Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Rony F Sompie mengatakan PT Pertamina (Persero) sebaiknya melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Hal tersebut seiring terjadinya penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi di berbagai tempat. Namun secara umum, polisi akan memberikan rasa aman," kata Kadiv Humas Polri Ronny F Sompie di Balikpapan, Senin.
BBM bersubsidi diakuinya memang rawan penyimpangan dalam distribusi dan diharapkan Pertamina meningkatkan sistem pengawasan serta pengamanan yang lebih ketat.
"Kalau bisa di SPBU dapat dipasang CCTV seperti halnya dengan di ATM. Tugas polisi itu mencegah dan sudah banyak modus kejahatan dalam penyalahgunaan distribusi BBM," kata Ronny.
Polisi juga terbantu oleh pihak lain, di antaranya banyak daerah yang memberlakukan peraturan daerah terhadap penjualan BBM bersubsidi ke konsumen akhir, katanya.
"Namun yang utama garda terdepan penangkal penyimpangan adalah operator. Kalau ada yang memaksa catat nomor polisinya," kata Ronny.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Hal tersebut seiring terjadinya penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi di berbagai tempat. Namun secara umum, polisi akan memberikan rasa aman," kata Kadiv Humas Polri Ronny F Sompie di Balikpapan, Senin.
BBM bersubsidi diakuinya memang rawan penyimpangan dalam distribusi dan diharapkan Pertamina meningkatkan sistem pengawasan serta pengamanan yang lebih ketat.
"Kalau bisa di SPBU dapat dipasang CCTV seperti halnya dengan di ATM. Tugas polisi itu mencegah dan sudah banyak modus kejahatan dalam penyalahgunaan distribusi BBM," kata Ronny.
Polisi juga terbantu oleh pihak lain, di antaranya banyak daerah yang memberlakukan peraturan daerah terhadap penjualan BBM bersubsidi ke konsumen akhir, katanya.
"Namun yang utama garda terdepan penangkal penyimpangan adalah operator. Kalau ada yang memaksa catat nomor polisinya," kata Ronny.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014