Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sesuai yang tercantum di KTP, namanya cukup singkat, Nik. Bapak berusia 51 tahun ini ketika dikunjungi di rumah genset, tiga hari lalu, kedua tangannya belepotan oli. Rupanya dia sedang mengganti oli mesin genset dan mengecek kondisinya.
Nik adalah seorang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Teluk Muda, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Sore itu, selepas mengecek kondisi mesin dan kekuatan baut, dia bersiap menghidupkan genset (generator set) yang merupakan satu-satunya mesin pembangikit listrik di desa tempat dia tumbuh dewasa hingga saat ini.
Genset yang mampu membuat terang benderang desa dan meningkatkan pengetahuan warga melalui barang elektronik itu, merupakan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2010.
Genset yang berkapasitas 100 kilo volt ampere (KVA) itu hingga kini masih dalam kondisi bagus meskipun sudah empat tahun digunakan, karena dia rajin merawat.
Dari kapasitas 100 KVA itu, daya yang digunakan hanya 80 persen, yakni 80 KVA. Meskipun yang difungsikan baru 80 persen, tetapi sudah dapat dimanfaatkan untuk semua warga sekitar 200 kepala keluarga (KK).
Menurut Nik, sebelum ada bantuan genset dari PNPM, setiap 2 KK yang ekonominya mampu, patungan membeli satu mesin genset mini untuk penerangan rumah mereka, tetapi biaya operasional untuk pembelian bahan bakar sangat mahal.
Biaya untuk membeli BBM itu, kata dia, terasa berat bagi warga karena dalam satu bulan, 2 KK tersebut harus mengeluarkan anggaran Rp1,5 juta, yakni untuk genset yang dihidupkan pukul 18.00 hingga 00.00 Wita.
Mengingat tingginya biaya operasional genset pribadi tesrebut, kemudian ketika diadakan rapat desa yang membahas kebutuhan desa, maka mereka sepakat mengusulkan kebutuhan prioritas, di antaranya adalah pengadaan genset.
Kini dengan adanya genset dari PNPM-MPd, satu KK hanya dikenai iuran Rp45 ribu per 15 hari atau Rp90 ribu per bulan, yakni untuk genset yang hidup selama 12 jam, mulai pukul 18.00 hingga pukul 06.00 Wita.
Dengan adanya genset bantuan PNPM pada 2010, beban warga relatif ringan, sehingga masyarakat sepakat menjaga dan merawat genset tersebut agar tidak mudah rusak. Warga pun sepakat menunjuk Nik sebagai petugas untuk merawat, termasuk mengelola iuran per bulan dari warga guna mencukupi biaya operasional.
PNPM Masuk Sejak 2009
Sementara itu, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kenohan Anggri Yoga Mariesta mengatakan, PNPM masuk ke Desa Teluk Muda sejak 2009. Sejak itu hingga 2014 terus mendapat bantuan dari PNPM karena termasuk salah satu desa tertinggal sehingga menjadi prioritas dalam pengembangannya.
Pada 2014, bantuan PNPM untuk Desa Teluk Muda berupa pembangunan Posyandu dengan volume 8 x 6 meter persegi, total anggarannya Rp181 juta, yakni untuk pembangunan fisik Rp171 juta, operasional UPK Rp3,6 juta, operasional TPK Rp5,4 juta.
Pembangunan Posyandu ini juga mendapat partisipasi masyarakat senilai Rp1,25 juta. Masyarakat turut berpartisipasi dan menyumbangkan tenaganya karena mereka menyadari akan besarnya manfaat Posyandu untuk mengontrol kesehatan anak-anak mereka.
Sebelumnya, desa tersebut juga mendapat beberapa kali bantuan dari PNPM untuk pembangunan sejumlah fasilitas yang diusulkan warga, seperti pada 2013 mendapat dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MPd senilai Rp318 juta termasuk dari swadaya masyarakat Rp2,2 juta.
Dana BLM tersebut digunakan untuk membangun gedung TK seluas 8 x 16 meter persegi yang kini telah dimanfaatkan warga setempat.
BLM sebesar itu digunakan untuk pembangunan fisik Rp302,9 juta, untuk operasional UPK senilai Rp6,3 juta atau 2 persen, untuk opersional TPK senilai Rp9,5 juta atau 3 persen.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi mengatakan, sejak dijalankannya PNPM di Kaltim pada 2007 hingga kini, telah berhasil membangun ribuan unit sarana dan prasarana, belum termasuk kegiatan yang sifatnya untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia.
