Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Warga desa di Kecamatan Kuaro masih mengharapkan program bantuan rumah layak (RLH) yang selama ini berjalan agar diteruskan, kata Kepala Sub Bidang Kesra Bappeda Kabupaten Paser, Abdul Kadir.
"Warga desa masih sangat mengharapkan agar program RLH terus dilanjutkan," ungkap Abdul Kadir, Kamis.
Harapan tersebut kata Abdul Kadir disampaikan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kecamatan Kuaro, Rabu(11/2).
"Usulan masyarakat melalui Kepala Desa itu, didominasi kegiatan fisik, salah satunya program RLH itu," kata Kadir.
Beberapa kepala desa tambah dia mengatakan, bantuan RLH tersebut telah menjadi salah satu program wajib di desa mereka.
"Para kepala desa menginginkan, selain anggaran program RLH dialokasikan di dalam ABPD, mereka juga minta anggaran program RLH dialokasikan di anggaran dana desa (ADD)," ujar Abdul Kadir.
Selama satu dekade terakhir, Pemerintah Kabupaten Paser kata Abdul Kadir, secara berkelanjutan memberikan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat yang memerlukan.
"Dimulai dari bantuan seng pada awal pemerintahan Bupati Paser Ridwan Suwidi pada 2005 lalu, kebijakan ini terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan warga," katanya.
"Pada akhirnya, bukan hanya warga yang punya rumah tidak layak huni yang mendapatkan bantuan, melainkan juga warga yang terkena musibah kebakaran," ungkap Abdul Kadir.
Sebagai contoh kata dia, ketika 67 warga Desa Pasir Mayang kehilangan rumah akibat kebakaran, pemerintah daerah setempat membantu mereka dengan membangunkan Rumah Layak Huni.
"Kata pak Bupati (Ridwan Suwidi) saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang, kebijakan ini tidak populer karena sangat jarang dilakukan oleh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota," ujar Abdul Kadir. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Warga desa masih sangat mengharapkan agar program RLH terus dilanjutkan," ungkap Abdul Kadir, Kamis.
Harapan tersebut kata Abdul Kadir disampaikan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kecamatan Kuaro, Rabu(11/2).
"Usulan masyarakat melalui Kepala Desa itu, didominasi kegiatan fisik, salah satunya program RLH itu," kata Kadir.
Beberapa kepala desa tambah dia mengatakan, bantuan RLH tersebut telah menjadi salah satu program wajib di desa mereka.
"Para kepala desa menginginkan, selain anggaran program RLH dialokasikan di dalam ABPD, mereka juga minta anggaran program RLH dialokasikan di anggaran dana desa (ADD)," ujar Abdul Kadir.
Selama satu dekade terakhir, Pemerintah Kabupaten Paser kata Abdul Kadir, secara berkelanjutan memberikan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat yang memerlukan.
"Dimulai dari bantuan seng pada awal pemerintahan Bupati Paser Ridwan Suwidi pada 2005 lalu, kebijakan ini terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan warga," katanya.
"Pada akhirnya, bukan hanya warga yang punya rumah tidak layak huni yang mendapatkan bantuan, melainkan juga warga yang terkena musibah kebakaran," ungkap Abdul Kadir.
Sebagai contoh kata dia, ketika 67 warga Desa Pasir Mayang kehilangan rumah akibat kebakaran, pemerintah daerah setempat membantu mereka dengan membangunkan Rumah Layak Huni.
"Kata pak Bupati (Ridwan Suwidi) saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang, kebijakan ini tidak populer karena sangat jarang dilakukan oleh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota," ujar Abdul Kadir. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015