Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Ahmad SH mendukung rencana Kementerian Agama untuk membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai upaya mengelola dana haji yang lebih baik dan transparan.
"Melalui pembentukan BPKH diharapkan pola pengelolaan dana haji bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, jika mengedepankan unsur syariah, maka harus dijalankan sebagaimana mestinya," kata Ahmad ketika dihubungi di Samarinda, Selasa.
Menurut politisi Partai Golkar itu, transparansi dalam pengelolaan dana sangat diperlukan, mengingat jumlah dana milik jamaah yang sangat besar.
"Masa transisi dari pola pengelolaan lama ke BPKH juga harus diatur sebaik mungkin, begitu pula dengan potensi adanya calo-calo pendanaan haji," ujarnya.
Namun demikian, ia berharap BPKH yang di dalamnya terdapat unsur Badan Pengawas bisa mengawasi oknum-oknum nakal yang ingin memanfaatkan dana tersebut.
"Badan pengawas diharapkan dapat berfungsi maksimal untuk mengawasi potensi-potensi kenakalan maupun pelanggaran aturan lainnya," tambah sebut Ahmad.
Selain itu, ia juga mendorong segera terbentuknya badan tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh DPR dan berlaku efektif pada 2016.
"Sebaiknya BPKH harus segera dibentuk dan koordinasi persiapannya perlu dilakukan lebih serius," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Melalui pembentukan BPKH diharapkan pola pengelolaan dana haji bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, jika mengedepankan unsur syariah, maka harus dijalankan sebagaimana mestinya," kata Ahmad ketika dihubungi di Samarinda, Selasa.
Menurut politisi Partai Golkar itu, transparansi dalam pengelolaan dana sangat diperlukan, mengingat jumlah dana milik jamaah yang sangat besar.
"Masa transisi dari pola pengelolaan lama ke BPKH juga harus diatur sebaik mungkin, begitu pula dengan potensi adanya calo-calo pendanaan haji," ujarnya.
Namun demikian, ia berharap BPKH yang di dalamnya terdapat unsur Badan Pengawas bisa mengawasi oknum-oknum nakal yang ingin memanfaatkan dana tersebut.
"Badan pengawas diharapkan dapat berfungsi maksimal untuk mengawasi potensi-potensi kenakalan maupun pelanggaran aturan lainnya," tambah sebut Ahmad.
Selain itu, ia juga mendorong segera terbentuknya badan tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh DPR dan berlaku efektif pada 2016.
"Sebaiknya BPKH harus segera dibentuk dan koordinasi persiapannya perlu dilakukan lebih serius," paparnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015