Samarinda (ANTARA Kaltim) - Universitas Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan, menawarkan program pascasarjana untuk anggota Legislatif Kaltim yang saat ini tengah menjabat.
Ketua Program Studi S-3 Universitas Hassanuddin Haseluing di Samarinda, Selasa, mengatakan Program Pascasarjana yang ditawarkan Unhas kepada 55 Anggota DPRD Kaltim tersebut bukan pendidikan reguler. Namun dengan metode pendidikan Jarak Jauh antarprovinsi, dengan membuka kelas studi di lingkungan DPRD Kaltim.
"Kami menawarkan program Pascasarjana S-3 Administrasi Publik," kata Haseluing.
Ia menjelaskan bahwa Unhas telah membuat draf metologi secara terperinci berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan untuk dikerjasamakan dengan anggota legislatif tersebut.
"Kami memberikan beberapa kemudahan kepada peminat, namun tidak mengurangi kualitas dan mutu pendidikan yang kami jalankan," katanya.
Sebagai contoh, jika ada 20 pendaftar dari wilayah yang sama, maka akan dijadikan dalam satu kelas, untuk jam perkuliahannya sendiri disesuaikan dengan kebijakan universitas terkait.
"Dengan cara seperti ini, maka akan dengan mudah mengelompokkan mahasiswa pascasarjana untuk diskusi bersama," katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim ZainTafiqurrohman mengatakan komisi IV akan merapatkan dulu usul tersebut secara internal, dan kemudian disampaikan dalam paripurna.
Menurut Taufik, jika sudah ada kesepahaman bisa dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua Program Studi S-3 Universitas Hassanuddin Haseluing di Samarinda, Selasa, mengatakan Program Pascasarjana yang ditawarkan Unhas kepada 55 Anggota DPRD Kaltim tersebut bukan pendidikan reguler. Namun dengan metode pendidikan Jarak Jauh antarprovinsi, dengan membuka kelas studi di lingkungan DPRD Kaltim.
"Kami menawarkan program Pascasarjana S-3 Administrasi Publik," kata Haseluing.
Ia menjelaskan bahwa Unhas telah membuat draf metologi secara terperinci berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan untuk dikerjasamakan dengan anggota legislatif tersebut.
"Kami memberikan beberapa kemudahan kepada peminat, namun tidak mengurangi kualitas dan mutu pendidikan yang kami jalankan," katanya.
Sebagai contoh, jika ada 20 pendaftar dari wilayah yang sama, maka akan dijadikan dalam satu kelas, untuk jam perkuliahannya sendiri disesuaikan dengan kebijakan universitas terkait.
"Dengan cara seperti ini, maka akan dengan mudah mengelompokkan mahasiswa pascasarjana untuk diskusi bersama," katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim ZainTafiqurrohman mengatakan komisi IV akan merapatkan dulu usul tersebut secara internal, dan kemudian disampaikan dalam paripurna.
Menurut Taufik, jika sudah ada kesepahaman bisa dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015