Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mahakam Ulu (Bawaslu Mahulu), Kalimantan Timur mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 secara damai lewat forum rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan.

"Semua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mahulu memiliki komitmen sama. Mereka sepakat mewujudkan pemilihan kepala daerah (pilkada) damai," ujar Ketua Bawaslu Mahulu Saaludin di Ujoh Bilang, Mahulu, Minggu.

Forum rakor yang digelar Bawaslu Mahulu, menurut Saal, sapaan akrabnya, dihadiri tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati setempat.

Komitmen Pilkada 2024 damai itu dituangkan dalam sejumlah aspek yaitu tolak politik uang, politik tanpa kekerasan, tanpa ujaran kebencian, serta tindakan negatif lain yang memicu suasana tidak kondusif.

“Bahkan, ikrar pilkada damai itu ditandatangani oleh masing-masing calon. Komitmen itu menjadi langkah penting menciptakan suasana pilkada yang aman,” katanya.

Baca juga: Bawaslu Mahulu perpanjang rekrutmen pengawas TPS

Pada masa kampanye dan sebelum kampanye, Bawaslu Mahulu rutin mengingatkan pasangan calon untuk tidak saling menjelekkan dengan pasangan lainnya. Mereka justru diminta beradu program sehingga masyarakat yang akan menilai program mana yang cocok bagi rakyat.

Pengawasan yang dilakukan saat ini, menurutnya, mencegah pelanggaran, baik saat masa damai, masa pencoblosan pada 27 November, hingga perhitungan suara.

“Puncak dari proses Pilkada Mahulu adalah saat pencoblosan hingga perhitungan suara. Masa itu menjadi fokus kami karena kami menjaga agar tidak ada kecurangan. Jangan sampai ada pemungutan suara ulang. Itu kami antisipasi,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis dalam Pilkada Mahulu 2024.

"Sebagai umat beragama yang cinta damai dan menjunjung tinggi toleransi, marilah kita bersama menjaga suasana yang aman, damai, dan harmonis menjelang pemungutan suara pilkada," ujar Boni.

Baca juga: DPRD Kaltim perjuangkan percepatan infrastruktur wilayah Kubar-Mahulu

Pilkada, katanya, merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Proses ini tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. 

“Pilkada merupakan momentum demokrasi yang harus disikapi dengan bijak, hindari segala bentuk provokasi, kabar bohong, dan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan kita,” kata bupati.

Pewarta: M.Ghofar

Editor : Imam Santoso


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024