Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyusun opsi atau pilihan untuk program makan siang gratis dan kecukupan gizi yang menjadi salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto yakni program penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas.
"Program makan bergizi gratis ini masih dalam tahap pembahasan yang mencakup sumber alokasi dana untuk mendukung program tersebut," kata Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir, Jumat (1/11).
Dia menyebutkan, beberapa opsi untuk sumber alokasi dana itu seperti dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3 persen.
"Kemudian opsi alokasi dana 20 persen dari sektor pendidikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Balikpapan," sebutnya.
Muzakkir mengemukakan, hal tersebut tentunya menjadi bagian dari pada belanja APBD Tahun 2025. Pemkot Balikpapan pasti akan melakukan justifikasi, perhitungan, dan belanja seperti apa?
Dia menekankan, mengingat program makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah (pemda) harus mendukung. Pemkot Balikpapan berkewajiban mengalokasikan anggaran.
Menurutnya beberapa opsi tersebut, sembari menunggu arahan dari pemerintah pusat, dimana pembahasan tersebut bersifat saran sebagai mitigasi atau antisipasi.
Saat ini Pemkot Balikpapan sudah melakukan pemetaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga bila kebijakan telah diterbitkan pemerintah pusat, Pemkot Balikpapan sudah memiliki opsi terkait alokasi anggaran.
"Ibarat masih informasi awal, karena kami harus bekerja sesuai dengan dasarnya aturan," tutupnya.
Muzakkir menyatakan, hal tersebut juga telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.
"Namun sejauh ini masih belum ada keputusan secara resmi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Program makan bergizi gratis ini masih dalam tahap pembahasan yang mencakup sumber alokasi dana untuk mendukung program tersebut," kata Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir, Jumat (1/11).
Dia menyebutkan, beberapa opsi untuk sumber alokasi dana itu seperti dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3 persen.
"Kemudian opsi alokasi dana 20 persen dari sektor pendidikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Balikpapan," sebutnya.
Muzakkir mengemukakan, hal tersebut tentunya menjadi bagian dari pada belanja APBD Tahun 2025. Pemkot Balikpapan pasti akan melakukan justifikasi, perhitungan, dan belanja seperti apa?
Dia menekankan, mengingat program makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah (pemda) harus mendukung. Pemkot Balikpapan berkewajiban mengalokasikan anggaran.
Menurutnya beberapa opsi tersebut, sembari menunggu arahan dari pemerintah pusat, dimana pembahasan tersebut bersifat saran sebagai mitigasi atau antisipasi.
Saat ini Pemkot Balikpapan sudah melakukan pemetaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga bila kebijakan telah diterbitkan pemerintah pusat, Pemkot Balikpapan sudah memiliki opsi terkait alokasi anggaran.
"Ibarat masih informasi awal, karena kami harus bekerja sesuai dengan dasarnya aturan," tutupnya.
Muzakkir menyatakan, hal tersebut juga telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.
"Namun sejauh ini masih belum ada keputusan secara resmi," ujarnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024