Khusus untuk pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga akhir 2013 telah dibangun sebanyak 727 gedung yang kini dimanfaatkan warga, seperti untuk sekolah PAUD, Puskesmas, dan Posyandu.
Jumlah itu tentu belum dikaitkan dengan pembangunan jalan antardesa, jalan pertanian, sarana irigasi, pengadaan listrik tenaga surya maupun mesin genset. Bahkan hingga untuk pelatihan keterampilan yang kini hasilnya sudah terasa karena banyak warga yang bisa mandiri dari pelatihan oleh PNPM.
Keberhasilan PNPM MPd di Kaltim membuat masyarakat berdaya karena mereka dilibatkan mulai proses perencanaan kebutuhan desa hingga pembangunan, bahkan hingga pengawasannya sehingga warga akan terus memelihara aset desa yang telah mereka bangun bersama tersebut.
Untuk itu, warga menginginkan program ini terus berlanjut karena terbukti secara simultan mampu meningkatkan pembangunan perdesaan, bahkan hingga kawasan terpencil yang sulit dijangkau pembangunan dari program lain.
Permintaan masyarakat terkait kelanjutan PNPM, kata dia, dijadikan pijakan awal dalam menyikapi isu akan berakhirnya program PNPM pada 2015, seiring dengan bergantinya presiden. Dia berharap agar program mulia ini terus dilanjutkan oleh Presiden Jokowi karena manfaatnya langsung dirasakan warga desa.
Beraset Rp533 Miliar
Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM Provinsi Kaltim Ramayadi mengatakan, aset Simpan Pinjam kaum Perempuan (SPP) dari PNPM yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim dan Kaltara mencapai Rp533 miliar.
Aset tersebut merupakan akumulasi pemanfaatan dana dari PNPM oleh kaum perempuan di perdesaan sejak awal masuknya PNPM hingga 2013. Ini berarti asset hingga 2014 dipastikan akan terus berkembang karena usaha yang dilajalankan kelompok SPP hingga kini terus berkembang.
Sedangkan data hingga November 2013, tingkat pengambilan pinjaman kelompok usaha perempuan mencapai 92,8 persen dengan besaran rata-rata pinjaman pada kisaran Rp2 juta hingga Rp10 juta per orang atau per kelompok.
Hingga 2013, total aset produktif dari usaha Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp187,7 miliar, baik berupa usaha ekonomi kreatif maupun usaha yang dijalankan kaum perempuan di perdesaan dengan jumlah kelompok sebanyak 5.979 unit.
Menurutnya, PNPM-MPd sudah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, baik dari dana yang digunakan untuk pembangunan fisik maupun untuk kegiatan non fisik, seperti peningkatan SDM dan untuk modal usaha bagi warga desa.
Untuk pembangunan fisik seperti jalan desa, jalan pertanian, jembatan, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), gedung kesehatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan lainnya. Sedangkan untuk kegiatan non fisik, di antaranya sebagai modal usaha.
Untuk tahun 2014, dana PNPM dari APBD di tujuh kabupaten di Provinsi Kaltim mencapai Rp61,41 miliar dari yang seharusnya Rp57,37 miliar, sedangkan total BLM APBD plus APBN yang seharusnya Rp135,64 miliar turun menjadi Rp130,44 miliar setelah dari APBN dipotong 11,8 persen.
Dari dana BLM PNPM di tujuh kabupaten di Kaltim yang sebesar Rp61,41 miliar pada 2014, anggaran tertinggi berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai Rp19,07 miliar, disusul Kabupaten Paser senilai Rp14,88 miliar, dan Kutai Timur sebesar Rp9,71 miliar.
BLM terbesar selanjutnya adalah di Kabupaten Berau yang senilai Rp6,66 miliar, kemudian Penajam Paser Utara senilai Rp5,98 miliar, Kutai Barat senilai Rp3,35 miliar, dan BLM di Kabupaten Mahakam Ulu senilai Rp1,75 miliar.
