Bontang (ANTARA Kaltim) - Legislator dari Fraksi Partai Nasdem, Baktiar Wakkang menantang Wali Kota Bontang, Adi Dharma untuk melelang jabatan Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.
"Saya menantang wali kota dan wakilnya agar melelang jabatan kepala dinas dan kepala SKPD," ungkap Baktiar Wakkang, Minggu.
Baktiar Wakkang yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bontang itu mengatakan, evaluasi dalam organisasi struktural pemerintahan perlu dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya melalui lelang jabatan kepala dinas dan kepala SKPD tersebut.
Hal tersebut lanjut Baktiar Wakkang sebagai upaya menciptakan pemerintahan "good goverment" atau pemerintahan yang baik.
"Beberapa sistem dalam pola yang telah dilakukan selama ini belum optimal jadi apa salahnya kalau mencoba dengan metode baru temasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kapabilitas para pejabat publik. Contohnya, dengan melelang jabatan kepala dinas dan Kepala SKPD itu," kata Baktiar Wakkang.
Metode penilaian melalui badan kepegawaian menurut dia, sudah tidak relevan lagi sehingga hasil kerja mereka pun tidak maksimal.
Disisi lain, Baktiar Wakkang juga menyoal terkait tidak adanya sanksi tegas kepada SKPD jika daya serap dan kinerjanya tidak sesuai dengan program-program pemerintah.
"Jika ada SKPD kinerjanya ataupun daya serapnnya tidak mencapai 70 persen seharusnya wali kota memberikan sanksi kepada SKPD tersebut agar ada evaluasi," ujar Baktiar Wakkang.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Etha Rimba Paemboenan.
"Pada dasarnya, metode lelang jabatan telah diterapkan beberapa kota lainnya di Indonesia dan tentunya banyak nilai positifnya salah satunya, meningkatkan kinerja aparatur," ungkap Etha Rimba Paemboenan.
Nilai positif lainnya tambah Etha Romba yakni, dapat mengumpulkan para pejabat yang mempunyai kredibilitas karena pada lelang jabatan tersebut terdapat penyampaian visi dan misi.
"Berdasarkan pengamatan kami, kinerja pemerintah sehingga melalui metode penyampaian visi melalui lelang jabatan itu dapat mendongkrak kinerja aparatur dalam pencapaian program-program Pemkot Bontang," katanya
"Jadi, pada prinsipnya saya sangat setuju Jika Pemkot Bontang melakukan metode tersebut, supaya struktur jabatan dapat diisi dengan orang yang tepat," ungkap Etha Rimba. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Saya menantang wali kota dan wakilnya agar melelang jabatan kepala dinas dan kepala SKPD," ungkap Baktiar Wakkang, Minggu.
Baktiar Wakkang yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bontang itu mengatakan, evaluasi dalam organisasi struktural pemerintahan perlu dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya melalui lelang jabatan kepala dinas dan kepala SKPD tersebut.
Hal tersebut lanjut Baktiar Wakkang sebagai upaya menciptakan pemerintahan "good goverment" atau pemerintahan yang baik.
"Beberapa sistem dalam pola yang telah dilakukan selama ini belum optimal jadi apa salahnya kalau mencoba dengan metode baru temasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kapabilitas para pejabat publik. Contohnya, dengan melelang jabatan kepala dinas dan Kepala SKPD itu," kata Baktiar Wakkang.
Metode penilaian melalui badan kepegawaian menurut dia, sudah tidak relevan lagi sehingga hasil kerja mereka pun tidak maksimal.
Disisi lain, Baktiar Wakkang juga menyoal terkait tidak adanya sanksi tegas kepada SKPD jika daya serap dan kinerjanya tidak sesuai dengan program-program pemerintah.
"Jika ada SKPD kinerjanya ataupun daya serapnnya tidak mencapai 70 persen seharusnya wali kota memberikan sanksi kepada SKPD tersebut agar ada evaluasi," ujar Baktiar Wakkang.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Etha Rimba Paemboenan.
"Pada dasarnya, metode lelang jabatan telah diterapkan beberapa kota lainnya di Indonesia dan tentunya banyak nilai positifnya salah satunya, meningkatkan kinerja aparatur," ungkap Etha Rimba Paemboenan.
Nilai positif lainnya tambah Etha Romba yakni, dapat mengumpulkan para pejabat yang mempunyai kredibilitas karena pada lelang jabatan tersebut terdapat penyampaian visi dan misi.
"Berdasarkan pengamatan kami, kinerja pemerintah sehingga melalui metode penyampaian visi melalui lelang jabatan itu dapat mendongkrak kinerja aparatur dalam pencapaian program-program Pemkot Bontang," katanya
"Jadi, pada prinsipnya saya sangat setuju Jika Pemkot Bontang melakukan metode tersebut, supaya struktur jabatan dapat diisi dengan orang yang tepat," ungkap Etha Rimba. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014