Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyoroti penambahan anggaran penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan pada APBD 2015 sebesar Rp315 miliar.
"(Penambahan anggaran PNS) Harap disesuaikan dengan kemampuan daerah," kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh ketika dihubungi di Balikpapan, Kamis, mengutip catatan dari Gubernur Kaltim.
Sehari sebelumnya, DPRD Balikpapan mengesahkan APBD 2015 sebesar Rp3,1 triliun. Jumlah itu sudah ditetapkan pada 28 November dan diajukan kepada gubernur untuk dievaluasi.
Dalam catatan gubernur, lanjut Abdulloh, penambahan penghasilan PNS itu juga harus sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan reasionalitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.
Apalagi, saat ini juga sedang dikaji "single salary system" yakni PNS mendapat satu macam gaji dengan jumlah yang signifikan, tidak seperti sekarang gaji PNS terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan, dan honor-honor kegiatan.
Gubernur Kaltim juga meminta agar bekerja efektif dan efisien, baik dalam hal aparatur dan sarana kerja. Penggunaan air, listrik, AC, alat tulis kantor, BBM, dan kendaraan dinas menjadi hal-hal yang harus bisa dihemat.
"Perjalanan dinas hampir setiap kegiatan diminta ditinjau kembali," tambah Abdulloh.
Untuk anggaran hibah sebesar Rp265 miliar, kata Abdulloh, gubernur juga mengingatkan agar lebih selektif dalam penyalurannya sehingga alokasi anggaran bisa semakin menurun.
Selain itu, anggaran untuk penyertaan modal bagi PDAM harus bisa meningkatkan kinerja perusahaan daerah tersebut sebagai "public service oriented".
"PDAM ditambah modalnya agar bisa meningkatkan kualitas air bersih dan kapasitasnya, menjaga kemampuan finansialnya, serta mempunyai langkah antisipasi dalam melayani masyarakat, minimal mencapai 80 persen dari jumlah penduduk yang ada sesuai target MDG`s," ujar Abdulloh.
Setelah pengesahan APBD 2015, Abdulloh meminta seluruh dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkot Balikpapan segera menyiapkan perencanaan anggaran sejak awal tahun, baik yang dikelola sendiri maupun yang dilelang, sehingga bisa tepat waktu dalam pelaksanaannya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"(Penambahan anggaran PNS) Harap disesuaikan dengan kemampuan daerah," kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh ketika dihubungi di Balikpapan, Kamis, mengutip catatan dari Gubernur Kaltim.
Sehari sebelumnya, DPRD Balikpapan mengesahkan APBD 2015 sebesar Rp3,1 triliun. Jumlah itu sudah ditetapkan pada 28 November dan diajukan kepada gubernur untuk dievaluasi.
Dalam catatan gubernur, lanjut Abdulloh, penambahan penghasilan PNS itu juga harus sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan reasionalitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.
Apalagi, saat ini juga sedang dikaji "single salary system" yakni PNS mendapat satu macam gaji dengan jumlah yang signifikan, tidak seperti sekarang gaji PNS terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan, dan honor-honor kegiatan.
Gubernur Kaltim juga meminta agar bekerja efektif dan efisien, baik dalam hal aparatur dan sarana kerja. Penggunaan air, listrik, AC, alat tulis kantor, BBM, dan kendaraan dinas menjadi hal-hal yang harus bisa dihemat.
"Perjalanan dinas hampir setiap kegiatan diminta ditinjau kembali," tambah Abdulloh.
Untuk anggaran hibah sebesar Rp265 miliar, kata Abdulloh, gubernur juga mengingatkan agar lebih selektif dalam penyalurannya sehingga alokasi anggaran bisa semakin menurun.
Selain itu, anggaran untuk penyertaan modal bagi PDAM harus bisa meningkatkan kinerja perusahaan daerah tersebut sebagai "public service oriented".
"PDAM ditambah modalnya agar bisa meningkatkan kualitas air bersih dan kapasitasnya, menjaga kemampuan finansialnya, serta mempunyai langkah antisipasi dalam melayani masyarakat, minimal mencapai 80 persen dari jumlah penduduk yang ada sesuai target MDG`s," ujar Abdulloh.
Setelah pengesahan APBD 2015, Abdulloh meminta seluruh dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkot Balikpapan segera menyiapkan perencanaan anggaran sejak awal tahun, baik yang dikelola sendiri maupun yang dilelang, sehingga bisa tepat waktu dalam pelaksanaannya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014