Berkat bantuan dana PNPM yang menyasar berbagai bidang, desa-desa di Kalimantan Timur berhasil meraih kemajuan dan kehidupan yang lebih baik, termasuk program pengoperasian genset yang mendukung anak-anak bisa belajar malam hari guna meraih kesuksesan masa depan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Nik adalah seorang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Teluk Muda, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Sore itu, selepas mengecek kondisi mesin dan kekuatan baut, dia bersiap menghidupkan genset (generator set) yang merupakan satu-satunya mesin pembangikit listrik di desa tempat dia tumbuh dewasa hingga saat ini.
Genset yang mampu membuat terang benderang desa dan meningkatkan pengetahuan warga melalui barang elektronik itu, merupakan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2010.
Genset yang berkapasitas 100 kilo volt ampere (KVA) itu hingga kini masih dalam kondisi bagus meskipun sudah empat tahun digunakan, karena dia rajin merawat.
Dari kapasitas 100 KVA itu, daya yang digunakan hanya 80 persen, yakni 80 KVA. Meskipun yang difungsikan baru 80 persen, tetapi sudah dapat dimanfaatkan untuk semua warga sekitar 200 kepala keluarga (KK).
Menurut Nik, sebelum ada bantuan genset dari PNPM, setiap 2 KK yang ekonominya mampu, patungan membeli satu mesin genset mini untuk penerangan rumah mereka, tetapi biaya operasional untuk pembelian bahan bakar sangat mahal.
Biaya untuk membeli BBM itu, kata dia, terasa berat bagi warga karena dalam satu bulan, 2 KK tersebut harus mengeluarkan anggaran Rp1,5 juta, yakni untuk genset yang dihidupkan pukul 18.00 hingga 00.00 Wita.
Mengingat tingginya biaya operasional genset pribadi tesrebut, kemudian ketika diadakan rapat desa yang membahas kebutuhan desa, maka mereka sepakat mengusulkan kebutuhan prioritas, di antaranya adalah pengadaan genset.
Kini dengan adanya genset dari PNPM-MPd, satu KK hanya dikenai iuran Rp45 ribu per 15 hari atau Rp90 ribu per bulan, yakni untuk genset yang hidup selama 12 jam, mulai pukul 18.00 hingga pukul 06.00 Wita.
Dengan adanya genset bantuan PNPM pada 2010, beban warga relatif ringan, sehingga masyarakat sepakat menjaga dan merawat genset tersebut agar tidak mudah rusak. Warga pun sepakat menunjuk Nik sebagai petugas untuk merawat, termasuk mengelola iuran per bulan dari warga guna mencukupi biaya operasional.
PNPM Masuk Sejak 2009
Sementara itu, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kenohan Anggri Yoga Mariesta mengatakan, PNPM masuk ke Desa Teluk Muda sejak 2009. Sejak itu hingga 2014 terus mendapat bantuan dari PNPM karena termasuk salah satu desa tertinggal sehingga menjadi prioritas dalam pengembangannya.
Pada 2014, bantuan PNPM untuk Desa Teluk Muda berupa pembangunan Posyandu dengan volume 8 x 6 meter persegi, total anggarannya Rp181 juta, yakni untuk pembangunan fisik Rp171 juta, operasional UPK Rp3,6 juta, operasional TPK Rp5,4 juta.
Pembangunan Posyandu ini juga mendapat partisipasi masyarakat senilai Rp1,25 juta. Masyarakat turut berpartisipasi dan menyumbangkan tenaganya karena mereka menyadari akan besarnya manfaat Posyandu untuk mengontrol kesehatan anak-anak mereka.
Sebelumnya, desa tersebut juga mendapat beberapa kali bantuan dari PNPM untuk pembangunan sejumlah fasilitas yang diusulkan warga, seperti pada 2013 mendapat dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MPd senilai Rp318 juta termasuk dari swadaya masyarakat Rp2,2 juta.
Dana BLM tersebut digunakan untuk membangun gedung TK seluas 8 x 16 meter persegi yang kini telah dimanfaatkan warga setempat.
BLM sebesar itu digunakan untuk pembangunan fisik Rp302,9 juta, untuk operasional UPK senilai Rp6,3 juta atau 2 persen, untuk opersional TPK senilai Rp9,5 juta atau 3 persen.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi mengatakan, sejak dijalankannya PNPM di Kaltim pada 2007 hingga kini, telah berhasil membangun ribuan unit sarana dan prasarana, belum termasuk kegiatan yang sifatnya untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia.
