Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Perjuangan pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir terus terganjal dan kini sudah memasuki tahun ke-14 usaha pemekaran itu, bahkan permintaan untuk bertemu Bupati Kutai Kartanegara sekalu kabupaten induknya tidak dilayani bahkan DPRD Kukar malah mencabut surat persetujuan yang pernah dikeluarkan.
"Sejak 2012, kami sudah mengirimkan 18 surat permintaan audiensi, bertemu dengan Ibu Bupati, tapi tak satu pun ditanggapi," kata Heri Pahlevi, Ketua Badan Presidium Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir (BPPKKP), Selasa (16/9).
Tidak hanya itu, lanjut Pahlevi, pada 11 Februari 2014 lampau, para wakil rakyat di Tenggarong, ibukota Kukar, yang semula mendukung pemekaran dan mewujudkannya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK), menarik kembali dukungan itu.
"SK mendukung pembentukan dicabut oleh DPRD Kukar karena sebab-sebab yang kami tidak ketahui," tutur Pahlevi.
Bahkan, dalam 2014 ini, sudah dua kali masyarakat Pesisir yang berada di Kecamatan Samboja, 50 km utara Balikpapan, menggelar demonstrasi dengan menutup jalan poros Kaltim. Mereka memblokade Jalan Soekarno-Hatta di Km 56 untuk minta perhatian Bupati Rita Widyasari.
"Masyarakat dijanjikan bisa bertemu Bupati pada Agustus lalu, tapi itu pun diingkari juga," kata Nurkhairi Syam, Ketua Garda Pesisir, organisasi massa di bawah BPPKKP.
Sehari sebelumnya, Senin (15/9) Garda Pesisir terpaksa mengurungkan niat mereka menggelar demonstrasi di Bandara Sepinggan saat kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Kalimantan Timur. Pihak keamanan tidak memberikan izin atas demonstrasi tersebut.
JAUH DARI PELAYANAN PUBLIK
Kabupaten Kutai Pesisir diperjuangkan oleh 5 kecamatan, yaitu Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, kemudian Loa Janan. Dua kecamatan yang juga ada di pesisir, Marangkayu dan Muara Badak, memilih untuk tetap bersama Kukar.
DPRD Kutai Kartanegara menyetujui pembentukan kabupaten baru itu dengan SK bertanggal 17 November 2007.
Dipaparkan dengan penuh semangat oleh Nurkhairi, kelima kecamatan di pesisir mengalami ironi yang luar biasa. Kemakmuran yang mestinya sejak dahulu ada karena di sini adalah daerah penghasil minyak, gas, batubara, juga punya potensi perikanan dan pertanian yang luar biasa, malah tidak ada.
Menurut Pahlevi, dari 19 kecamatan Kukar, kawasan Pesisir justru memiliki banyak masyarakat miskin dan mendapatkan pelayanan publik yang minimal.
"Mengurus akta kelahiran anak saja harus menempuh 100 km lebih ke Tenggarong. Kalau tak bisa mengurus sendiri, dititip orang untuk diuruskan, bisa keluar uang lagi hingga Rp500.000," tutur Nurkhairi.
Infrastruktur pendidikan, kesehatan, perhubungan, juga jauh dari memuaskan. Sekarang jalan-jalan kami malah banyak rusak karena truk-truk tambang juga lewat jalan umum," sebut Nurkhairi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Sejak 2012, kami sudah mengirimkan 18 surat permintaan audiensi, bertemu dengan Ibu Bupati, tapi tak satu pun ditanggapi," kata Heri Pahlevi, Ketua Badan Presidium Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir (BPPKKP), Selasa (16/9).
Tidak hanya itu, lanjut Pahlevi, pada 11 Februari 2014 lampau, para wakil rakyat di Tenggarong, ibukota Kukar, yang semula mendukung pemekaran dan mewujudkannya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK), menarik kembali dukungan itu.
"SK mendukung pembentukan dicabut oleh DPRD Kukar karena sebab-sebab yang kami tidak ketahui," tutur Pahlevi.
Bahkan, dalam 2014 ini, sudah dua kali masyarakat Pesisir yang berada di Kecamatan Samboja, 50 km utara Balikpapan, menggelar demonstrasi dengan menutup jalan poros Kaltim. Mereka memblokade Jalan Soekarno-Hatta di Km 56 untuk minta perhatian Bupati Rita Widyasari.
"Masyarakat dijanjikan bisa bertemu Bupati pada Agustus lalu, tapi itu pun diingkari juga," kata Nurkhairi Syam, Ketua Garda Pesisir, organisasi massa di bawah BPPKKP.
Sehari sebelumnya, Senin (15/9) Garda Pesisir terpaksa mengurungkan niat mereka menggelar demonstrasi di Bandara Sepinggan saat kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Kalimantan Timur. Pihak keamanan tidak memberikan izin atas demonstrasi tersebut.
JAUH DARI PELAYANAN PUBLIK
Kabupaten Kutai Pesisir diperjuangkan oleh 5 kecamatan, yaitu Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, kemudian Loa Janan. Dua kecamatan yang juga ada di pesisir, Marangkayu dan Muara Badak, memilih untuk tetap bersama Kukar.
DPRD Kutai Kartanegara menyetujui pembentukan kabupaten baru itu dengan SK bertanggal 17 November 2007.
Dipaparkan dengan penuh semangat oleh Nurkhairi, kelima kecamatan di pesisir mengalami ironi yang luar biasa. Kemakmuran yang mestinya sejak dahulu ada karena di sini adalah daerah penghasil minyak, gas, batubara, juga punya potensi perikanan dan pertanian yang luar biasa, malah tidak ada.
Menurut Pahlevi, dari 19 kecamatan Kukar, kawasan Pesisir justru memiliki banyak masyarakat miskin dan mendapatkan pelayanan publik yang minimal.
"Mengurus akta kelahiran anak saja harus menempuh 100 km lebih ke Tenggarong. Kalau tak bisa mengurus sendiri, dititip orang untuk diuruskan, bisa keluar uang lagi hingga Rp500.000," tutur Nurkhairi.
Infrastruktur pendidikan, kesehatan, perhubungan, juga jauh dari memuaskan. Sekarang jalan-jalan kami malah banyak rusak karena truk-truk tambang juga lewat jalan umum," sebut Nurkhairi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014