Samarinda (ANTARA Kaltim) - Delapan Anggota DPR dan empat anggota DPD RI asal Kaltim siap mendukung perjuangan yang disampaikan rakyat Kaltim untuk menuntut otonomi khusus (otsus). Alasannya, sebagai daerah yang merupakan penghasil batu bara dan minyak bumi dan gas (migas), ternyata, Kaltim masih byar pet, bahkan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat Kaltim harus mengantre.
Hal inilah yang menjadi dasar anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim bertekad melanjutkan perjuangan ini, sehingga apa yang dituntut masyarakat Kaltim melalui pemerintah provinsi dapat terwujud.
“Melihat kondisi tersebut, tentunya apa yang dirasakan masyarakat Kaltim sangat tidak adil. Keadilan inilah yang patut diperjuangkan bersama, sehingga masyarakat di daerah ini betul-betul merasakan hasil dari kekayaan alam yang selama ini diberikan kepada pusat,†kata Wakil Ketua MPR RI Mahyuddin ketika pertemuan bersama Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP dan jajaran pejabat Pemprov Kaltim, Jumat (15/1).
Menurut dia, jika masyarakat Kaltim sudah merasakan keadilan, mulai dari fasilitas umum terpenuhi hingga akses pendidikan tersedia, serta akses menjalankan usaha tersedia, maka masyarakat tentu tidak banyak menuntut.
Dasar tuntutan itulah yang menjadi motivasi anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim untuk berjuang bersama-sama menuntut keadilan pusat. “Rasa tidak adil itulah saya pikir wajar dilakukan masyarakat Kaltim, sehingga tuntutan itu dilakukan. Tuntutan ini, merupakan bagian semangat pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Terutama yang dilakukan gubernur dan bupati/walikota se-Kaltim,†jelasnya.
Karena itu, saat ini anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim menunggu gerakan dari pemerintah daerah melalui tahapan-tahapan yang rasional, yaitu sesuai dengan naskah akademik yang profesional.
“Jadi, kita tidak perlulah mengancam-ancam. Kita ikuti tahapannya secara konstitusional. Mari kita buat kajian akademisnya dan lakukan dengan simpatik," tegasnya.
Menurut dia, apa yang dilakukan gubernur dan walikota/bupati sudah tepat. Mulai dari akan melakukan rapat dengan DPRD Kaltim, kemudian bertemu dengan Lemhanas hingga DPR RI adalah tindakan yang tepat.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang menuntut daerah ini merdeka. Karena kita semua merupakan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila ada, itu hanya sebatas semangat yang luar biasa, sehingga tidak perlu melakukan gerakan untuk merdeka,†jelasnya. (Humas Prov kaltim/jay)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal inilah yang menjadi dasar anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim bertekad melanjutkan perjuangan ini, sehingga apa yang dituntut masyarakat Kaltim melalui pemerintah provinsi dapat terwujud.
“Melihat kondisi tersebut, tentunya apa yang dirasakan masyarakat Kaltim sangat tidak adil. Keadilan inilah yang patut diperjuangkan bersama, sehingga masyarakat di daerah ini betul-betul merasakan hasil dari kekayaan alam yang selama ini diberikan kepada pusat,†kata Wakil Ketua MPR RI Mahyuddin ketika pertemuan bersama Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP dan jajaran pejabat Pemprov Kaltim, Jumat (15/1).
Menurut dia, jika masyarakat Kaltim sudah merasakan keadilan, mulai dari fasilitas umum terpenuhi hingga akses pendidikan tersedia, serta akses menjalankan usaha tersedia, maka masyarakat tentu tidak banyak menuntut.
Dasar tuntutan itulah yang menjadi motivasi anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim untuk berjuang bersama-sama menuntut keadilan pusat. “Rasa tidak adil itulah saya pikir wajar dilakukan masyarakat Kaltim, sehingga tuntutan itu dilakukan. Tuntutan ini, merupakan bagian semangat pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Terutama yang dilakukan gubernur dan bupati/walikota se-Kaltim,†jelasnya.
Karena itu, saat ini anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim menunggu gerakan dari pemerintah daerah melalui tahapan-tahapan yang rasional, yaitu sesuai dengan naskah akademik yang profesional.
“Jadi, kita tidak perlulah mengancam-ancam. Kita ikuti tahapannya secara konstitusional. Mari kita buat kajian akademisnya dan lakukan dengan simpatik," tegasnya.
Menurut dia, apa yang dilakukan gubernur dan walikota/bupati sudah tepat. Mulai dari akan melakukan rapat dengan DPRD Kaltim, kemudian bertemu dengan Lemhanas hingga DPR RI adalah tindakan yang tepat.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang menuntut daerah ini merdeka. Karena kita semua merupakan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila ada, itu hanya sebatas semangat yang luar biasa, sehingga tidak perlu melakukan gerakan untuk merdeka,†jelasnya. (Humas Prov kaltim/jay)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015