Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Ahmad Rosyidi mengharapkan Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota di daerah setempat memberi perhatian terhadap kesejahteraan guru agama, seperti halnya tenaga pengajar lainnya.
Ditemui di Samarinda, Rabu, Ahmad Rosyidi mengatakan sampai saat ini dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama masih ditemui di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, termasuk Kaltim.
"Undang-undang telah mengamanatkan persamaan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Penegasan terkait hal tersebut harus ditegakkan secara adil, sehingga tidak menghasilkan kebijakan yang diskriminatif, agar guru agama tidak terus merasa dianaktirikan," kata Rosyidi.
Menurut dia, pendidikan agama sangatlah penting ditanamkan pada siswa sekolah, sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang paling penting adalah berbudi luhur.
"Banyak orang pandai, tapi kalau akhlaknya tidak bagus bisa menimbulkan masalah di kehidupan. Oleh sebab itu, peran pendidikan agama memang dirasakan penting," jelasnya.
Ia menilai ada kebijakan diskriminatif oleh pengajar Agama, dengan bukti dari sedikitnya pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) melalui jalur madrasah ataupun pesantren.
Minimnya guru PNS dari jalur pendidikan agama berimplikasi pada minimnya kesejahteraan para guru, baik pada guru madrasah atau guru pesantren.
"Mereka juga sama-sama mendidik anak-anak bangsa, bahkan pengawasan pendidikan para guru di dunia pesantren hampir 24 jam, sejak anak-anak bangun tidur sampai akan tidur kembali," tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Ia menambahkan upaya yang dilakukan para guru agama sudah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pada tahap kebijakan pengambilan keputusan untuk mendapatkan hak yang sama, para pengajar agama masih dianaktirikan.
"Sertifikasi maupun fasilitas beasiswa S1 atau S2 yang diberikan pemerintah kepada para pengajar agama pun persentasenya sangat timpang bila dibandingkan sertifikasi para guru pendidikan umum," papar Rosyidi.
Menurut ia, semangat para pengajar pendidikan agama merupakan ujung tombak dari pondasi untuk memperkuat mental generasi penerus dan ketaatan mereka juga tidak mengenal lelah dalam menyiarkan ilmu keagamaan.
"Pengabdian yang tulus itu hendaknya dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang maksimal. Kesejahteraan tentunya menjadi sesuatu yang diidamkan pada para pengajar, karena mereka sebagai salah satu pendidik yang membekali jiwa anak didik dan membentengi diri agar senantiasa dekat dengan Sang Maha Pencipta," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ditemui di Samarinda, Rabu, Ahmad Rosyidi mengatakan sampai saat ini dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama masih ditemui di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, termasuk Kaltim.
"Undang-undang telah mengamanatkan persamaan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Penegasan terkait hal tersebut harus ditegakkan secara adil, sehingga tidak menghasilkan kebijakan yang diskriminatif, agar guru agama tidak terus merasa dianaktirikan," kata Rosyidi.
Menurut dia, pendidikan agama sangatlah penting ditanamkan pada siswa sekolah, sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang paling penting adalah berbudi luhur.
"Banyak orang pandai, tapi kalau akhlaknya tidak bagus bisa menimbulkan masalah di kehidupan. Oleh sebab itu, peran pendidikan agama memang dirasakan penting," jelasnya.
Ia menilai ada kebijakan diskriminatif oleh pengajar Agama, dengan bukti dari sedikitnya pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) melalui jalur madrasah ataupun pesantren.
Minimnya guru PNS dari jalur pendidikan agama berimplikasi pada minimnya kesejahteraan para guru, baik pada guru madrasah atau guru pesantren.
"Mereka juga sama-sama mendidik anak-anak bangsa, bahkan pengawasan pendidikan para guru di dunia pesantren hampir 24 jam, sejak anak-anak bangun tidur sampai akan tidur kembali," tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Ia menambahkan upaya yang dilakukan para guru agama sudah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pada tahap kebijakan pengambilan keputusan untuk mendapatkan hak yang sama, para pengajar agama masih dianaktirikan.
"Sertifikasi maupun fasilitas beasiswa S1 atau S2 yang diberikan pemerintah kepada para pengajar agama pun persentasenya sangat timpang bila dibandingkan sertifikasi para guru pendidikan umum," papar Rosyidi.
Menurut ia, semangat para pengajar pendidikan agama merupakan ujung tombak dari pondasi untuk memperkuat mental generasi penerus dan ketaatan mereka juga tidak mengenal lelah dalam menyiarkan ilmu keagamaan.
"Pengabdian yang tulus itu hendaknya dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang maksimal. Kesejahteraan tentunya menjadi sesuatu yang diidamkan pada para pengajar, karena mereka sebagai salah satu pendidik yang membekali jiwa anak didik dan membentengi diri agar senantiasa dekat dengan Sang Maha Pencipta," ujarnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015