Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik, menantang Forum Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba setempat untuk berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam membangun sejumlah rest area di beberapa poros jalan darat di Kaltim.
Menurut Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Rabu, para pengurus PPM Minerba tersebut berasal dari hampir seluruh perusahaan tambang batu bara yang tersebar di wilayah Kaltim.
"Saya bahagia sekali karena usul saya didukung oleh para presiden direktur perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), semuanya mendukung pembangunan rest area,” katanya.
Akmal Malik mengungkapkan pihaknya telah bertemu 23 pimpinan perusahaan pemegang IUP di Kaltim untuk membahas pembangunan rest area tersebut.
Semua pemimpin perusahaan sependapat dengan Pj Gubernur. Mereka sepakat rest area memang sangat dibutuhkan oleh para pengguna jalan di semua lintas jalur.
Akmal menjelaskan, saat ini memang banyak tersedia toilet di sepanjang jalur darat. Tapi semuanya adalah milik swasta atau pribadi, seperti pemilik warung, restoran dan lainnya. Tidak ada bangunan publik yang memang dibangun pemerintah untuk masyarakat.
"Faktanya, kalau di perjalanan kita ingin pipis ke warung atau restoran, pasti tidak enak kalau tidak belanja. lya kalau ada uangnya. Memang ada masjid, tapi kadang terkunci. Lalu bagaimana dengan mereka yang non-Muslim? Kan mereka juga tidak nyaman," beber Akmal.
"Saya sudah jalan darat ke Berau. Saya tidak ada menemukan fasilitas publik yang khusus disediakan oleh pemerintah," kritiknya.
Sebab itulah maka pemerintah harus hadir menyiapkan fasilitas rest area itu. Namun hingga saat ini, karena banyak pemangku kepentingan di bidang transportasi darat ini, akhirnya semua saling menunggu dan tidak ada inisiatif untuk membangun.
Rest area yang akan dibangun nanti, kata Akmal, merupakan kerja kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui PPM Minerba.
Fisik rest area akan dibangun oleh Forum PPM, sementara pemerintah bisa menyiapkan tenaga kesehatan. Para pengguna jalan sekaligus bisa melakukan cek kesehatan saat berada di rest area tersebut.
"Rest area ini ruang publik. Jadi semua bisa singgah walaupun tidak berbelanja. Di situ nanti juga akan dipasarkan produk-produk UMKM," kata Akmal.
Soal pengelolaan rest area, Akmal menyarankan agar Forum PPM bekerja sama dengan badan usaha milik desa setempat. Demikian juga soal lokasi rest area, Forum PPM sudah mulai melihat potensi-potensi kawasan yang diinginkan.
"Saran saya jangan sampai ada pengadaan tanah. Kita cari desa-desa yang sudah memiliki aset tanah di pinggir jalan. Nanti saya akan panggil para kepala desa," janji Akmal.
Jalur-jalur yang harus disiapkan rest area antara lain Penajam - Paser, Samarinda - Bontang, Bontang - Berau, Samarinda - Kutai Barat, dan lainnya.
Sebagai aksi awal, Akmal menyarankan Forum PPM fokus untuk membangun rest area Prangat Baru di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, tepatnya di jalur Samarinda-Bontang. Setelah itu, menyusul di jalur-jalur yang lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
Menurut Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Rabu, para pengurus PPM Minerba tersebut berasal dari hampir seluruh perusahaan tambang batu bara yang tersebar di wilayah Kaltim.
"Saya bahagia sekali karena usul saya didukung oleh para presiden direktur perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), semuanya mendukung pembangunan rest area,” katanya.
Akmal Malik mengungkapkan pihaknya telah bertemu 23 pimpinan perusahaan pemegang IUP di Kaltim untuk membahas pembangunan rest area tersebut.
Semua pemimpin perusahaan sependapat dengan Pj Gubernur. Mereka sepakat rest area memang sangat dibutuhkan oleh para pengguna jalan di semua lintas jalur.
Akmal menjelaskan, saat ini memang banyak tersedia toilet di sepanjang jalur darat. Tapi semuanya adalah milik swasta atau pribadi, seperti pemilik warung, restoran dan lainnya. Tidak ada bangunan publik yang memang dibangun pemerintah untuk masyarakat.
"Faktanya, kalau di perjalanan kita ingin pipis ke warung atau restoran, pasti tidak enak kalau tidak belanja. lya kalau ada uangnya. Memang ada masjid, tapi kadang terkunci. Lalu bagaimana dengan mereka yang non-Muslim? Kan mereka juga tidak nyaman," beber Akmal.
"Saya sudah jalan darat ke Berau. Saya tidak ada menemukan fasilitas publik yang khusus disediakan oleh pemerintah," kritiknya.
Sebab itulah maka pemerintah harus hadir menyiapkan fasilitas rest area itu. Namun hingga saat ini, karena banyak pemangku kepentingan di bidang transportasi darat ini, akhirnya semua saling menunggu dan tidak ada inisiatif untuk membangun.
Rest area yang akan dibangun nanti, kata Akmal, merupakan kerja kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui PPM Minerba.
Fisik rest area akan dibangun oleh Forum PPM, sementara pemerintah bisa menyiapkan tenaga kesehatan. Para pengguna jalan sekaligus bisa melakukan cek kesehatan saat berada di rest area tersebut.
"Rest area ini ruang publik. Jadi semua bisa singgah walaupun tidak berbelanja. Di situ nanti juga akan dipasarkan produk-produk UMKM," kata Akmal.
Soal pengelolaan rest area, Akmal menyarankan agar Forum PPM bekerja sama dengan badan usaha milik desa setempat. Demikian juga soal lokasi rest area, Forum PPM sudah mulai melihat potensi-potensi kawasan yang diinginkan.
"Saran saya jangan sampai ada pengadaan tanah. Kita cari desa-desa yang sudah memiliki aset tanah di pinggir jalan. Nanti saya akan panggil para kepala desa," janji Akmal.
Jalur-jalur yang harus disiapkan rest area antara lain Penajam - Paser, Samarinda - Bontang, Bontang - Berau, Samarinda - Kutai Barat, dan lainnya.
Sebagai aksi awal, Akmal menyarankan Forum PPM fokus untuk membangun rest area Prangat Baru di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, tepatnya di jalur Samarinda-Bontang. Setelah itu, menyusul di jalur-jalur yang lainnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024