Sangatta (ANTARA Kaltim)- Universitar Mulawarman (Unmul) Samarinda sedang melakukan kajian akademis kelayakan pemekaran daerah otonomo baru (DOB) Kabupaten Kutai Utara.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Alfian Aswad salah satu penggagas pemekaran kabupaten kutai utara yang meliputi enam kecamatan diwilayah pesisir Kutim.
"Saat ini pihak Universitas Mulawarman sedang melakukan kajian apakah layak atau tidak dimekarkan menjadi DOB," kata Alfian Aswad dari Fraksi Partai Demokrat, di Sangatta, Senin.
Menurut Alfian Aswad, DPRD sudah mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui paripurna, untuk dilakukan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru beberapa waktu lalu dan itu tetap berjalan.
Dikatakan, bahwa, saat ini proses pembentukan daerah otonomi sudah di Paripurnakan, kini sedang digodog kajian akademisnya oleh beberapa perguruan tinggi diantara Universitas Mulawarman.
"Hasil kajian akademis ini nantinya akan menjadi acuan kelayakan apakah Kabupaten Sangsaka layak untuk dilakukan pemekaran atau tidak," katanya.
Usulan Daerah otonomi baru (DOB) wilayah pesisir tersebut meliputi, kecamatan Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaliorang dan Kaubun atau yang lebih popular disebut Kabupaten "Sangsaka".
Ia mengatakan, walaupun sekarang ini Pemerintah Pusat memperketat pemekaran wilayah, namun DPRD akan terus mendorong untuk mewujudkannya meskipun dengan waktu agak lama.
Target kita adalah dalam waktu empat tahun untuk penyelesaian segala persiapan pemekaran wilayah Sangsaka .
"Warga sangsaka menuntut pemakaran wilayah karena ingin terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraannya. Dan itu wajar dan rasional," katanya.
Ia menilai berpisah dari kebupaten induk kutai timur akan berdampak akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan diberbagai sektor.
Apalagi kata dia, wilayah pesisir memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi dengan sumber daya alam (SDA) yang juga luar biasa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Alfian Aswad salah satu penggagas pemekaran kabupaten kutai utara yang meliputi enam kecamatan diwilayah pesisir Kutim.
"Saat ini pihak Universitas Mulawarman sedang melakukan kajian apakah layak atau tidak dimekarkan menjadi DOB," kata Alfian Aswad dari Fraksi Partai Demokrat, di Sangatta, Senin.
Menurut Alfian Aswad, DPRD sudah mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui paripurna, untuk dilakukan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru beberapa waktu lalu dan itu tetap berjalan.
Dikatakan, bahwa, saat ini proses pembentukan daerah otonomi sudah di Paripurnakan, kini sedang digodog kajian akademisnya oleh beberapa perguruan tinggi diantara Universitas Mulawarman.
"Hasil kajian akademis ini nantinya akan menjadi acuan kelayakan apakah Kabupaten Sangsaka layak untuk dilakukan pemekaran atau tidak," katanya.
Usulan Daerah otonomi baru (DOB) wilayah pesisir tersebut meliputi, kecamatan Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaliorang dan Kaubun atau yang lebih popular disebut Kabupaten "Sangsaka".
Ia mengatakan, walaupun sekarang ini Pemerintah Pusat memperketat pemekaran wilayah, namun DPRD akan terus mendorong untuk mewujudkannya meskipun dengan waktu agak lama.
Target kita adalah dalam waktu empat tahun untuk penyelesaian segala persiapan pemekaran wilayah Sangsaka .
"Warga sangsaka menuntut pemakaran wilayah karena ingin terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraannya. Dan itu wajar dan rasional," katanya.
Ia menilai berpisah dari kebupaten induk kutai timur akan berdampak akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan diberbagai sektor.
Apalagi kata dia, wilayah pesisir memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi dengan sumber daya alam (SDA) yang juga luar biasa. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014