Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi II DPRD Kota Bontang, akan memanggil sejumlah bank yang ada di daerah itu untuk meminta keterangan terkait kontribusi perbankan terhadap "Corporate Social Responsibility" (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Ubayya Bengawan, Sabtu menilai, selama ini pihak perbankan yang beroperasi di daerah itu belum atau tidak pernah merilis penyaluran CSR secara transparan kepada publik.
"Kita tahu hampir semua bank skala nasional yang ada di Bontang, tapi tidak pernah sekalipun terdengar mereka menyalurkan CSR. Padahal, mereka tentu sudah mendapat keuntungan dari usahanya," ungkap Ubayya Bengawan.
Komisi II DPRD Kota Bontang kata Ubayya, tidak berpihak kepada siapa, tetapi hanya berdasarkan laporan yang menyebutkan, bank berskala nasional belum merilis nominal CSR yang telah disalurkan kepada masyarakat.
"Dibanding perusahaan lain, hampir tidak pernah terdengar pihak perbankan menyalurkan CSR mereka di Bontang," kata Ubayya Bengawan.
Kewajiban untuk menyalurkan CSR menurut Ubayya Bengawan, tidak hanya berlaku bagi industri skala besar, seperti PT Badak dan PT Pupuk Kaltim, tetapi juga wajib dijalankan oleh pihak perbankan, baik bank swasta maupun bank pemerintah yang berstatus Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/BUMD).
Komisi II DPRD lanjut Ubayya Bengawan, dalam waktu dekat berencana memanggil para pimpinan bank yang ada di Bontang guna mengecek program CSR mereka pada 2015.
"Dalam waktu dekat kami akan panggil semua pimpinan bank yang ada di Bontang, untuk membahas soal CSR ini," ujar Ubayya Bengawan.
Pertemuan dengan kalangan perbankan menurut Ubayya, diharapkan bisa mendorong pengelolaan CSR yang lebih terbuka dan transparan.
Dengan demikian tambah dia, publik juga melakukan kontrol jika dalam penyalurannya terjadi bias misalnya, program yang dilaksanakan tidak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.
"Kami tidak bicara besaran dana CSR, tapi yang terpenting asas manfaat," ungkap Ubayya Bengawan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Ubayya Bengawan, Sabtu menilai, selama ini pihak perbankan yang beroperasi di daerah itu belum atau tidak pernah merilis penyaluran CSR secara transparan kepada publik.
"Kita tahu hampir semua bank skala nasional yang ada di Bontang, tapi tidak pernah sekalipun terdengar mereka menyalurkan CSR. Padahal, mereka tentu sudah mendapat keuntungan dari usahanya," ungkap Ubayya Bengawan.
Komisi II DPRD Kota Bontang kata Ubayya, tidak berpihak kepada siapa, tetapi hanya berdasarkan laporan yang menyebutkan, bank berskala nasional belum merilis nominal CSR yang telah disalurkan kepada masyarakat.
"Dibanding perusahaan lain, hampir tidak pernah terdengar pihak perbankan menyalurkan CSR mereka di Bontang," kata Ubayya Bengawan.
Kewajiban untuk menyalurkan CSR menurut Ubayya Bengawan, tidak hanya berlaku bagi industri skala besar, seperti PT Badak dan PT Pupuk Kaltim, tetapi juga wajib dijalankan oleh pihak perbankan, baik bank swasta maupun bank pemerintah yang berstatus Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/BUMD).
Komisi II DPRD lanjut Ubayya Bengawan, dalam waktu dekat berencana memanggil para pimpinan bank yang ada di Bontang guna mengecek program CSR mereka pada 2015.
"Dalam waktu dekat kami akan panggil semua pimpinan bank yang ada di Bontang, untuk membahas soal CSR ini," ujar Ubayya Bengawan.
Pertemuan dengan kalangan perbankan menurut Ubayya, diharapkan bisa mendorong pengelolaan CSR yang lebih terbuka dan transparan.
Dengan demikian tambah dia, publik juga melakukan kontrol jika dalam penyalurannya terjadi bias misalnya, program yang dilaksanakan tidak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.
"Kami tidak bicara besaran dana CSR, tapi yang terpenting asas manfaat," ungkap Ubayya Bengawan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015