Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi kendala serius dalam upaya pemerataan pembangunan. Akibatnya, pembangunan belum mampu mencapai semua wilayah Kaltim. Mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menawarkan opsi transmigrasi untuk perbatasan dan transmigrasi nelayan di sejumlah pulau terluar.
Transmigrasi perbatasan disiapkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi di kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia. Sedangkan transmigrasi nelayan dimaksudkan menghidupkan pulau-pulau terluar yang hingga saat ini belum berpenghuni, padahal potensi di kawasan itu juga sangat potensial.
“Rencana ini sudah saya sampaikan kepada jajaran Kodam VI Mulawarman, juga pemerintah pusat karena ini berkaitan dengan stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan. Program ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan semua pihak. Karena itu harus ada sinergitas," kata Gubernur Awang Faroek Ishak saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Senin (16/3).
Pentingnya program transmigrasi perbatasan untuk mengurangi keinginan masyarakat perbatasan melakukan eksodus (bergabung) dengan Negeri Serawak Malaysia. Kehadiran transmigrasi perbatasan yang dipersiapkan secara matang dengan dukungan infrastruktur yang memadai sangat diyakini akan mempercepat laju pembanggunan kawasan perbatasan agar benar-benar menjadi beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan sekadar jargon kosong.
Langkah-langkah strategis yang harus segera dilakukan kata Gubernur adalah percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakan Ulu (Mahulu) untuk memecah isolasi di wilayah perbatasan dengan Negeri Serawak, Malaysia.
Kesiapan infrastruktur ini secara langsung akan mendorong percepatan kawasan transmigrasi perbatasan dengan berbagai program pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Memungkinkan nantinya program transmigrasi ini dikelola dengan model Perkebunan Inti Rakyat (PIR), sama dengan beberapa program transmigrasi sukses lainnya di Kaltim.
“Kami akan terus mendorong percepatan kawasan lintas batas dengan UPT Transmigrasi yang padu dengan konsep pengembangan perdagangan lintas batas dengan pola Cross Border Trade Transmigration Area dengan status Ekonomi Khusus,†sambung Awang Faroek.
Dengan demikian, maka untuk mewujudkan percepatan pembangunan kawasan strategis nasional di perbatasan itu maka pilihan terbaiknya adalah dengan menyiapkan transmigrasi perbatasan.
Selain menyiapkan transmigrasi perbatasan, gagasan lain yang harus segera diwujudkan adalah membangun transmigrasi nelayan. Program ini diyakini sangat sejalan dengan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk mengamankan pulau-pulau terluar yang tersebar di wilayah Kaltim dan agar tidak menjadi persengketaan batas wilayah kelak di kemudian hari dengan provinsi lain, terlebih dengan negara-negara lain.
Rencana program yang saat ini dipersiapkan Pemprov Kaltim melalui jajaran Disnakertrans Kaltim adalah mengoptimalkan pulau-pulau kecil terluar di kawasan Pulau Derawan, Kabupaten Berau untuk didorong dan didayagunakan menjadi UPT Transmigrasi Nelayan yang terintegrasi dengan kawasan wisata bahari.
Terobosan ini dimaksudkan untuk mendorong pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni menjadi desa/kota nelayan yang modern, yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sehingga dalam jangka panjang bisa menjadi kota nelayan yang modern.
“Program kami adalah mendorong pulau-pulau kecil terluar sebagai kawasan ekonomi yang mengintegrasikan kegiatan transmigrasi nelayan agroindustri dan wisata bahari. Kami juga menginginkan agar kawasan industri pengolahan ikan (tepung ikan, pakan ternak, industri pengalengan ikan berorientasi ekspor) kelak dibangun di kawasan-kawasan itu,†beber Awang Faroek.
Karena itu, tidak ada pilihan lain, jika Kaltim benar-benar ingin membangun transmigrasi nelayan, maka percepatan pembangunan infrastruktur nelayan dan pariwisata di pulau-pulau terluar harus segera dilakukan.
“Peningkatan kualitas SDM transmigrasi nelayan menuju kearah berkembangnya desa/kota baru yang mandiri dengan basis agroindustri dan wisata bahari juga harus kita persiapkan,†ujarnya.
Lebih jauh diuraikan, wilayah perairan Kaltim memiliki banyak pulau kecil terluar, terutama di Kawasan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Pulau-pulau itu belum memiliki nama dan tidak dihuni penduduk. Padahal, selain berpotensi sebagai obyek wisata bahari, kawasan tersebut juga potensial menjadi kawasan transmigrasi nelayan.
Tercatat terdapat 195 pulau di wilayah Kaltim diantaranya hanya 22 pulau yang berpenghuni dan sudah ada nama. Sedangkan 173 pulau tak berpenghuni. Pulau-pulau ini menyimpan potensi ekonomi jika dapat dikembangkan secara terpadu untuk wisata laut, dengan pola agro fishry marines based industries.
Sementara itu, Sekretaris Jendral Kementerian PDT dan Transmigrasi, HM Nurdin menyambut baik gagasan tersebut dengan catatan, persoalan lahan harus clean and clear. "Rencana ini sangat baik dan harus segera kita wujudkan. Tapi perlu saya ingatkan, khususnya yang berkaitan dengan lahan semuanya harus beres, tanpa masalah. Lahan harus clean and clear," kata Nurdin yang mantan pejabat Pemprov Kaltim tersebut.
