Nunukan (ANTARA Kaltim) - Dampak belum dilantiknya pimpinan DPRD Nunukan, Kalimantan Utara periode 2014-2019 menyebabkan program pemerintah daerah setempat mengalami kendala.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Tommy Harun di Nunukan, Jumat menyatakan, sepanjang DPRD Nunukan belum mengesahkan APBD-P 2014 maka pemda tidak dapat menjalankan program kerjanya karena berkaitan dengan anggaran.
Namun dia mengatakan, tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri rumah tangga DPRD setempat tetapi seyogyanya kisruh yang melanda Partai Demokrat yang berhak mengajukan calon ketua secepatnya terselesaikan.
Tommy Harun juga mengharapkan pelantikan pimpinan DPRD Nunukan secepatnya dilaksanakan sehubungan dengan kepentingan masyarakat berkaitan dengan anggaran perubahan (2014) yang belum disahkan.
"Saya tidak bisa mencampuri wilayahnya DPRD (Nunukan) tetapi sebaiknya pelantikan pimpinannya cepat dilaksanakan supaya pengesahan APBD-P (2014) dapat disahkan lebih cepat," harap Sekda Nunukan ini kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, sekitar Rp40 miliar utang Pemkab Nunukan yang tidak dapat dibayarkan sebagai dampak daripada belum dibentuknya alat kelengkapan DPRD setempat sampai sekarang.
"Utang puluhan miliar tersebut dianggarkan melalui APBD-P 2014 sementara belum dapat disahkan sebelum tiga pimpinan didefinitifkan dan alat kelengakapan dibentuk," ujar dia.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Tommy Harun di Nunukan, Jumat menyatakan, sepanjang DPRD Nunukan belum mengesahkan APBD-P 2014 maka pemda tidak dapat menjalankan program kerjanya karena berkaitan dengan anggaran.
Namun dia mengatakan, tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri rumah tangga DPRD setempat tetapi seyogyanya kisruh yang melanda Partai Demokrat yang berhak mengajukan calon ketua secepatnya terselesaikan.
Tommy Harun juga mengharapkan pelantikan pimpinan DPRD Nunukan secepatnya dilaksanakan sehubungan dengan kepentingan masyarakat berkaitan dengan anggaran perubahan (2014) yang belum disahkan.
"Saya tidak bisa mencampuri wilayahnya DPRD (Nunukan) tetapi sebaiknya pelantikan pimpinannya cepat dilaksanakan supaya pengesahan APBD-P (2014) dapat disahkan lebih cepat," harap Sekda Nunukan ini kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, sekitar Rp40 miliar utang Pemkab Nunukan yang tidak dapat dibayarkan sebagai dampak daripada belum dibentuknya alat kelengkapan DPRD setempat sampai sekarang.
"Utang puluhan miliar tersebut dianggarkan melalui APBD-P 2014 sementara belum dapat disahkan sebelum tiga pimpinan didefinitifkan dan alat kelengakapan dibentuk," ujar dia.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014