Khusus untuk pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga akhir 2013 telah dibangun sebanyak 727 gedung yang kini dimanfaatkan warga, seperti untuk sekolah PAUD, Puskesmas, dan Posyandu.
Jumlah itu tentu belum dikaitkan dengan pembangunan jalan antardesa, jalan pertanian, sarana irigasi, pengadaan listrik tenaga surya maupun mesin genset. Bahkan hingga untuk pelatihan keterampilan yang kini hasilnya sudah terasa karena banyak warga yang bisa mandiri dari pelatihan oleh PNPM.
Keberhasilan PNPM MPd di Kaltim membuat masyarakat berdaya karena mereka dilibatkan mulai proses perencanaan kebutuhan desa hingga pembangunan, bahkan hingga pengawasannya sehingga warga akan terus memelihara aset desa yang telah mereka bangun bersama tersebut.
Untuk itu, warga menginginkan program ini terus berlanjut karena terbukti secara simultan mampu meningkatkan pembangunan perdesaan, bahkan hingga kawasan terpencil yang sulit dijangkau pembangunan dari program lain.
Permintaan masyarakat terkait kelanjutan PNPM, kata dia, dijadikan pijakan awal dalam menyikapi isu akan berakhirnya program PNPM pada 2015, seiring dengan bergantinya presiden. Dia berharap agar program mulia ini terus dilanjutkan oleh Presiden Jokowi karena manfaatnya langsung dirasakan warga desa.
Beraset Rp533 Miliar
Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM Provinsi Kaltim Ramayadi mengatakan, aset Simpan Pinjam kaum Perempuan (SPP) dari PNPM yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim dan Kaltara mencapai Rp533 miliar.
Aset tersebut merupakan akumulasi pemanfaatan dana dari PNPM oleh kaum perempuan di perdesaan sejak awal masuknya PNPM hingga 2013. Ini berarti asset hingga 2014 dipastikan akan terus berkembang karena usaha yang dilajalankan kelompok SPP hingga kini terus berkembang.
Sedangkan data hingga November 2013, tingkat pengambilan pinjaman kelompok usaha perempuan mencapai 92,8 persen dengan besaran rata-rata pinjaman pada kisaran Rp2 juta hingga Rp10 juta per orang atau per kelompok.
Hingga 2013, total aset produktif dari usaha Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp187,7 miliar, baik berupa usaha ekonomi kreatif maupun usaha yang dijalankan kaum perempuan di perdesaan dengan jumlah kelompok sebanyak 5.979 unit.
Menurutnya, PNPM-MPd sudah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, baik dari dana yang digunakan untuk pembangunan fisik maupun untuk kegiatan non fisik, seperti peningkatan SDM dan untuk modal usaha bagi warga desa.
Untuk pembangunan fisik seperti jalan desa, jalan pertanian, jembatan, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), gedung kesehatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan lainnya. Sedangkan untuk kegiatan non fisik, di antaranya sebagai modal usaha.
Untuk tahun 2014, dana PNPM dari APBD di tujuh kabupaten di Provinsi Kaltim mencapai Rp61,41 miliar dari yang seharusnya Rp57,37 miliar, sedangkan total BLM APBD plus APBN yang seharusnya Rp135,64 miliar turun menjadi Rp130,44 miliar setelah dari APBN dipotong 11,8 persen.
Dari dana BLM PNPM di tujuh kabupaten di Kaltim yang sebesar Rp61,41 miliar pada 2014, anggaran tertinggi berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai Rp19,07 miliar, disusul Kabupaten Paser senilai Rp14,88 miliar, dan Kutai Timur sebesar Rp9,71 miliar.
BLM terbesar selanjutnya adalah di Kabupaten Berau yang senilai Rp6,66 miliar, kemudian Penajam Paser Utara senilai Rp5,98 miliar, Kutai Barat senilai Rp3,35 miliar, dan BLM di Kabupaten Mahakam Ulu senilai Rp1,75 miliar.
Berkat bantuan dana PNPM yang menyasar berbagai bidang, desa-desa di Kalimantan Timur berhasil meraih kemajuan dan kehidupan yang lebih baik, termasuk program pengoperasian genset yang mendukung anak-anak bisa belajar malam hari guna meraih kesuksesan masa depan.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014