Samarinda (ANTARA Kaltim) - Perusahaan besar dunia sudah beberapa tahun terakhir menggunakan alat modern yang berstandar dunia dalam mengelola blok minyak. Kendati tidak murah, akan tetapi dinilai mampu meningkatkan hasil dan efesiensi waktu biaya.
Hal tersebut terungkap ketika Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke PT Total E&P Indonesia, beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi II DPRD Katim Edy Kurniawan menuturkan terkait dengan berakhirnya kontrak pengelolaan Blok Mahakam dari PT Total E&P Indonesia ke Pertamina di 2017, dan terkait sharing saham sebagai hak pemerintah daerah, maka pihaknya meminta kepada Pertamina melalui pemerintah daerah untuk menggunakan peralatan mampu memaksimalkan kinerja dilapangan.
“Dewan mempunyai peran pengawasan sebagai wujud tanggungjawab, oleh sebab itu Komisi II menilai penting untuk melakukan kunjungan kelapangan guna melihat langsung bagaimana Total E&P Indonesia mengelola Blok Mahakam,†kata Edy.
Menurut Edy, kendati berbagai alat moderen tersebut membutuhkan biaya puluhan triliun rupiah sebuah angka yang tidak sedikit, efek manfaat jangka panjangnya sangat mempengaruhi efisiensi di lapangan.
Sebab berbeda dengan pada umumnya selama ini alat tersebut mampu mempermudah kerja karyawan di lapangan baik dalam melakukan perkiraan jumlah dan kualitas dari minyak mentah yang berada diperut bumi.
Di samping itu hal yang tidak kalah pentingnya lagi menurut Edy adalah bagaimana peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan perekonomian di sekitar kawasan Blok Mahakam.
“Pemprov Kaltim memiliki hak tawar selaku pemilik tempat. Oleh sebab itu perlu melakukan komunikasi yang lebih intens lagi kepada pemerintah pusat khususnya pertamina sehingga dengan keberadaan blok mahakan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,†tutur Edy.
Dicontohkannya, pembangunan perekonomian disekitar areal blok mahakan itu diantaranya dengan pembangunan penginapan atau hotel, pusat perbelanjaan, dan berbagai lini sektor yang dapat menambah pendapatan daerah. (Humas DPRD kaltim/adv/bar/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal tersebut terungkap ketika Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke PT Total E&P Indonesia, beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi II DPRD Katim Edy Kurniawan menuturkan terkait dengan berakhirnya kontrak pengelolaan Blok Mahakam dari PT Total E&P Indonesia ke Pertamina di 2017, dan terkait sharing saham sebagai hak pemerintah daerah, maka pihaknya meminta kepada Pertamina melalui pemerintah daerah untuk menggunakan peralatan mampu memaksimalkan kinerja dilapangan.
“Dewan mempunyai peran pengawasan sebagai wujud tanggungjawab, oleh sebab itu Komisi II menilai penting untuk melakukan kunjungan kelapangan guna melihat langsung bagaimana Total E&P Indonesia mengelola Blok Mahakam,†kata Edy.
Menurut Edy, kendati berbagai alat moderen tersebut membutuhkan biaya puluhan triliun rupiah sebuah angka yang tidak sedikit, efek manfaat jangka panjangnya sangat mempengaruhi efisiensi di lapangan.
Sebab berbeda dengan pada umumnya selama ini alat tersebut mampu mempermudah kerja karyawan di lapangan baik dalam melakukan perkiraan jumlah dan kualitas dari minyak mentah yang berada diperut bumi.
Di samping itu hal yang tidak kalah pentingnya lagi menurut Edy adalah bagaimana peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan perekonomian di sekitar kawasan Blok Mahakam.
“Pemprov Kaltim memiliki hak tawar selaku pemilik tempat. Oleh sebab itu perlu melakukan komunikasi yang lebih intens lagi kepada pemerintah pusat khususnya pertamina sehingga dengan keberadaan blok mahakan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,†tutur Edy.
Dicontohkannya, pembangunan perekonomian disekitar areal blok mahakan itu diantaranya dengan pembangunan penginapan atau hotel, pusat perbelanjaan, dan berbagai lini sektor yang dapat menambah pendapatan daerah. (Humas DPRD kaltim/adv/bar/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015