Rakorda Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian kemarin juga dihadiri Kasdam VI Mulawarman Brigjen GE Supit dan Danrem 091/ASN Brigjen Teguh Arif Indratmoko. (Humas Prov kaltim/jay)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Transmigrasi perbatasan disiapkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi di kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia. Sedangkan transmigrasi nelayan dimaksudkan menghidupkan pulau-pulau terluar yang hingga saat ini belum berpenghuni, padahal potensi di kawasan itu juga sangat potensial.
“Rencana ini sudah saya sampaikan kepada jajaran Kodam VI Mulawarman, juga pemerintah pusat karena ini berkaitan dengan stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan. Program ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan semua pihak. Karena itu harus ada sinergitas," kata Gubernur Awang Faroek Ishak saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Senin (16/3).
Pentingnya program transmigrasi perbatasan untuk mengurangi keinginan masyarakat perbatasan melakukan eksodus (bergabung) dengan Negeri Serawak Malaysia. Kehadiran transmigrasi perbatasan yang dipersiapkan secara matang dengan dukungan infrastruktur yang memadai sangat diyakini akan mempercepat laju pembanggunan kawasan perbatasan agar benar-benar menjadi beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan sekadar jargon kosong.
Langkah-langkah strategis yang harus segera dilakukan kata Gubernur adalah percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakan Ulu (Mahulu) untuk memecah isolasi di wilayah perbatasan dengan Negeri Serawak, Malaysia.
Kesiapan infrastruktur ini secara langsung akan mendorong percepatan kawasan transmigrasi perbatasan dengan berbagai program pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Memungkinkan nantinya program transmigrasi ini dikelola dengan model Perkebunan Inti Rakyat (PIR), sama dengan beberapa program transmigrasi sukses lainnya di Kaltim.
“Kami akan terus mendorong percepatan kawasan lintas batas dengan UPT Transmigrasi yang padu dengan konsep pengembangan perdagangan lintas batas dengan pola Cross Border Trade Transmigration Area dengan status Ekonomi Khusus,†sambung Awang Faroek.
Dengan demikian, maka untuk mewujudkan percepatan pembangunan kawasan strategis nasional di perbatasan itu maka pilihan terbaiknya adalah dengan menyiapkan transmigrasi perbatasan.
Selain menyiapkan transmigrasi perbatasan, gagasan lain yang harus segera diwujudkan adalah membangun transmigrasi nelayan. Program ini diyakini sangat sejalan dengan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk mengamankan pulau-pulau terluar yang tersebar di wilayah Kaltim dan agar tidak menjadi persengketaan batas wilayah kelak di kemudian hari dengan provinsi lain, terlebih dengan negara-negara lain.
Rencana program yang saat ini dipersiapkan Pemprov Kaltim melalui jajaran Disnakertrans Kaltim adalah mengoptimalkan pulau-pulau kecil terluar di kawasan Pulau Derawan, Kabupaten Berau untuk didorong dan didayagunakan menjadi UPT Transmigrasi Nelayan yang terintegrasi dengan kawasan wisata bahari.
Terobosan ini dimaksudkan untuk mendorong pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni menjadi desa/kota nelayan yang modern, yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sehingga dalam jangka panjang bisa menjadi kota nelayan yang modern.
“Program kami adalah mendorong pulau-pulau kecil terluar sebagai kawasan ekonomi yang mengintegrasikan kegiatan transmigrasi nelayan agroindustri dan wisata bahari. Kami juga menginginkan agar kawasan industri pengolahan ikan (tepung ikan, pakan ternak, industri pengalengan ikan berorientasi ekspor) kelak dibangun di kawasan-kawasan itu,†beber Awang Faroek.
Karena itu, tidak ada pilihan lain, jika Kaltim benar-benar ingin membangun transmigrasi nelayan, maka percepatan pembangunan infrastruktur nelayan dan pariwisata di pulau-pulau terluar harus segera dilakukan.
“Peningkatan kualitas SDM transmigrasi nelayan menuju kearah berkembangnya desa/kota baru yang mandiri dengan basis agroindustri dan wisata bahari juga harus kita persiapkan,†ujarnya.
Lebih jauh diuraikan, wilayah perairan Kaltim memiliki banyak pulau kecil terluar, terutama di Kawasan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Pulau-pulau itu belum memiliki nama dan tidak dihuni penduduk. Padahal, selain berpotensi sebagai obyek wisata bahari, kawasan tersebut juga potensial menjadi kawasan transmigrasi nelayan.
Tercatat terdapat 195 pulau di wilayah Kaltim diantaranya hanya 22 pulau yang berpenghuni dan sudah ada nama. Sedangkan 173 pulau tak berpenghuni. Pulau-pulau ini menyimpan potensi ekonomi jika dapat dikembangkan secara terpadu untuk wisata laut, dengan pola agro fishry marines based industries.
Sementara itu, Sekretaris Jendral Kementerian PDT dan Transmigrasi, HM Nurdin menyambut baik gagasan tersebut dengan catatan, persoalan lahan harus clean and clear. "Rencana ini sangat baik dan harus segera kita wujudkan. Tapi perlu saya ingatkan, khususnya yang berkaitan dengan lahan semuanya harus beres, tanpa masalah. Lahan harus clean and clear," kata Nurdin yang mantan pejabat Pemprov Kaltim tersebut.
Rakorda Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian kemarin juga dihadiri Kasdam VI Mulawarman Brigjen GE Supit dan Danrem 091/ASN Brigjen Teguh Arif Indratmoko. (Humas Prov kaltim/jay)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015