Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pascakonsultasi Pansus Tatib DPRD Kaltim ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri beberapa waktu lalu mengenai alat kelengkapan dewan, legislator DPRD Kaltim Sandra Puspa Dewi mengatakan, keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan harus lebih dipertimbangkan oleh seluruh anggota. Ia yakin sudah saatnya wanita harus lebih memiliki peran aktif dalam kinerja kedewanan.
"Sudah saatnya wanita memiliki peran strategis dalam kinerja DPRD. Terlebih terlibat dalam pengambilan keputusan penting dan genting," katanya.
Diakuinya, di banyak bidang masih ada perlakuan ketidaksetaraan gender untuk wanita negeri ini. Kondisi itu menurutnya, harus berubah. Meski faktanya, unsur pimpinan selalu didominasi kaum laki-laki, fakta lain telah membuktikan wanita juga mampu mengambil keputusan tepat jika menjadi pimpinan.
"Ambil saja contoh Margaret Thatcher yang terkenal dengan wanita bertangan besi. Atau Ibu Megawati, mantan Presiden RI. Itu salah satu contoh jika wanita juga bisa mengambil keputusan penting," tambahnya.
Keterwakilan wanita dalam pengambilan kebijakan tentu saja akan memberikan image baik bagi instansi itu sendiri. Opini masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya, jika instansi tersebut benar-benar mengakomodasi seluruh aspek terutama kesetaraan gender.
Terlebih, dengan adanya wanita berada di posisi ketua dari salah satu alat kelengkapan dewan, tentu saja akan memudahkan jalan dalam upaya pemberdayaan wanita di kalangan luas. Seperti diketahui, wanita selalu saja dipandang remeh dalam status sosial.
Jadi, dengan adanya status ketua dalam ruang lingkup kedewanan yang mengandung unsur pemberdayaan wanita maka secara tidak langsung juga akan ada upaya meningkatkan peran wanita dalam berbagai bidang.
"Saya sangat berharap ada kesetaraan gender dalam pemilihan ketua daripada alat kelengkapan dewan. Jadi, kami (para wanita) juga bisa membuktikan eksistensi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, terutama dalam hal menyangkut peran wanita juga," tutup legislator Partai Kebangkitam Bangsa (PKB) ini. (Humas DPRD Kaltim/tos/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Sudah saatnya wanita memiliki peran strategis dalam kinerja DPRD. Terlebih terlibat dalam pengambilan keputusan penting dan genting," katanya.
Diakuinya, di banyak bidang masih ada perlakuan ketidaksetaraan gender untuk wanita negeri ini. Kondisi itu menurutnya, harus berubah. Meski faktanya, unsur pimpinan selalu didominasi kaum laki-laki, fakta lain telah membuktikan wanita juga mampu mengambil keputusan tepat jika menjadi pimpinan.
"Ambil saja contoh Margaret Thatcher yang terkenal dengan wanita bertangan besi. Atau Ibu Megawati, mantan Presiden RI. Itu salah satu contoh jika wanita juga bisa mengambil keputusan penting," tambahnya.
Keterwakilan wanita dalam pengambilan kebijakan tentu saja akan memberikan image baik bagi instansi itu sendiri. Opini masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya, jika instansi tersebut benar-benar mengakomodasi seluruh aspek terutama kesetaraan gender.
Terlebih, dengan adanya wanita berada di posisi ketua dari salah satu alat kelengkapan dewan, tentu saja akan memudahkan jalan dalam upaya pemberdayaan wanita di kalangan luas. Seperti diketahui, wanita selalu saja dipandang remeh dalam status sosial.
Jadi, dengan adanya status ketua dalam ruang lingkup kedewanan yang mengandung unsur pemberdayaan wanita maka secara tidak langsung juga akan ada upaya meningkatkan peran wanita dalam berbagai bidang.
"Saya sangat berharap ada kesetaraan gender dalam pemilihan ketua daripada alat kelengkapan dewan. Jadi, kami (para wanita) juga bisa membuktikan eksistensi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, terutama dalam hal menyangkut peran wanita juga," tutup legislator Partai Kebangkitam Bangsa (PKB) ini. (Humas DPRD Kaltim/tos/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014