tidak berhenti. Melalui PT BME, Pemkot Bontang kembali menambah daya sebesar 5-8 MW dengan membangun empat pembangkit di Jalan Arief Rahman Hakim KM 3, dengan memanfaatkan gas dari jaringan gas.
Untuk kebutuhan jaringan gas, lanjut Isro, Bontang mendapat jatah sebesar 1,5 MMSCFD, tetapi baru 0,1 MMSCFD yang dimanfaatkan. Melihat kebutuhan listrik masyarakat Bontang yang lebih mendesak, pemkot ingin memanfaatkan kuota tersisa itu untuk menambah daya listrik.
"Sesuai kontrak, jatah gas itu hanya untuk jaringan gas, tidak bisa digunakan keperluan lain. Namun, karena listrik menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, kami mulai berpikir bagaimana sebagian jatah tersebut dapat dimanfaatkan untuk listrik," ujarnya.
Menurut ia, proses mendapatkan jatah gas dari jaringan itu untuk pembangkit listrik tidak mudah, karena pemkot harus melakukan koordinasi dan lobi dengan Total E&P Indonesia selaku pemilik gas.
Setelah melalui proses panjang, Pemkot Bontang kemudian mengurus izin ke Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk pemanfaatan gas tersebut.
"Kami sempat berdebat dan saya tegaskan bahwa yang dibutuhkan sebagai prioritas di Bontang itu listrik, bukan jaringan gas," tambah Isro.
Semestinya, lanjutnya, penambahan daya sebesar 5-8 MW sudah dapat dilakukan pada akhir 2013, namun terjadi bencana alam tanah longsor saat pembangkit listrik akan dioperasikan pada 26 Desember 2013, jaringan hancur dan membutuhkan perbaikan.
"Bila penambahan itu terealisasi, pemkot secara keseluruhan sudah menambah daya bagi PLN sebesar 11 MW. Dengan daya sebesar itu, kebutuhan listrik dapat teratasi, sehingga kalau pun terjadi gangguan, tidak berdampak terhadap para pelanggan PLN dan Bontang tidak lagi mengalami pemadaman listrik," kata Wawali Isro Umarghani. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wakil Wali Kota Bontang Isro Umarghani di Bontang, Selasa, mengatakan setidaknya ada tiga upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan listrik, satu di antaranya dengan menambah daya listrik untuk PLN Area Bontang.
Penambahan daya itu dilakukan secara bertahap dengan pembangunan pembangkit listrik yang mengandalkan tenaga gas bumi.
"Sekalipun pemkot belum mendapatkan gas dari pemerintah pusat melalui SKK Migas, namun kami telah berhasil menambahkan daya 3 MW untuk PLN pada April 2013. Gas yang kami gunakan untuk pembangkit itu sebenarnya kuota untuk PLN yang belum digunakan," ujarnya.
Isro menjelaskan, kuota gas yang diberikan kepada PLN Area Bontang sebesar 2,5 juta kaki kubik perhari (MMSCFD), namun yang terpakai masih sekitar 2,1 MMSCFD, sehingga ada sisa kuota 0,4 MMSCFD.
Pemkot Bontang melalui perusahaan daerah PT Bontang Migas dan Energi (BME), kemudian berhitung mengenai sisa gas tersebut untuk dapat dijadikan tenaga listrik.
"Kami sampaikan keinginan kami untuk memanfaatkan sisa gas tersebut agar bisa digunakan sebagai tenaga pembangkit, tapi kami tidak bisa begitu saja mendapatkan gas tersebut. PLN mengatakan PT BME harus tetap mengikuti lelang," jelas Isro.
Proses lelang untuk pemanfaatan sisa gas itu dilakukan PT BME dan berhasil memenangkannya. Setelah itu, pembangkit listrik mulai dibangun di wilayah Kanaan dengan memanfaatkan gas sebesar 0,4 MMSCFD untuk menghasilkan daya sebesar 3 MW. Daya sebesar itu mampu mengaliri pasokan listrik sebanyak 3.000 sambungan rumah tangga.
"Dengan tambahan itu, kapasitas daya PLN menjadi kisaran 26-27 MW dan mampu mencukupi kebutuhan listrik di Bontang dengan beban puncak saat ini 22 MW," tambah wawali.
Program penambahan daya tidak berhenti. Melalui PT BME, Pemkot Bontang kembali menambah daya sebesar 5-8 MW dengan membangun empat pembangkit di Jalan Arief Rahman Hakim KM 3, dengan memanfaatkan gas dari jaringan gas.
Untuk kebutuhan jaringan gas, lanjut Isro, Bontang mendapat jatah sebesar 1,5 MMSCFD, tetapi baru 0,1 MMSCFD yang dimanfaatkan. Melihat kebutuhan listrik masyarakat Bontang yang lebih mendesak, pemkot ingin memanfaatkan kuota tersisa itu untuk menambah daya listrik.
"Sesuai kontrak, jatah gas itu hanya untuk jaringan gas, tidak bisa digunakan keperluan lain. Namun, karena listrik menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, kami mulai berpikir bagaimana sebagian jatah tersebut dapat dimanfaatkan untuk listrik," ujarnya.
Menurut ia, proses mendapatkan jatah gas dari jaringan itu untuk pembangkit listrik tidak mudah, karena pemkot harus melakukan koordinasi dan lobi dengan Total E&P Indonesia selaku pemilik gas.
Setelah melalui proses panjang, Pemkot Bontang kemudian mengurus izin ke Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk pemanfaatan gas tersebut.
"Kami sempat berdebat dan saya tegaskan bahwa yang dibutuhkan sebagai prioritas di Bontang itu listrik, bukan jaringan gas," tambah Isro.
Semestinya, lanjutnya, penambahan daya sebesar 5-8 MW sudah dapat dilakukan pada akhir 2013, namun terjadi bencana alam tanah longsor saat pembangkit listrik akan dioperasikan pada 26 Desember 2013, jaringan hancur dan membutuhkan perbaikan.
"Bila penambahan itu terealisasi, pemkot secara keseluruhan sudah menambah daya bagi PLN sebesar 11 MW. Dengan daya sebesar itu, kebutuhan listrik dapat teratasi, sehingga kalau pun terjadi gangguan, tidak berdampak terhadap para pelanggan PLN dan Bontang tidak lagi mengalami pemadaman listrik," kata Wawali Isro Umarghani. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015