Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan TNI AD akan membangun jalan di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, baik di wilayah Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara, yang menggunakan dana APBN 2015 senilai Rp40 miliar.
"Dana pembangunan jalan tersebut lebih banyak terserap di Kalimantan Utara, karena memiliki dua kabupaten perbatasan. Sedangkan di Katim hanya ada satu kabupaten perbatasan," kata Kepala Bidang Infrastruktur Perbatasan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Provinsi Kaltim Agung Masuprianggono di Samarinda, Selasa.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan perbatasan yang dilakukan bersama TNI AD tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Gubernur Kaltim dan Pangdam VI Mulawarman. Kerja sama dengan TNI dilakukan agar pekerjaannya dapat dilakukan lebih cepat.
Sedangkan serapan biaya sebesar Rp40 miliar lebih banyak ke Kalimantan Utara, karena di daerah itu ada Kabupaten Malinau dan Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, baik berbatasan air maupun darat.
Sedangkan di Provinsi Kaltim hanya ada satu kawasan perbatasan, yakni di Kabupaten Mahakam Ulu yang juga berbatasan dengan Malaysia bagian timur.
Ia menambahkan badan jalan perbatasan yang dibuka di Kaltim diawali dari Ujoh Bilang, ibukota Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengarah ke perbatasan, yakni Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangay, hingga Kecamatan Long Apari.
"Alokasi dari APBN untuk pembangunan jalan di perbatasan pada 2015 ini, besarannya sama dengan tahun 2014. Kami harapkan dana APBN bisa lebih meningkat karena kawasan perbatasan di Kaltim sangat luas," kata Agung.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim M Taufik Fauzi juga berharap pemerintah pusat meningkatkan dukungan dana terhadap pembangunan kawasan perbatasan, sehingga prioritas percepatan menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan segera tercapai.
Menurut ia, kondisi perbatasan masih jauh tertinggal ketimbang daerah lain, sehingga perbatasan menjadi kawasan yang terpinggirkan, bahkan terisolasi.
"Perbatasan merupakan kawasan yang menjadi ujung tombak NKRI, sehingga sudah sepantasnya mendapat perhatian khusus. Untuk itu, dana pembangunan jalan di perbatasan harus ditingkatkan, tidak melulu Rp40 miliar dari tahun ke tahun," kata Taufik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Dana pembangunan jalan tersebut lebih banyak terserap di Kalimantan Utara, karena memiliki dua kabupaten perbatasan. Sedangkan di Katim hanya ada satu kabupaten perbatasan," kata Kepala Bidang Infrastruktur Perbatasan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Provinsi Kaltim Agung Masuprianggono di Samarinda, Selasa.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan perbatasan yang dilakukan bersama TNI AD tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Gubernur Kaltim dan Pangdam VI Mulawarman. Kerja sama dengan TNI dilakukan agar pekerjaannya dapat dilakukan lebih cepat.
Sedangkan serapan biaya sebesar Rp40 miliar lebih banyak ke Kalimantan Utara, karena di daerah itu ada Kabupaten Malinau dan Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, baik berbatasan air maupun darat.
Sedangkan di Provinsi Kaltim hanya ada satu kawasan perbatasan, yakni di Kabupaten Mahakam Ulu yang juga berbatasan dengan Malaysia bagian timur.
Ia menambahkan badan jalan perbatasan yang dibuka di Kaltim diawali dari Ujoh Bilang, ibukota Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengarah ke perbatasan, yakni Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangay, hingga Kecamatan Long Apari.
"Alokasi dari APBN untuk pembangunan jalan di perbatasan pada 2015 ini, besarannya sama dengan tahun 2014. Kami harapkan dana APBN bisa lebih meningkat karena kawasan perbatasan di Kaltim sangat luas," kata Agung.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim M Taufik Fauzi juga berharap pemerintah pusat meningkatkan dukungan dana terhadap pembangunan kawasan perbatasan, sehingga prioritas percepatan menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan segera tercapai.
Menurut ia, kondisi perbatasan masih jauh tertinggal ketimbang daerah lain, sehingga perbatasan menjadi kawasan yang terpinggirkan, bahkan terisolasi.
"Perbatasan merupakan kawasan yang menjadi ujung tombak NKRI, sehingga sudah sepantasnya mendapat perhatian khusus. Untuk itu, dana pembangunan jalan di perbatasan harus ditingkatkan, tidak melulu Rp40 miliar dari tahun ke tahun," kata Taufik. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015